Telset.id – Xiaomi Indonesia membantah rumor yang menyebutkan berakhirnya kemitraan dengan Leica dalam pengembangan teknologi kamera smartphone. Perusahaan menegaskan kolaborasi strategis ini tetap berjalan dan akan terus dikembangkan.

“Rumor terbaru yang menyebutkan berakhirnya kolaborasi ini sama sekali tidak benar. Kedua perusahaan tetap berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis ini dan menghadirkan lebih banyak inovasi solusi imaging di smartphone Xiaomi,” kata Juru Bicara Xiaomi Indonesia kepada ANTARA, Senin (8/7/2025).

Xiaomi menekankan bahwa kerja sama dengan Leica bertujuan meningkatkan performa kamera di setiap ponsel pintarnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman fotografi mobile yang memuaskan bagi pengguna.

“Kemitraan ini terus berkembang, didasari oleh visi bersama untuk mendorong batas kemampuan fotografi mobile,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Xiaomi dikabarkan akan mengakhiri kemitraan dengan Leica dan beralih ke teknologi kamera internal. Laporan tersebut berasal dari pembocor teknologi Digital Chat Station (DCS) di Weibo, yang menyebut bahwa ponsel Xiaomi dan Redmi generasi mendatang akan menggunakan merek pencitraan sendiri.

Namun, Xiaomi dengan tegas membantah klaim tersebut. Perusahaan juga menegaskan bahwa produk-produk terbarunya, seperti Xiaomi 15 Series, tetap mengandalkan teknologi Leica untuk pengalaman fotografi premium.

Kemitraan Xiaomi dan Leica telah menghasilkan sejumlah inovasi, termasuk pengaturan warna khas Leica dan fitur-fitur kamera canggih. Sebelumnya, Xiaomi juga menghadirkan suara shutter Leica untuk smartphone lawas sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pengalaman fotografi autentik.

Dengan penegasan ini, pengguna dapat tetap menantikan kehadiran smartphone Xiaomi dengan dukungan teknologi kamera Leica di masa depan, termasuk Xiaomi 15 Ultra yang akan segera diluncurkan di Indonesia.

Telset.id – Banjir di wilayah DKI Jakarta semakin meluas pada Selasa (8/7/2025) pagi. Berdasarkan laporan terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, genangan yang sebelumnya tercatat di 35 RT pada pukul 05.00 WIB, meningkat menjadi 46 RT pada pukul 06.00 WIB. Ketinggian air bervariasi dari 30 cm hingga 130 cm akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.

BPBD DKI Jakarta menyatakan, sejumlah ruas jalan tergenang dan ratusan warga mengungsi ke posko darurat. Masyarakat diimbau waspada terhadap banjir susulan dan menghindari area tergenang. Informasi terkini dapat diakses melalui kanal resmi BPBD dan TMC Polda Metro Jaya.

Cara Pantau Banjir Jakarta Secara Online

Berikut empat platform yang bisa digunakan untuk memantau banjir Jakarta secara real-time:

• Aplikasi JAKI (Jakarta Kini): Unduh melalui Google Play Store atau App Store. Setelah login, pilih menu “Lainnya” > “Pantau Banjir” > “Peta Pemantauan Banjir” untuk melihat titik banjir berbasis RT.
• Website BPBD Jakarta: Kunjungi bpbd.jakarta.go.id, pilih menu “Informasi” > “Monitoring Banjir”. Tersedia peta dengan status siaga, waspada, dan normal untuk ketinggian air di bendungan.
• Twitter @BPBDJakarta: Akun ini memberikan update kondisi banjir, penanganan, dan peringatan cuaca ekstrem.
• Website Pantaubanjir.jakarta.go.id: Menyediakan data ketinggian air dari pos pengamatan dan peta banjir berbasis RT melalui menu “Peta Banjir Berbasiskan RT”.

BPBD DKI Jakarta terus memantau perkembangan dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi. Untuk antisipasi, simak juga cara pantau cuaca ekstrem di Jabodetabek sebagai langkah preventif.

Telset.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengajak platform digital global untuk berkontribusi dalam menjaga ekosistem media di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (15/7/2025).

