Telset.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan bahwa inovasi kecerdasan artifisial (AI) harus diposisikan sebagai mitra oleh para praktisi kehumasan dalam menjalankan komunikasi publik. Meski teknologi AI telah mampu mengerjakan berbagai konten secara mandiri, peran manusia tetap krusial dan tidak dapat digantikan sepenuhnya.

Nezar menyampaikan bahwa kesuksesan praktisi public relations (PR) di masa depan akan ditentukan oleh kemahiran dalam menggunakan AI sebagai penguat strategis dan keteguhan dalam memegang standar etika serta kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan pers yang diterima pada Kamis (27/3/2025).

“Kesuksesan praktisi public relation di masa depan akan ditentukan oleh seberapa mahir kita menggunakan AI sebagai penguat strategis, dan seberapa teguh kita memegang standar etika dan kemanusiaan,” tegas Nezar Patria.

Peran AI dalam Tugas Komunikasi Publik

Wamenkominfo mengungkapkan berbagai contoh tugas komunikasi publik yang kini dapat dibantu oleh teknologi AI. Di antaranya adalah penulisan draft siaran pers, analisis data publik, dan pemantauan sentimen media. Banyak agensi dan media massa telah memanfaatkan AI untuk menulis laporan dan menyusun perencanaan kampanye komunikasi.

Namun, Nezar menekankan bahwa semua pekerjaan tersebut tetap membutuhkan sentuhan manusia agar narasi komunikasi publik tetap kontekstual dan mengandung unsur empati. “Hasil karya AI sering kali kehilangan sentuhan emosional yang hanya dapat dihadirkan oleh manusia. Padahal PR bekerja dengan targeted, kepada siapa mau disampaikan. Dan to tell the story ini, semua kemampuan manusiawi yang kita punya itu bisa kita tumpahkan,” jelasnya.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem AI nasional semakin jelas dengan berbagai inisiatif strategis. Seperti dilaporkan sebelumnya, Kemkominfo telah membuka konsultasi publik untuk Peta Jalan AI Nasional yang menjadi landasan pengembangan teknologi ini di Indonesia.

Tantangan dan Perlunya Sentuhan Manusia

Nezar juga mengingatkan bahwa AI berpotensi melakukan kesalahan dalam penalaran. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain penggunaan istilah-istilah janggal dan halusinasi dalam menciptakan fakta yang tidak benar ketika menanggapi isu yang berkembang.

Oleh karena itu, sentuhan manusia khususnya dari praktisi kehumasan dalam menggunakan AI tidak dapat dipisahkan. Hal ini memastikan komunikasi publik dapat berjalan efektif meskipun berbagai inovasi teknologi telah diterapkan dalam prosesnya. Infrastruktur digital seperti Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah beroperasi turut mendukung pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Wamenkominfo menekankan pentingnya etika, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis bagi para praktisi kehumasan ketika memanfaatkan AI. Dengan bekal ini, mereka dapat menggunakan teknologi secara bijak untuk memperkuat pesan dalam komunikasi publik.

Pengembangan AI di Indonesia terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kemkominfo bahkan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk program prioritas 2026 yang salah satunya dialokasikan untuk pengembangan teknologi masa depan termasuk AI.

Nezar menutup pernyataannya dengan pesan optimis: “Masa depan komunikasi bukan hanya tentang teknologi, tapi bagaimana kita sebagai manusia mengendalikannya. Semoga kita bisa memajukan dunia PR kita dengan AI dan juga lebih manusiawi ke depan.”

Pernyataan Wamenkominfo ini semakin mengukuhkan pentingnya pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi modern dan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik komunikasi publik di era digital.

Telset.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mendorong para pengembang kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi tersebut. Permintaan ini disampaikan sebagai langkah mitigasi risiko penyalahgunaan AI yang semakin marak, termasuk konten deepfake yang mampu menipu masyarakat dengan sangat efektif.

