Telset.id – Dua raksasa smartphone, Samsung dan Apple, secara perlahan mulai meninggalkan Qualcomm. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Keduanya sepakat bahwa ketergantungan pada Qualcomm justru menjadi beban finansial yang signifikan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Qualcomm selama ini memegang posisi penting di industri smartphone. Komponen-komponen buatannya, terutama modem dan chipset, menjadi andalan banyak produsen. Namun, Samsung dan Apple tampaknya sudah muak dengan ketergantungan ini. Mereka kini berusaha keras mengembangkan solusi in-house sebagai pengganti.

Samsung dan Apple Kembangkan Alternatif Sendiri

Samsung sebenarnya sudah lama memiliki hubungan yang tidak mulus dengan Qualcomm. Meski chipset Snapdragon kerap lebih unggul dibanding Exynos, Samsung tetap berusaha memaksimalkan penggunaan chipset buatannya sendiri. Seperti dilaporkan dalam artikel sebelumnya, Samsung terus berinovasi dengan Exynos, meski masih ada kendala teknis.

Apple juga tidak mau ketinggalan. Perusahaan asal Cupertino ini baru saja memperkenalkan modem seluler buatan sendiri, C1, yang digunakan di iPhone 16e. Meski belum sehebat Qualcomm, langkah ini menunjukkan tekad Apple untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

Biaya Qualcomm Terlalu Tinggi

Alasan utama Samsung dan Apple meninggalkan Qualcomm adalah biaya. Menggunakan komponen dari pihak ketiga jelas lebih mahal dibanding memproduksi sendiri. Samsung bahkan dilaporkan merugi hingga $400 juta karena harus menggunakan Snapdragon di seluruh varian Galaxy S25.

Apple juga mengeluhkan biaya lisensi Qualcomm yang dinilai terlalu membebani. Meskipun chip Qualcomm masih lebih unggul dalam hal performa, perbedaan ini tidak terlalu terasa bagi pengguna biasa. Seperti diungkap dalam analisis sebelumnya, harga komponen menjadi faktor kenaikan harga smartphone.

Masa Depan Qualcomm di Persimpangan

Qualcomm mungkin tidak akan langsung kolaps, tetapi dominasinya di industri smartphone mulai goyah. Dengan Apple sebagai pelanggan terbesar yang perlahan meninggalkannya, masa depan Qualcomm menjadi tidak pasti. Apalagi, seperti dilaporkan dalam artikel terkait, MediaTek juga mulai menggeser posisi Qualcomm di segmen premium.

Langkah Samsung dan Apple ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di industri smartphone. Jika kedua raksasa ini berhasil mandiri, Qualcomm harus mencari strategi baru untuk bertahan.

Telset.id – Kabar gembira bagi para gamer PlayStation 5 (PS5)! Sony baru saja menghadirkan metode pembayaran terbaru di PlayStation Store yang bakal mempermudah transaksi Anda. Kini, pengguna bisa membeli game favorit mereka menggunakan Apple Pay dengan cara yang lebih inovatif: cukup pindai QR Code di layar TV menggunakan iPhone.

Dilansir dari laporan The Verge, fitur ini sebenarnya sudah tersedia di browser dan aplikasi seluler sebelumnya. Namun, kehadirannya di konsol PS5 menjadi terobosan baru karena memungkinkan pembayaran langsung dari sofa tanpa perlu repot memasukkan detail kartu kredit. Apple Pay sekarang bergabung dengan opsi pembayaran lain seperti kartu kredit/debit tersimpan dan PayPal.

Mudahnya Transaksi dengan QR Code

Metode pembayaran ini memanfaatkan teknologi QR Code yang diperkenalkan Apple pada iOS 18 tahun lalu. Cara kerjanya sederhana:

1. Pilih game yang ingin dibeli di PS5
2. Pilih opsi Apple Pay saat checkout
3. Pindai QR Code yang muncul di layar TV menggunakan kamera iPhone
4. Konfirmasi pembayaran di layar iPhone yang muncul otomatis

Bagi pengguna Apple Card, ada bonus menarik: cashback 2% untuk setiap pembelian di PlayStation Store. Sayangnya, belum ada konfirmasi resmi apakah fitur ini sudah bisa digunakan di Indonesia. Anda bisa mengecek halaman dukungan PlayStation untuk informasi wilayah yang didukung.

Masa Depan Pembayaran di PlayStation

Kehadiran Apple Pay di PS5 menunjukkan komitmen Sony dalam memperluas opsi pembayaran bagi pengguna. Kabarnya, fitur ini mungkin akan menyusul ke PS4 setelah pembaruan perangkat lunak di masa depan. Ini menjadi angin segar mengingat masalah server PlayStation Network yang kadang menyulitkan transaksi.

Perlu diingat, Apple Pay bukan satu-satunya metode pembayaran digital yang tersedia. Sebelumnya, ShopeePay juga sudah bisa digunakan di PlayStation Store untuk pengguna di wilayah tertentu. Pilihan yang beragam ini tentu memudahkan gamer untuk segera memainkan game baru tanpa hambatan pembayaran.