Meutya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, publik, dan platform digital dalam mendukung keberlanjutan media. “Kita perlu mendorong tidak hanya dari pemerintah, tapi juga publik menuntut platform memberikan kontribusi terhadap ekosistem media di tanah air,” ujarnya.

Kementerian Kominfo telah mendorong penerapan Publisher Right, yang membuat Google berkomitmen memberikan kompensasi kepada media yang kontennya ditampilkan di platform mereka. “Kami juga menargetkan platform besar lain seperti Meta dan YouTube untuk melakukan hal serupa,” tambah Meutya.

Dorongan untuk Jurnalisme Berkualitas

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria juga mendorong platform digital mendukung jurnalisme berkualitas. Menurutnya, disrupsi digital telah mengubah lanskap bisnis media secara fundamental. “Media tradisional kini menghadapi tantangan besar dalam mencari model bisnis yang sesuai di era digital,” jelasnya.

Nezar menyoroti munculnya homeless media, yaitu media tanpa basis fisik yang beroperasi sepenuhnya di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. “Harapan kami adalah kolaborasi yang kuat dan adil antara platform digital dengan penerbit,” tegasnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalis Berkualitas diharapkan menciptakan ekosistem media yang lebih adil. “Jurnalisme berkualitas adalah elemen penting untuk melawan misinformasi dan hoaks,” ujar Nezar.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital, termasuk program seperti LetzAI, yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung kreativitas digital.

Telset.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menyatakan pemerintah akan memprioritaskan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sejalan dengan program prioritas Presiden. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (1/7/2025).

Menurut Meutya, fokus utama pengembangan AI di Indonesia adalah untuk mendukung ketahanan pangan. “Ada beberapa program pendampingan yang sedang kami lakukan di Sragen, Klaten, dan Sukabumi terkait perikanan dan smart farming,” ujarnya.

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan AI di bidang lain. Saat ini, Kemenkominfo sedang mengajukan izin kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk menerbitkan Peta Jalan (Roadmap) AI sebagai panduan pengembangan ekosistem AI di Indonesia.

Kolaborasi Multi-Pihak

Dalam penyusunan Peta Jalan Nasional AI, Kemenkominfo melibatkan 39 kementerian/lembaga serta berbagai pihak terkait. Dokumen ini akan menjadi pedoman resmi untuk membangun ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab di Indonesia.

“Kami sedang menyusun white paper peta jalan AI sebagai dokumen rujukan untuk membentuk ekosistem dan tata kelola AI yang etis,” jelas Meutya dalam Asia Economic Summit di Jakarta, Kamis (26/6).

Menkominfo menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan pengembangan AI yang merata. “Kolaborasi ini kunci utama agar manfaat AI bisa dirasakan seluruh rakyat,” tambahnya.

Tata Kelola Berbasis Etika

Meutya menegaskan bahwa tata kelola AI harus menjadi dasar setiap langkah strategis. “AI harus menjadi alat transformasi berkelanjutan yang mengutamakan etika, transparansi, dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengembangan AI di Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya global dalam mengatur perkembangan teknologi AI yang semakin pesat.

Sebagai informasi, berbagai perusahaan teknologi seperti Meta juga sedang mempercepat pengembangan produk berbasis AI dengan berbagai strategi.

Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) tengah mengkaji pelibatan pihak swasta untuk memperluas akses internet di wilayah blank spot atau belum terjangkau jaringan. Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menyatakan, skema Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu opsi yang dibahas.

“Kami sudah membahas bagaimana pelibatan teman-teman swasta dalam bentuk PPP ke depan ataupun dalam bentuk lainnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (15/7/2025). Menurutnya, perlu ada jalan tengah antara peran swasta dan pemerintah untuk mencapai pemerataan konektivitas.

Meutya mencontohkan, insentif seperti penurunan biaya frekuensi bisa mendorong partisipasi swasta. “Kalau kita yang melakukan itu, tentu harus berdiskusi dengan aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan. Targetnya, seluruh Indonesia terjangkau internet,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) belakangan mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini memicu kebutuhan keterlibatan swasta yang lebih aktif.

Eksplorasi Spektrum Frekuensi Baru

Kemkomdigi juga mengeksplorasi penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz untuk memperluas jaringan. “Kami harap ini mendorong swasta berinvestasi, dengan komitmen membangun di daerah blank spot,” jelas Meutya.