Nezar menegaskan pentingnya etika dalam pengembangan platform AI. “Kami mendorong semua pengembang untuk bersikap etis, transparan, dan akuntabel ketika mereka memproduksi platform berbasis AI,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi Kamis (9/10/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan teknologi AI, khususnya konten deepfake yang digunakan untuk kejahatan penipuan. Nezar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemampuan teknologi ini dalam menyesatkan masyarakat. “Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” tegasnya.

Kerugian Finansial dan Upaya Mitigasi

Pemerintah mencatat kerugian finansial akibat penipuan berbasis AI telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan total kerugian masyarakat mencapai Rp700 miliar. Angka ini diprediksi akan terus meningkat tanpa adanya langkah mitigasi yang tepat.

Sebagai perbandingan, perkembangan teknologi AI global juga menghadapi tantangan serupa. Studi terbaru dari Anthropic mengungkap kerentanan sistem AI terhadap poisoning yang lebih mudah dari perkiraan sebelumnya, menunjukkan kompleksitas tantangan keamanan di sektor ini.

Nezar menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengembangkan Peta Jalan AI Nasional yang akan menjadi payung hukum bagi pengembangan AI di Indonesia. Roadmap ini nantinya akan mewajibkan pengembang AI untuk bersikap akuntabel dalam setiap inovasi yang mereka hasilkan.

Penegakan Hukum dan Edukasi Masyarakat

Meskipun payung hukum khusus untuk AI masih dalam pengembangan, pemerintah tidak menunggu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis AI yang sudah terjadi. Saat ini, penanganan kasus penipuan berbasis AI menggunakan tiga instrumen hukum utama: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus gencar melakukan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya deepfake berbasis AI dan cara menghindari menjadi korban penipuan.

Upaya pemerintah ini sejalan dengan perkembangan teknologi AI di tingkat global yang juga menghadapi tantangan serupa. Seperti yang terlihat dalam pengembangan fitur AI pada Google Translate, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu sentral dalam ekosistem AI yang sehat.

Pengembangan regulasi AI nasional juga perlu mempertimbangkan aspek infrastruktur pendukung. Ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai melalui lelang 1,4 GHz yang dimulai 13 Oktober 2025 akan menjadi fondasi penting untuk mendukung ekosistem AI yang robust di Indonesia.

Dengan kombinasi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal sambil meminimalisir risiko penyalahgunaannya. Langkah-langkah ini menjadi crucial dalam membangun ekosistem digital nasional yang aman dan berdaya saing.

Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi membuka konsultasi publik untuk mengkaji potensi implementasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) pada pita frekuensi 2 GHz. Proses konsultasi ini bertujuan menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum kebijakan final ditetapkan.

Dokumen Call for Information (CFI) yang menjadi dasar konsultasi disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Kajian ini membahas secara mendalam potensi pemanfaatan spektrum 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi komunikasi strategis tersebut.

Kemkomdigi dalam keterangan resminya menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan langkah penting untuk menjaring data, masukan, dan praktik terbaik dari seluruh pihak terkait. Proses partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi komunikasi nasional.

Teknologi NTN-D2D dan A2G: Solusi Konektivitas Masa Depan

Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) merupakan teknologi revolusioner yang memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan menara Base Transceiver Station (BTS) konvensional. Teknologi ini dinilai mampu menjawab tantangan konektivitas di daerah terpencil dan perbatasan yang selama ini sulit terjangkau infrastruktur telekomunikasi terrestrial.

Sementara teknologi Air-to-Ground (A2G) memfasilitasi komunikasi langsung antara pesawat terbang dengan jaringan darat. Implementasi A2G diharapkan dapat memperkuat sistem komunikasi transportasi udara nasional, meningkatkan keselamatan penerbangan, dan mendukung layanan komunikasi penumpang yang lebih baik selama penerbangan.

Kedua teknologi ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di seluruh wilayah Indonesia. Kemampuan NTN-D2D dan A2G dalam menyediakan konektivitas di area yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional menjadikannya kunci penting dalam pemerataan akses komunikasi digital.