Sementara itu, Apple terus memperluas jangkauan layanan pembayarannya. Baru-baru ini mereka meluncurkan Apple Pay di Korea Selatan dan menghadapi tekanan dari Uni Eropa untuk berbagi akses. Ini menunjukkan betapa strategisnya bisnis pembayaran digital di era sekarang.

Bagi Anda yang penasaran dengan teknologi pembayaran terbaru Apple, kabarnya mereka juga sedang mengembangkan fitur perintah suara Siri yang lebih canggih untuk mendukung transaksi digital. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti Anda bisa membeli game PS5 cukup dengan berkata “Hey Siri, beli God of War Ragnarok”.

Telset.id – Di tengah banjir informasi digital yang kian deras, Indonesia mengambil langkah tegas untuk memimpin perlawanan terhadap hoaks dan konten negatif di kawasan ASEAN. Dalam Konferensi Para Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI) ke-17 di Bandar Seri Begawan, delegasi Indonesia menyerukan kolaborasi regional untuk memperkuat literasi digital—senjata utama melawan misinformasi yang mengancam generasi muda.

“Anak-anak adalah garda depan masa depan ASEAN. Kita tidak boleh lengah terhadap tsunami konten negatif yang mengintai mereka di dunia maya,” tegas Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo), yang memimpin delegasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi bertema MAJU (Media Advancing Joint Understanding), sebuah simbol aspirasi ASEAN untuk memajukan sektor informasi melalui teknologi.

Literasi Digital: Tameng ASEAN di Era Post-Truth

Indonesia tidak sekadar berpidato. Sebagai bukti komitmen, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD)—sebuah program revolusioner yang dirancang untuk mengasah kemampuan masyarakat menyaring informasi secara kritis. “Literasi digital bukan soal bisa mengoperasikan gawai, tapi tentang membangun imunitas terhadap hoaks,” ujar Fifi. Inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi negara-negara ASEAN lain, terutama dalam menyikapi tantangan seperti kolaborasi platform teknologi global memerangi misinformasi.

Kebijakan Progresif: Dari Regulasi Platform hingga Perlindungan Anak

Di meja kebijakan, Indonesia juga memamerkan instrumen hukum mutakhir seperti Perpres No. 32/2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dan PP No. 21/2025 (PP TUNAS) yang khusus melindungi anak di ranah online. “Tanpa regulasi yang kuat, jurnalisme berkualitas akan tenggelam dalam banjir hoaks,” tandas Fifi. Langkah ini sejalan dengan upaya Kominfo menggandeng WhatsApp dalam program literasi digital.

Puncak dari konferensi ini adalah Bandar Seri Begawan Declaration—sebuah komitmen kolektif ASEAN untuk memerangi “tiga setan” informasi: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Deklarasi ini juga mendorong peran media dalam mendukung ekonomi kreatif, sebuah sinyal bahwa perlawanan terhadap hoaks harus berjalan beriringan dengan penguatan konten positif.

Lobi di Balik Layar: Dari Kamboja Hingga Istana Sultan

Di sela-sela konferensi, Indonesia tak lupa menjalin aliansi strategis. Pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja membahas penanganan hoaks lintas batas dan tantangan media konvensional. Sementara audiensi dengan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mempertegas posisi Indonesia sebagai primus inter pares dalam isu tata kelola informasi ASEAN.

“Pertarungan melawan hoaks adalah maraton, bukan lari cepat. ASEAN harus bersatu seperti strategi Google memerangi hoaks COVID-19: kombinasi teknologi, regulasi, dan edukasi,” pungkas Fifi. Dengan langkah konkret ini, Indonesia bukan hanya bicara, tapi memimpin aksi.

Telset.id – Siapa sangka, di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) justru mencatatkan prestasi gemilang sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga pada kuartal pertama 2025. Bagaimana sektor digital bisa mengungguli sektor-sektor tradisional seperti migas dan pertambangan?

Data resmi yang dirilis Senin (1/4/2025) menunjukkan, dari total PNBP kementerian/lembaga sebesar Rp29,7 triliun, Kemkominfo menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9%. Angka ini melampaui kontribusi Kementerian Perhubungan (Rp3,16 triliun) dan Kementerian Imigrasi (Rp2,22 triliun). “Ini buah dari kerja keras tim dan bukti bahwa transformasi digital kita sudah pada jalur yang tepat,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid.

Digitalisasi sebagai Mesin Pertumbuhan Baru

Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia mencerminkan kematangan ekosistem digital Indonesia yang mulai berbuah manis. Sektor komunikasi dan digital kini tak lagi dipandang sebagai pendukung, melainkan penyangga utama penerimaan negara non-pajak.

Suahasil Nazara, Pelaksana Harian Dirjen Anggaran Kemenkeu, menggarisbawahi, “71,7% PNBP K/L terkonsentrasi di 10 kementerian. Ini menunjukkan betapa vital peran kementerian teknis dalam menopang keuangan negara.” Pernyataan ini semakin mengukuhkan posisi Kemkominfo sebagai garda terdepan ekonomi digital.

