Telset.id – Skandal korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 1,98 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) semakin mengerucut. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka, termasuk staf khusus mantan Menteri Nadiem Makarim. Bagaimana kronologi lengkapnya?

Kasus ini bermula dari rencana digitalisasi pendidikan yang digagas Nadiem Makarim sebelum resmi menjabat sebagai menteri pada Oktober 2019. Fakta mengejutkan terungkap: diskusi teknis pengadaan Chromebook sudah berlangsung sejak Agustus 2019 melalui grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team”. Padahal, saat itu Nadiem belum dilantik.

Jalur Khusus Pengadaan ChromeOS

Kejagung mengungkap, Jurist Tan (JT) sebagai staf khusus Nadiem aktif memfasilitasi pertemuan dengan pihak Google pada Februari-April 2020. Yang patut dipertanyakan: JT sebagai staf khusus sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Google menawarkan skema co-investment 30% untuk proyek ini. Ibrahim Arief (IBAM), konsultan teknologi Kemendikbudristek, kemudian memengaruhi Tim Teknis untuk mendemonstrasikan Chromebook dalam sebuah forum resmi. Ironisnya, IBAM sempat menolak menandatangani kajian pengadaan karena dokumen awal tidak menyebutkan ChromeOS secara spesifik.

Modus Penggelembungan Anggaran

Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 9,3 triliun untuk 1,2 juta unit laptop. Rinciannya: Rp 3,6 triliun dari APBN dan Rp 5,6 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, Kejagung menemukan indikasi kuat markup harga melalui beberapa cara:

• Perubahan metode pengadaan dari e-katalog menjadi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang kurang transparan
• Petunjuk teknis yang secara spesifik mengarahkan penggunaan ChromeOS, membatasi kompetisi vendor
• Alokasi 15 laptop dan 1 konektor per sekolah dengan nilai Rp 88,25 juta—dianggap tidak wajar

Dua pejabat eselon II, Sri Wahyuningsih (Direktur SD) dan Mulatsyah (Direktur SMP), diduga menjadi aktor kunci dalam memuluskan skema ini. Mereka membuat petunjuk pelaksanaan yang “mengarahkan” penggunaan ChromeOS, padahal seharusnya netral teknologi.

Pertanyaan Kritis untuk Nadiem

Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menghadapi beberapa tanda tanya besar:

1. Mengapa diskusi pengadaan dimulai sebelum ia resmi menjabat?
2. Apa alasan memilih ChromeOS yang bersifat proprietary, bukan sistem operasi terbuka?
3. Bagaimana menjelaskan pertemuannya langsung dengan perwakilan Google?

Kejagung memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun dari kasus ini. Angka fantastis itu bisa membeli 1.200 unit ASUS Workstation W480—komputer profesional dengan spesifikasi tinggi.

Kasus ini menjadi ujian berat bagi reputasi Nadiem yang sebelumnya dikenal sebagai menteri milenial progresif. Seperti pernah kami bahas dalam artikel sebelumnya, awal kepemimpinannya sempat disambut antusias publik.

Kini, masyarakat menunggu kejelasan: apakah ini sekadar kesalahan prosedural, atau benar-benar tindakan koruptif yang terencana? Yang pasti, skandal ini menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya transparansi pengadaan barang pemerintah, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda.

Telset.id – Pengguna internet di Indonesia yang berencana berlangganan Starlink harus bersabar. Layanan satelit milik Elon Musk ini secara resmi menghentikan pendaftaran pelanggan baru di Tanah Air. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dirjen Infrastruktur Digital Kominfo, Wayan Toni, menjelaskan bahwa keputusan ini murni berasal dari Starlink. “Alasan mereka menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru adalah karena kapasitas jaringan yang tersedia untuk Indonesia saat ini telah penuh,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (14/7/2025).

Kapasitas Jaringan Starlink Sudah Tidak Mampu Lagi

Starlink diketahui tengah berupaya menambah kapasitas jaringannya dengan memanfaatkan pita frekuensi E-band untuk komunikasi antara gateway dan satelit. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih berlangsung dan belum memberikan solusi instan bagi calon pelanggan baru.

Di situs resminya, Starlink secara terbuka menyatakan bahwa layanannya tidak tersedia untuk pelanggan baru di Indonesia. “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitas yang terjual habis di seluruh Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

Daftar Tunggu dan Proses Evaluasi

Meskipun pendaftaran ditutup, masyarakat Indonesia masih bisa mendaftar dalam daftar tunggu. Namun, Starlink tidak memberikan estimasi kapan layanan akan kembali dibuka. “Kami sedang bekerja sama dengan pihak lokal untuk membuka layanan secepat mungkin,” demikian bunyi keterangan resmi mereka.

Di sisi lain, Kominfo juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban Starlink dalam Hak Labuh yang telah diterbitkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kapasitas teknis menjadi faktor utama dalam pengembangan layanan Starlink di Indonesia.

Sebagai informasi, Starlink bukan satu-satunya penyedia internet satelit yang sedang berkembang. Amazon Kuiper juga diprediksi menjadi pesaing serius di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Layanan Starlink sendiri sebelumnya sempat menjadi sorotan karena kebijakan tarif internasional yang dinilai menguntungkan. Seperti dilaporkan dalam artikel sebelumnya, kebijakan tersebut membuat perusahaan Elon Musk meraup keuntungan signifikan.

Dengan penutupan sementara ini, pertanyaan besar adalah: Akankah Starlink mampu memenuhi permintaan pasar Indonesia yang terus berkembang, atau justru membuka peluang bagi pesaing seperti Amazon Kuiper untuk merebut pangsa pasar?