Dampak Strategis bagi Pembangunan Nasional

Kajian regulasi dan kebijakan untuk NTN-D2D dan A2G ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2025–2029. Inisiatif ini sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam penguatan infrastruktur digital nasional.

Pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk kedua teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkuat konektivitas nasional. Selain itu, implementasi yang tepat akan berkontribusi dalam menjaga ketahanan sistem komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif.

Penguatan konektivitas melalui teknologi satelit dan udara ini juga diproyeksikan dapat mendukung berbagai layanan strategis, termasuk layanan darurat, komunikasi maritim, monitoring lingkungan, dan pengembangan Internet of Things (IoT) di sektor-sektor produktif.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam proses konsultasi ini. Kemkomdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat komunikasi, asosiasi profesi, akademisi, dan masyarakat umum untuk menyampaikan pandangan mereka.

Masukan yang diharapkan mencakup berbagai aspek penting, termasuk peluang teknis implementasi, kebutuhan alokasi spektrum frekuensi, model bisnis yang feasible, serta kebijakan pendukung yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kedua teknologi tersebut.

Dokumen kajian lengkap telah tersedia untuk diunduh melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital. Para pemangku kepentingan dapat mengirimkan tanggapan dan masukan mereka melalui surat elektronik ke alamat sat-ins@postel.go.id dan orsat@infradig.komdigi.go.id.

Batas waktu penyampaian tanggapan dan masukan ditetapkan hingga tanggal 9 November 2025. Periode konsultasi yang cukup panjang ini memberikan kesempatan yang memadai bagi semua pihak untuk melakukan kajian mendalam dan menyusun masukan yang konstruktif.

Proses konsultasi publik ini menandai komitmen pemerintah dalam menerapkan pendekatan kolaboratif dan transparan dalam perumusan kebijakan spektrum frekuensi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya technically sound tetapi juga economically viable dan socially acceptable.

Pengembangan ekosistem komunikasi yang mengintegrasikan teknologi terrestrial dan non-terrestrial seperti NTN-D2D dan A2G dipandang sebagai langkah strategis menuju transformasi digital Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Implementasi yang sukses akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta perkembangan teknologi komunikasi global.

Telset.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan pentingnya pertumbuhan teknologi yang bermakna dan inklusif di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Tech in Asia Conference 2025 di Jakarta, Rabu (9/10/2025), seiring dengan percepatan momentum perkembangan teknologi nasional.

Meutya menyatakan bahwa teknologi harus menjadi pendorong inovasi dan sarana pemberdayaan masyarakat. Visi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi digital nasional dan menumbuhkan inovasi berbasis teknologi. “Seiring dengan semakin cepatnya momentum perkembangan teknologi di Indonesia, fokus kami adalah memastikan bahwa pertumbuhan ini menjadi bermakna dan juga inklusif. Teknologi harus mendorong inovasi dan menciptakan peluang di seluruh penjuru negeri,” ujar Meutya.

Peluang sektor teknologi dan ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Data terbaru menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 90 miliar dolar AS dalam Gross Merchandise Value (GMV) pada tahun 2024. Proyeksi optimis mengindikasikan angka ini akan melonjak hingga 210-360 miliar dolar AS pada 2030, atau mengalami kenaikan hampir 300 persen.

Daya Dorong AI dan Kolaborasi Global

Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia didorong oleh adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor strategis. Implementasi AI telah menyentuh bidang keuangan, logistik, kesehatan, dan industri kreatif, menciptakan efisiensi dan inovasi baru. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Google, dan Amazon turut mempercepat transformasi digital ini.

“Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa teknologi dan ekosistem digital kita sedang berkembang pesat dan terus bergerak,” tegas Meutya. Perkembangan teknologi seperti AI dan IoT yang didukung jaringan 5G menjadi tulang punggung percepatan digitalisasi nasional.

Garuda Spark Innovation Hub

Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif memperkuat agenda transformasi digital nasional melalui peluncuran Garuda Spark Innovation Hub. Platform nasional ini dirancang untuk menghubungkan pendiri, startup, inovator, dan pemangku kepentingan industri dari seluruh daerah Indonesia.