Dekonstruksi Sumber PNBP Digital

Lalu dari mana saja kontribusi Kemkominfo? Analisis Telset.id mengungkap beberapa sumber utama:

• Frekuensi radio dan spektrum telekomunikasi
• Layanan sertifikasi dan registrasi digital
• Pemanfaatan aset telekomunikasi negara
• Pendapatan dari proyek-proyek smart city

Fakta menariknya, pertumbuhan ini sejalan dengan lompatan transaksi e-commerce yang mencapai 90% seperti dilaporkan dalam kerja sama Tokopedia dan TikTok Shop. “Ini bukti sinergi antara infrastruktur digital dengan ekonomi kreatif,” tambah Meutya.

Tantangan di Balik Angka Gemilang

Meski patut diapresiasi, pencapaian ini justru harus menjadi alarm. Dengan kontribusi 10,9%, apakah Kemkominfo sudah optimal? Bandingkan dengan potensi sektor migas yang masih menyumbang 20,6% dari total PNBP nasional.

Pakar ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Prof. Arief Budiman, mengingatkan, “Kita baru di permukaan. Masih banyak potensi digital yang belum tergali, mulai dari pajak platform hingga monetisasi data.” Pernyataan ini sejalan dengan tren global dimana negara-negara mulai mengoptimalkan pajak ekonomi digital.

Di tengah pencapaian ini, laporan dari Samsung tentang tantangan di kuartal pertama 2025 mengingatkan kita bahwa sektor teknologi tetap rentan terhadap gejolak global. Namun dengan fondasi yang kuat, ekonomi digital Indonesia tampaknya siap menghadapi tantangan tersebut.

Pertanyaan besarnya sekarang: Bisakah Kemkominfo mempertahankan momentum ini? Jawabannya mungkin terletak pada bagaimana kita memanfaatkan gelombang digitalisasi berikutnya – 5G, AI, dan komputasi kuantum – bukan sekadar sebagai konsumen, tapi sebagai produsen nilai tambah.

Telset.id – Jika Anda mengira kecerdasan buatan (AI) hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, pikirkan lagi. Di balik layar, teknologi ini ternyata menyedot energi dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Bayangkan: satu gambar yang dihasilkan AI mengonsumsi listrik setara dengan mengisi daya ponsel pintar. Sekarang, kalikan itu dengan miliaran permintaan setiap hari. Hasilnya? Lonjakan kebutuhan energi yang luar biasa.

Menurut laporan MIT News, konsumsi listrik pusat data di Amerika Utara melonjak dari 2.688 megawatt pada 2022 menjadi 5.341 megawatt pada 2023. Angka ini menempatkan pusat data sebagai konsumen listrik terbesar ke-11 di dunia—setara dengan kebutuhan energi seluruh Prancis! Jika tren ini terus berlanjut, pada 2026, pusat data AI diprediksi akan naik peringkat menjadi konsumen energi terbesar kelima di planet ini.

Solusi Nuklir Google

Tak ingin kewalahan, Google mengambil langkah radikal: membangun tiga pembangkit listrik tenaga nuklir baru. Perusahaan ini baru saja menandatangani kesepakatan dengan Elementl Power, pengembang energi nuklir, untuk membangun proyek “energi nuklir canggih”. Meski lokasinya masih dirahasiakan, Google telah menyiapkan dana awal untuk pengembangan izin, hak transmisi energi, dan rekrutmen kontraktor.

“Kolaborasi dengan Elementl Power mempercepat kemampuan kami memenuhi tuntutan era AI dan inovasi Amerika,” ujar Amanda Peterson Corio, kepala energi pusat data Google, seperti dikutip CNBC. Namun, proyek ini belum pasti. Elementl Power belum pernah menyelesaikan pembangunan reaktor sebelumnya, dan Google masih perlu mengumpulkan pendanaan tahap akhir.

Dilema Energi dan AI

Langkah Google ini bukan tanpa alasan. Emisi gas rumah kaca perusahaan melonjak 48% dalam lima tahun terakhir, didorong oleh adopsi AI masif. Bahkan, pada 2023-2024 saja, penggunaan air Google naik 17% karena kebutuhan pendinginan pusat data AI. Pertanyaannya: apakah semua energi ini benar-benar diperlukan?

Sejauh ini, AI Google lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang solusi. Mulai dari gambar hasil AI yang kacau, ancaman kematian terhadap pengguna, hingga asisten AI yang penuh bug. Yang lebih mengkhawatirkan, Google secara diam-diam memaksa pengguna untuk mengadopsi AI-nya, Gemini, sengaja memperburuk hasil pencarian tradisional. Ini menciptakan lingkaran setan: AI terlihat populer karena tidak ada pilihan lain.

Sementara itu, Microsoft—pesaing utama Google—justru membatalkan kontrak pusat data setelah berencana menghidupkan kembali reaktor nuklir Three Mile Island. Apakah ini pertanda buruk bagi proyek Google? Hanya waktu yang akan menjawab.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan energi nuklir dan AI, simak artikel terkait di Telset.id:

• AS Tuduh Hacker Rusia Incar Pembangkit Listrik Nuklir
• China Geser AS dalam Laju Energi Nuklir dengan 10 Reaktor Baru