Telset.id – Telkomsel menggandeng platform streaming WeTV untuk menghadirkan akses langganan gratis selama 30 hari bagi pelanggan yang membeli kartu perdana SIMPATI #TerbaikUntukmu. Paket ini dibanderol Rp35.000 melalui aplikasi MyTelkomsel dan mencakup kuota internet 3GB, 30 menit telepon, serta 30 SMS ke semua operator.

Pelanggan dapat memilih WeTV sebagai salah satu dari enam kategori keuntungan tambahan setelah aktivasi kartu. Kategori lain meliputi SIMPATI GameOn, Musik, Pintar, Aman, dan Belanja. Inisiatif ini memperluas kerja sama sebelumnya antara Telkomsel dan WeTV dalam menyediakan hiburan digital terjangkau.

Cara Klaim Akses WeTV

Berikut langkah-langkah untuk menikmati layanan WeTV melalui paket SIMPATI Nonton:

1. Buka tautan dari SMS atau akses menu “Pilih Keuntunganmu” di MyTelkomsel, lalu pilih WeTV.
2. Klik “Beli Paket” dan “Bayar” hingga muncul notifikasi “Transaksi Berhasil”.
3. Login ke aplikasi WeTV menggunakan nomor Telkomsel untuk mulai menonton.

Komitmen Menghadirkan Hiburan Berkualitas

Lesley Simpson, Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, menyatakan, “Kolaborasi ini mempertegas komitmen kami dalam menyediakan layanan hiburan digital yang inklusif dan terjangkau.” Sementara Febriamy Hutapea, Country Head WeTV, menambahkan, “Kami ingin memudahkan masyarakat menikmati konten premium Asia, termasuk drama lokal dan Tiongkok.”

Sebagai apresiasi, Telkomsel dan WeTV menggelar meet and greet dengan boy group Thailand, Next1de, di Bandung pada 12 Juli 2025. Acara ini dihadiri 300 pelanggan penerima benefit WeTV.

Informasi lebih lanjut tentang paket SIMPATI #TerbaikUntukmu dapat diakses di telkomsel.com/SIMPATI atau aplikasi MyTelkomsel. Telkomsel juga menawarkan beragam pilihan paket lainnya, seperti BundlingMAX Samsung Galaxy A06 5G dan IndiHome JITU 1.

Telset.id – Polemik kuota data internet yang hangus karena masa berlaku habis kembali mencuat di masyarakat. Banyak yang belum paham bahwa mekanisme ini sebenarnya telah diatur dalam regulasi resmi dan tidak merugikan negara. Lantas, bagaimana penjelasan resmi dari asosiasi telekomunikasi?

Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dalam diskusi Selular Business Forum (SBF) menegaskan bahwa mekanisme kuota hangus ini sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2021. “Pada pasal 74 ayat 2 secara eksplisit menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan,” jelas Marwan.

Dasar Hukum yang Jelas

Menurut Marwan, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi operator untuk menerapkan masa berlaku pada layanan prabayar. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. “Operator telah memberikan informasi lengkap mulai dari syarat dan ketentuan, masa aktif, hingga detail harga dan kuota,” tambahnya.

Poin penting yang ditekankan Marwan adalah bahwa semua ketentuan ini telah disampaikan secara transparan kepada konsumen sejak awal. Pelanggan bisa memilih paket sesuai kebutuhan dengan pengetahuan penuh tentang masa berlakunya. Hal ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa praktik kuota hangus merugikan konsumen.

Tidak Ada Kerugian Negara

Marwan juga membantah anggapan bahwa sisa kuota yang hangus merugikan negara. “Paket data yang dijual sudah termasuk PPN dan setelah pembayaran akan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan yang dikenakan PNBP dan disetor ke negara,” jelasnya.

Dia memberikan analogi menarik: penyelenggara ISP juga berlangganan bandwidth ke NAP dengan batas waktu bulanan. “Jika tidak dipakai habis dalam 1 bulan juga akan hangus. Jadi anggapan sisa kuota merugikan negara tidak terbukti,” tegas Marwan.

Pendapat ini diperkuat oleh Ahmad Alamsyah Saragih, Pakar Kebijakan Publik, yang menegaskan bahwa justru perusahaan telekomunikasi membayarkan pajak hasil PPN dari penjualan kuota internet kepada negara. “Jika ada subsidi dari pemerintah baru ada kerugian negara,” ujarnya.

Edukasi untuk Konsumen

Meski mekanisme ini legal, David M. L. Tobing dari Komunitas Konsumen Indonesia menyarankan perlunya edukasi lebih intensif kepada konsumen. “Perusahaan telekomunikasi bisa lebih proaktif mengingatkan pelanggan ketika kuota mereka masih banyak tapi masa aktifnya tinggal sebentar,” sarannya.

David memberi contoh notifikasi melalui pesan singkat: “Jika kuota data bapak/ibu masih banyak, segeralah gunakan untuk hal produktif.” Menurutnya, sosialisasi seperti ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tanpa perlu mengubah regulasi yang ada.

Agung Harsoyo, Pengamat Telekomunikasi ITB, menambahkan bahwa harga internet di Indonesia justru semakin murah meski biaya infrastruktur sangat tinggi. “Ini menunjukkan bahwa pelanggan sebenarnya yang diuntungkan,” katanya.

Praktik serupa ternyata juga berlaku di banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. NTT Docomo di Jepang misalnya, tidak memberikan rollover kuota sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kuota hangus memang menjadi standar industri telekomunikasi global.

Denny Setiawan dari Kemkomdigi mengakui bahwa sistem ini memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan. “Komdigi akan mendorong operator lebih transparan sebagai win-win solution,” pungkasnya.