Hingga saat ini, Kemkominfo telah meluncurkan dua hub pertama di Bandung dan Jakarta. Rencana pengembangan berlanjut dengan pembukaan dua hub berikutnya di Aceh dan Medan sebelum akhir tahun 2025. Ekspansi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui Garuda Spark, pemerintah menargetkan pertumbuhan 2 juta wirausahawan teknologi baru di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. “Diharapkan mereka menjadi change-maker yang akan membawa transformasi digital Indonesia ke depan,” tutur Meutya. Program ini sejalan dengan upaya membangun talenta digital yang juga didukung melalui berbagai platform aplikasi dalam negeri.

Garuda Spark terintegrasi dengan Hub.ID Connection Hub dan Startup Indonesia Dashboard, dua inisiatif yang memperkuat ekosistem digital nasional. Integrasi ini memungkinkan konektivitas antara startup, investor, dan korporasi global melalui basis data terintegrasi serta program pendampingan berkelanjutan.

“Hal ini mencerminkan keyakinan kami bahwa ketika informasi saling terhubung, maka manusia juga terhubung dan ketika manusia terhubung, inovasi akan tumbuh,” ujar Meutya. Pendekatan kolaboratif ini mirip dengan sinergi yang diterapkan dalam inovasi produk teknologi terkini yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Transformasi digital Indonesia terus menunjukkan progres positif dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perkembangan ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Digital 2045 dan memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) meluncurkan program Garuda Spark untuk mencetak dua juta wirausahawan teknologi dari berbagai daerah, sejalan dengan visi transformasi digital Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi dan inkubasi inovasi guna memperkuat ekonomi rakyat di luar kota besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Garuda Spark menjadi tonggak penting mewujudkan visi presiden agar teknologi tidak hanya berkembang di pusat-pusat metropolitan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di daerah. “Teknologi harus memberdayakan rakyat, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang di seluruh penjuru negeri,” ujar Meutya dalam keterangan pers, Rabu.

Melalui program ini, Kemkomdigi menargetkan lahirnya dua juta wirausahawan teknologi baru yang mampu membangun solusi nyata bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan pentingnya teknologi untuk mendorong bisnis wirausaha muda yang sedang berkembang di Indonesia.

Dari Spark Menuju Dampak Nyata

Meutya menjelaskan bahwa Garuda Spark dirancang sebagai arena kolaborasi dan inkubasi inovasi dimana startup, investor, dan pemangku kepentingan industri dapat bertemu dan bekerja sama membangun solusi digital yang berdampak. Setiap hub tidak hanya menyediakan ruang kerja bersama, tetapi juga menjadi wadah pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan bagi pelaku teknologi dari berbagai daerah.

“Semangat dari program ini adalah from spark to impact, dari percikan menjadi dampak. Setiap hub bukan hanya ruang kerja bersama, tetapi juga arena kolaborasi di mana ide berkembang, startup bertemu dengan investor, dan inovasi menghadirkan nilai nyata bagi masyarakat,” jelas Meutya.

Program semacam ini mengingatkan pada inisiatif serupa dari perusahaan teknologi global, seperti Microsoft Imagine Cup yang telah lama menjadi wadah pengembangan bakat digital muda internasional.

Ekspansi dan Integrasi Ekosistem Digital

Kemkomdigi menargetkan terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui Garuda Spark, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Program ini juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekosistem digital hingga ke luar Jawa.

Hingga saat ini, Kemkomdigi telah meluncurkan dua hub pertama di Bandung dan Jakarta, dan akan segera membuka dua hub berikutnya di Aceh dan Medan sebelum akhir 2025. Keempat lokasi ini menjadi titik awal pengembangan jaringan Garuda Spark di seluruh Indonesia.

Garuda Spark juga akan terintegrasi dengan Hub.ID Connection Hub dan Startup Indonesia Dashboard – dua inisiatif yang sudah berjalan di Kemkomdigi untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Integrasi ini akan menghubungkan startup, investor, dan korporasi global melalui basis data terintegrasi serta program pendampingan berkelanjutan.