Pernyataan ini menanggapi masukan anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan. Junico menilai, ketergantungan pada program pemerintah bisa membebani anggaran, terutama untuk pemeliharaan operasional BTS. “Dulu swasta yang bangun, pemerintah tinggal bayar bulanan. Sekarang ada biaya pemeliharaan,” ujarnya.

Upaya ini sejalan dengan laporan kesenjangan internet di Indonesia, di mana penyedia layanan masih terkonsentrasi di kota besar. Pemerataan akses menjadi kunci untuk mendukung pengembangan teknologi digital di daerah tertinggal.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 30,5 triliun untuk pemerataan internet, seperti diungkap dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Namun, pertumbuhan pengguna internet di 2025 diprediksi hanya naik tipis, seperti dijelaskan dalam analisis Telset.id.

Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (15/7). Tambahan anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas di sektor digital.

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menjelaskan, total kebutuhan anggaran Kemkomdigi pada 2026 mencapai Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya Rp7,75 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp12,6 triliun. “Kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun,” kata Ismail di kompleks parlemen.

Alokasi Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk empat program utama:

• Pengembangan Infrastruktur Digital (Rp7,75 triliun): Untuk pembangunan BTS, akses internet, pemeliharaan operasional BTS 4G di Papua dan non-Papua, serta pengembangan satelit Satria 1.
• Penguatan Ekosistem Digital (Rp2,7 triliun): Meliputi pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN), penanganan konten ilegal, dan pelatihan literasi digital.
• Komunikasi Publik dan Media (Rp313 miliar): Digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik di sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan.
• Dukungan Manajemen (Rp1,7 triliun): Untuk kebutuhan operasional, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Prioritas Infrastruktur Digital

Sebagian besar tambahan anggaran akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur digital, termasuk perluasan jaringan internet dan pemeliharaan BTS 4G. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal.

Selain itu, Kemkomdigi juga akan mengoptimalkan fungsi satelit Satria 1 dan meningkatkan layanan sertifikasi infrastruktur digital. “Ini bagian dari upaya kami mendukung transformasi digital nasional,” tambah Ismail.

Rencana anggaran ini masih perlu disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui, Kemkomdigi akan segera menjalankan program-program prioritas tersebut mulai tahun 2026.

Telset.id – Bayangkan jika pemasangan jaringan fiber optik di lingkungan permukiman padat bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari. Itulah yang sedang diuji coba MyRepublic Indonesia dengan teknologi terbaru Corning Evolv® Solutions di kawasan premium Jakarta.

Kerja sama strategis ini bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah lompatan besar dalam percepatan infrastruktur digital Indonesia, terutama di tengah tingginya permintaan koneksi stabil untuk produktivitas masyarakat urban. Teknologi Pushlok® dari Corning diklaim mampu memangkas waktu instalasi hingga 50% berkat desain konektor yang lebih kecil dan efisien.

Revolusi Instalasi Fiber Optik Bawah Tanah

Timotius Max Sulaiman, CEO MyRepublic Indonesia, menjelaskan bahwa solusi Evolv dirancang khusus untuk tantangan unik jaringan bawah tanah di permukiman padat. “Konektor Pushlok berukuran setengah dari versi sebelumnya dan terhubung ke terminal yang 75% lebih ringkas. Ini seperti mengganti pipa air besar dengan selang fleksibel berteknologi tinggi,” ujarnya.

William Wallace dari Corning menambahkan bahwa teknologi ini telah sukses diimplementasikan di lebih dari 100 juta lokasi global. Di Indonesia, percepatan ini sangat krusial mengingat kompleksitas pembangunan jaringan fiber optik di area residensial.

Dampak bagi Konsumen dan Industri

Bagi pelanggan, teknologi ini berarti akses internet stabil bisa dinikmati lebih cepat. Bagi MyRepublic, efisiensi biaya instalasi memungkinkan ekspansi jaringan lebih agresif. “Ini solusi win-win, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti yang pernah dialami saat fiber optik putus,” jelas Timotius.

Uji coba di Jakarta ini menjadi penanda penting bagaimana inovasi material bisa menjadi game changer di industri telekomunikasi. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan teknologi serupa akan diadopsi secara masif oleh provider lain di Indonesia.