“Dashboard ini memberikan wawasan terpercaya bagi pembuat kebijakan, investor, dan pelaku industri, membuka jalur kolaborasi lintas sektor, dan memperkuat visibilitas potensi startup di seluruh negeri,” ungkap Meutya.

Pengembangan ekosistem digital ini perlu diimbangi dengan kesadaran akan keamanan digital, mengingat adanya kekhawatiran mengenai aplikasi yang berpotensi menjadi spyware di kalangan pengguna.

Selain fokus pada pengembangan startup, Kemkomdigi juga menjalankan inisiatif Digital Government Clinic untuk membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghadirkan layanan publik digital yang lebih cerdas dan efisien. Dengan demikian, inovasi digital tidak hanya tumbuh di sektor swasta, tetapi juga hadir di jantung pelayanan negara.

“Inovasi tidak boleh berhenti di startup, tapi juga harus hidup di dalam birokrasi. Melalui Digital Government Clinic, kami menghadirkan layanan publik yang lebih baik bagi setiap warga,” tutup Meutya menegaskan komitmen pemerintah dalam transformasi digital menyeluruh.

Telset.id – Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat akuntabilitas dan sistem pengawasan anggaran internal melalui transformasi pengawasan berbasis kebutuhan. Prinsip “no data no budget” atau NOBU diterapkan sebagai langkah pencegahan penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan. Sosialisasi ini digelar di Jakarta pada Rabu (22/10).

Transformasi pengawasan ini menekankan pentingnya data yang akurat dan transparan sebagai dasar pengajuan anggaran. Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo kini wajib menyertakan data pendukung yang komprehensif sebelum proposal anggaran dapat diproses lebih lanjut. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Penerapan prinsip NOBU sejalan dengan tren global dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintah. Beberapa negara telah mengadopsi sistem serupa untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Di tengah maraknya isu penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan sosial, Kominfo justru fokus pada pengawasan internal yang lebih transparan.

Transformasi Digital dalam Pengawasan Anggaran

Implementasi prinsip NOBU menandai babak baru dalam sistem pengawasan anggaran pemerintah. Sistem ini tidak hanya mengandalkan laporan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk verifikasi data. Setiap usulan anggaran harus dilengkapi dengan data historis, analisis kebutuhan, dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Pendekatan berbasis data ini mirip dengan sistem yang diterapkan di sektor swasta, dimana perusahaan teknologi besar seperti Microsoft juga terus memperketat pengawasan penggunaan layanan cloud mereka. Perbedaannya, Kominfo fokus pada pencegahan sejak dini melalui validasi data yang ketat.

Proses pengawasan sekarang bergeser dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif. Inspektorat Jenderal Kominfo dapat melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data sebelum anggaran disetujui, bukan setelah terjadi penyimpangan. Metode ini dianggap lebih efektif dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

Implikasi terhadap Tata Kelola Digital Nasional

Penguatan sistem pengawasan anggaran di Kominfo memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola digital nasional. Sebagai lembaga yang membidangi transformasi digital Indonesia, konsistensi Kominfo dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Sementara isu pelanggaran hak cipta dan etika digital masih menjadi perhatian global, Kominfo menunjukkan komitmennya melalui perbaikan sistem internal terlebih dahulu.

Keberhasilan implementasi prinsip NOBU di Kominfo diharapkan dapat direplikasi di berbagai instansi pemerintah lainnya. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih efisien dan terukur di sektor publik.

Transformasi pengawasan anggaran ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mendorong good governance di era digital. Dengan sistem yang lebih transparan dan accountable, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Telset.id – Tinder resmi meluncurkan fitur verifikasi wajah wajib bagi pengguna baru di Amerika Serikat untuk memerangi penyebaran profil palsu dan mengeliminasi “aktor jahat” di platform. Fitur bernama Face Check ini diklaim sebagai yang pertama di aplikasi kencan besar dan mulai diterapkan di California sebelum menyebar ke Texas dan negara bagian lainnya.

Yoel Roth, Kepala Trust and Safety untuk Match Group yang memiliki Tinder, menjelaskan bahwa selama proses pendaftaran, anggota baru harus menyelesaikan “liveness check” dengan mengambil video selfie singkat dalam aplikasi. Prosedur ini mengumpulkan dan menyimpan peta terenkripsi informasi tentang bentuk wajah pengguna.

“Kami tidak menyimpan foto wajah Anda, ini bukan pengenalan foto, melainkan titik data tentang bentuk wajah yang diubah menjadi hash matematis,” jelas Roth dalam pernyataan resmi. Hash tersebut kemudian digunakan Tinder untuk memeriksa apakah pendaftaran baru cocok dengan akun yang sudah ada di platform.

Perlindungan dari Penipuan Romantis

Roth menegaskan bahwa langkah ini “menetapkan tolok ukur baru untuk kepercayaan dan keamanan di seluruh industri kencan” dan “membantu mengatasi salah satu masalah tersulit secara online, yaitu mengetahui apakah seseorang nyata… sambil menambahkan hambatan bermakna yang sulit untuk dihindari aktor jahat.” Perusahaan mendefinisikan “aktor jahat” sebagai akun yang terlibat dalam perilaku menipu, termasuk spamming, scamming, dan bot.

Data internal Tinder menunjukkan bahwa 98 persen dari tindakan moderasi konten saat ini menangani akun palsu, penipuan, dan spam. “Ada volume signifikan dari keseluruhan pekerjaan kepercayaan dan keamanan yang kami lakukan di Tinder yang berfokus pada tantangan ini,” tambah Roth.

Menurut analisis laporan kejahatan internet FBI yang pernah dilaporkan WIRED, orang di AS telah melaporkan kerugian penipuan romantis dan kepercayaan hampir $4,5 miliar selama dekade terakhir. Melalui romance scam, para penipu dan catfisher membuat identitas palsu untuk memikat orang dan mengambil uang mereka; baik crypto maupun AI dapat membantu memfasilitasi penipuan ini.

Teknologi dan Privasi Pengguna

Roth menyebut Face Check sebagai “peningkatan bermakna dalam kemampuan kami untuk mengatasi penyalahgunaan skala besar. Anda bisa mendapatkan nomor telepon baru, alamat email baru, perangkat baru—Anda tidak bisa mendapatkan wajah baru.”

Perusahaan menyadari bahwa meminta anggota baru untuk memindai wajah mereka mungkin dianggap sebagai masalah privasi. Namun, Roth meyakinkan bahwa “secara teoritis, jika seseorang mendapatkan akses ke setiap hash yang telah dibuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan.”

Metode verifikasi sebelumnya di aplikasi ini bersifat sukarela. Anggota, tergantung yurisdiksi mereka, dapat memilih untuk memverifikasi profil mereka melalui proses selfie atau ID. Aplikasi kencan lain seperti Bumble juga menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk memungkinkan pengguna memverifikasi keaslian mereka, tetapi secara sukarela.

Face Check dikembangkan bekerja sama dengan FaceTec, perusahaan perangkat lunak kecocokan dan kelayakan wajah 3D global. Teknologi ini sudah tersedia di Kolombia, Kanada, Australia, India, dan sebagian Asia Tenggara. Tinder mengklaim telah terjadi penurunan 40 persen dalam “laporan aktor jahat” berkat fitur ini.

Ketika ditanya tentang rencana aplikasi terhadap profil palsu yang sudah ada, mengingat Face Check hanya berlaku untuk pengguna baru, Roth mengatakan teknologi ini paling efektif dalam membendung “masalah terbesar yang kami khawatirkan, yaitu pembuatan massal akun baru.”

Seperti yang pernah diulas dalam artikel sebelumnya tentang fitur filter tinggi badan Tinder, platform ini terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Namun, inovasi kali ini lebih fokus pada aspek keamanan fundamental.

Transformasi di Bawah Kepemimpinan Baru

Tinder sedang mengalami transformasi besar dengan CEO baru Match Group Spencer Rascoff yang memimpin. Rascoff, seorang venture capitalist yang ikut mendirikan Zillow, mengambil alih kendali Match Group pada Februari dan dalam beberapa bulan melakukan PHK terhadap 13 persen tenaga kerja perusahaan.

Meskipun Rascoff mengawasi seluruh portofolio Match Group—yang mencakup Hinge, OkCupid, The League, Plenty of Fish, dan lainnya—dia juga menjalankan operasi di Tinder. Dalam rilis berita, Rascoff mengatakan perusahaan berkomitmen pada “inovasi yang bertanggung jawab.”

Tinder merupakan revolusi dalam dunia aplikasi kencan ketika diluncurkan pada 2012, memperkenalkan era swipe tak terbatas dan merevolusi lanskap kencan. Namun saat ini, anak muda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari cinta secara online. Pada 2024, milenial menghabiskan rata-rata 56 menit sehari di aplikasi kencan (turun dari 90 menit pada 2018).

Menurut investigasi WIRED, Tinder mengalami pukulan cukup besar dalam hal di mana para lajang menghabiskan waktu mereka. “Sementara total unduhan aplikasi kencan di seluruh dunia tetap di atas 120 juta per tahun sejak 2020, porsi Tinder dari kue unduhan itu semakin kecil,” lapor WIRED tahun ini. Pada 2024, aplikasi mengalami penurunan 7 persen dalam pengguna berbayar, menurut Business Insider.

Mulai tahun depan, Match Group berencana untuk meluncurkan Face Check di seluruh aplikasi lain dalam portofolionya. Roth menambahkan bahwa dibandingkan dengan aplikasi kencan, “keseimbangan privasi berbeda di platform yang berfokus pada ucapan. Dalam konteks aplikasi yang dibangun untuk menghubungkan orang di dunia nyata, kami berpikir bahwa tidak hanya ada imperatif moral tetapi juga imperatif bisnis untuk memprioritaskan dan membangun untuk keamanan.”

Inisiatif keamanan seperti Face Check ini sejalan dengan tren industri teknologi yang semakin memperhatikan perlindungan pengguna, mirip dengan pengembangan aplikasi kencan Facebook di Kolombia yang juga menekankan verifikasi identitas. Bahkan inovasi keamanan semacam ini bisa disejajarkan dengan produk teknologi inovatif yang pernah ditampilkan di CES dalam hal pendekatan baru untuk memecahkan masalah lama.

Telset.id – Elon Musk menyatakan kekhawatirannya terhadap kendali atas “pasukan robot” yang sedang dibangun Tesla. CEO tersebut mengungkapkan bahwa ia membutuhkan pengaruh kuat terhadap robot humanoid Optimus untuk mencegah kemungkinan dirinya dipecat di masa depan. Pernyataan ini disampaikan Musk dalam panggilan dengan investor Rabu (15/10/2025), bersamaan dengan pembahasan paket pembayaran senilai $1 triliun yang akan diputuskan pemegang saham November mendatang.

Musk menjelaskan bahwa kekhawatiran fundamentalnya berkaitan dengan seberapa besar kendali suara yang ia miliki di Tesla. “Jika saya maju dan membangun pasukan robot yang sangat besar ini, bisakah saya dipecat di beberapa titik di masa depan?” tanya Musk secara retoris. “Jika kami membangun pasukan robot ini, apakah saya setidaknya memiliki pengaruh kuat atas pasukan robot ini? Bukan kendali, tetapi pengaruh kuat… Saya tidak merasa nyaman membangun pasukan robot itu kecuali saya memiliki pengaruh kuat.”

Paket pembayaran $1 triliun yang diusulkan dewan direksi Tesla akan meningkatkan kepemilikan Musk dari 13 persen menjadi seperempat saham perusahaan. Namun, Musk hanya akan mendapatkan angka besar tersebut—dan kendali tambahan—jika ia berhasil mencapai serangkaian metrik ambisius. Target tersebut mencakup pengiriman 20 juta kendaraan, 1 juta robotaksi yang beroperasi secara komersial, valuasi $8,5 triliun, dan pengiriman 1 juta robot humanoid Optimus.

Visi Optimus dan Tantangan Teknis

Meski menggunakan istilah “pasukan robot,” Musk biasanya membicarakan proyek Optimus sebagai kekuatan untuk perdamaian daripada perang. CEO yang juga aktif mengembangkan Grok 2.5 ini menyatakan bahwa Optimus akan mengubah pasar kerja dan membebaskan manusia dari pekerjaan membosankan. “Bekerja akan menjadi opsional, seperti menanam sayuran sendiri, alih-alih membelinya dari toko,” tulis Musk dalam postingan media sosial pekan ini.

Dalam panggilan investor yang sama, Musk menggambarkan visi yang lebih luas untuk robot Tesla. Ia mengatakan robot-robot tersebut “benar-benar akan menciptakan dunia tanpa kemiskinan, di mana setiap orang memiliki akses ke perawatan medis terbaik.” Optimus, tambahnya, “akan menjadi ahli bedah yang luar biasa, dan bayangkan jika setiap orang memiliki akses ke ahli bedah yang luar biasa.”

Untuk Tesla sendiri, Musk menyebut Optimus sebagai “glitch uang tak terbatas,” dengan argumen bahwa setiap orang akan menginginkan robot humanoid yang dapat melakukan pekerjaan untuk mereka. Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Musk di dunia AI, termasuk keputusannya untuk “all in” di dunia AI melalui xAI.

Dalam berbagai acara Tesla—termasuk di Tesla Diner di Los Angeles—robot Optimus biasanya terlihat melakukan pekerjaan layanan: menyajikan minuman dan popcorn, atau menghibur pengunjung dengan menari atau bermain batu-gunting-kertas. Namun, partisipan Optimus dalam acara Tesla 2024 kemudian diakui tidak sepenuhnya otonom, melainkan dioperasikan dari jarak jauh oleh manusia.

Baik Optimus memilih untuk mencuci pakaian atau bertempur, visi Tesla tentang masa depan robotik masih tampak cukup jauh. Dalam panggilan Rabu, Musk membahas tantangan membangun tangan dan lengan bawah humanoid, yang tampaknya mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa fitur-fitur tersebut terbukti sangat sulit bagi insinyur Tesla.

Target Produksi dan Realitas Pengembangan

Sementara Tesla menetapkan tujuan internal untuk memproduksi 5.000 unit Optimus tahun ini, The Information melaporkan bulan ini bahwa perusahaan menurunkan rencana produksi tersebut selama musim panas. Pada panggilan Rabu, Musk mengatakan Tesla akan memiliki “prototipe yang siap produksi” pada Februari atau Maret 2026. Produksi skala penuh, katanya, akan dimulai pada akhir tahun depan.

Komitmen Musk terhadap pengembangan AI dan robotika ini terjadi dalam konteks persaingan ketat di industri teknologi. Baru-baru ini, Apple mengakuisisi Prompt AI, mengalahkan Musk dalam perburuan talenta AI. Namun, Musk tetap percaya diri dengan visi jangka panjangnya untuk Tesla.

Musk telah lama berargumen bahwa Tesla seharusnya bernilai jauh lebih tinggi daripada saat ini—hingga $20 triliun, seperti yang ia posting pada Juli lalu, lebih dari lima kali nilai Nvidia saat ini. Paket pembayaran $1 triliun dan peningkatan kepemilikan saham menjadi bagian dari strategi untuk mewujudkan visi ambisius tersebut, dengan robot Optimus sebagai komponen kunci dalam rencana tersebut.

Dengan pemungutan suara pemegang saham yang akan datang dan tenggat waktu produksi yang ketat, pernyataan Musk tentang “pengaruh kuat” atas pasukan robot menggarisbawahi betapa seriusnya ia menganggap proyek Optimus—baik sebagai peluang bisnis maupun sebagai pertimbangan strategis untuk masa kepemimpinannya di Tesla.