Telset.id – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui lini bisnisnya, XLSMART for Business, menggelar BRAVO 500 SUMMIT, forum strategis bertaraf internasional yang fokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan keamanan siber (cybersecurity) untuk memperkuat industri di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 500 perusahaan, 1.500 eksekutif, serta lebih dari 30 pembicara ahli dari berbagai sektor, termasuk pemerintah dan swasta.

Diselenggarakan di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta pada 24 Juli 2025, forum ini mengusung tema “Bersama, Melaju Tanpa Batas”. BRAVO 500 SUMMIT menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Dirjen Ekosistem Digital Kominfo Edwin Hidayat Abdullah, serta perwakilan perusahaan teknologi global seperti AWS, Cisco, dan Google Cloud.

“Transformasi digital melalui AI, IoT, cloud, dan cybersecurity adalah keniscayaan. Forum ini adalah langkah nyata XLSMART untuk memperluas kolaborasi dan mendorong adopsi teknologi di industri,” ujar Andrijanto Muljono, Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART.

Fokus pada AI dan Keamanan Siber

BRAVO 500 SUMMIT menitikberatkan pembahasan pada dua pilar utama: AI dan cybersecurity. Forum ini menyoroti peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis, kebijakan digital adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan penyedia solusi teknologi. Salah satu highlight acara adalah peluncuran Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), platform digital terintegrasi dari XLSMART yang dirancang untuk mendukung operasional industri secara efisien dan aman.

Menteri Meutya Hafid menyatakan, “Pemerintah mengapresiasi forum ini sebagai bagian penting dalam penyusunan kerangka kolaborasi menuju AI Alignment yang relevan bagi Indonesia.” Ia menekankan tiga prinsip utama dalam Peta Jalan Nasional AI: inklusivitas, kedaulatan data, dan kebermanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

ESTA: Solusi Digital Terpadu untuk Industri

ESTA menawarkan solusi modular untuk sektor strategis seperti keuangan, manufaktur, logistik, dan layanan publik. Platform ini dilengkapi fitur canggih seperti Advanced Managed Services (AMS), cybersecurity berlapis, serta dukungan AI dan edge computing. “ESTA memungkinkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada banyak vendor dengan integrasi satu platform,” jelas Andrijanto.

Kehadiran ESTA semakin relevan di tengah maraknya ancaman siber, seperti kebocoran data pengguna dan serangan ransomware. XLSMART juga menjalin kerja sama dengan mitra teknologi global untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ESTA, pelaku industri dapat mengunjungi website XLSMART atau menghubungi tim melalui info@xlsmart.co.id.

Telset.id – Jika Anda berpikir transfer data pribadi ke luar negeri hanya soal efisiensi bisnis, siap-siap terkejut. Permintaan Donald Trump agar Indonesia membuka akses data warga negaranya sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor memantik perdebatan serius tentang kedaulatan digital. Lantas, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi hal ini?

Pengamat keamanan siber sekaligus Chairman CISSReC, Pratama Persadha, menyoroti bahwa permintaan AS ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan sinyal geopolitik yang harus diwaspadai. “Negara-negara besar telah menjadikan penguasaan data sebagai instrumen pengaruh global,” tegasnya dalam analisis eksklusif untuk CNBC Indonesia.

Data Sebagai Komoditas Strategis

Pratama menegaskan, data kini menjadi aset strategis setara dengan minyak atau mineral. Ketika data pribadi warga Indonesia mengalir ke AS—yang belum memiliki undang-undang perlindungan data setara GDPR Eropa—risiko penyalahgunaan oleh korporasi teknologi atau lembaga keamanan asing menjadi nyata. Seperti diungkap dalam analisis sebelumnya, ini bisa menjadi celah bagi pelanggaran privasi massal.

UU PDP Sebagai Tameng

Pratama menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27/2022 sebenarnya sudah menyediakan kerangka hukum yang jelas. Pasal 56 UU PDP memperbolehkan transfer data lintas batas, asalkan negara tujuan memiliki standar perlindungan yang setara atau ada perjanjian internasional. Namun, seperti ditegaskan pemerintah, implementasinya membutuhkan lembaga pengawas independen (LPPDP) untuk mengevaluasi kepatuhan AS.

Peluang di Balik Tantangan

Alih-alih panik, Pratama melihat momen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin standar perlindungan data global. “Kita perlu merumuskan kesepakatan bilateral yang menjamin hak digital WNI, termasuk hak untuk menghapus data atau menggugat pelanggaran privasi,” ujarnya. Pendekatan ini, menurutnya, akan menempatkan Indonesia bukan sebagai pengikut, tetapi pembentuk arus utama tata kelola data dunia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kesepakatan dengan AS masih dalam finalisasi. “Ini bukan penyerahan data secara bebas, melainkan kerangka hukum yang terukur,” jelasnya. Transfer data hanya akan dilakukan untuk kepentingan sah seperti layanan cloud, e-commerce, atau riset—sesuai payung UU PDP dan PP No. 71/2019 tentang Transaksi Elektronik.

Pertanyaannya kini: bisakah Indonesia menjaga keseimbangan antara menarik investasi digital dan melindungi kedaulatan data warganya? Jawabannya terletak pada konsistensi implementasi UU PDP dan ketegasan LPPDP yang akan dibentuk. Sebab, seperti kata Pratama, “Data warga adalah bahan baku ekonomi digital masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, kita hanya akan menjadi penyuplai bahan mentah bagi inovasi asing.”

Telset.id – Isu transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) ramai diperbincangkan setelah Gedung Putih merilis pernyataan resmi pada 22 Juli 2025. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Meutya Hafid angkat bicara menanggapi hal ini, menegaskan bahwa tidak ada penyerahan data secara bebas seperti yang dikhawatirkan publik.

Dalam keterangan resminya, Meutya menjelaskan bahwa kesepakatan yang sedang difinalisasi antara Indonesia dan AS merupakan pijakan hukum yang sah untuk melindungi data pribadi warga negara. “Ini bukan bentuk penyerahan data secara bebas, melainkan kerangka hukum yang terukur,” tegasnya.

Dasar Hukum Perlindungan Data

Meutya menekankan bahwa transfer data lintas negara dilakukan dengan prinsip utama: tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

“Transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Semua proses berada di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia dengan prinsip kehati-hatian,” jelas Meutya. Dia juga mengutip pernyataan Gedung Putih yang menyebut perlindungan data di Indonesia sudah memadai berdasarkan hukum nasional.

Contoh Aktivitas yang Diperbolehkan

Meutya memberikan contoh konkret transfer data yang sah, seperti penggunaan layanan digital dari perusahaan AS seperti Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform e-commerce. “Ini termasuk penyimpanan cloud, riset digital, dan transaksi online,” ujarnya.

Dia menambahkan, praktik transfer data lintas negara sebenarnya sudah umum dilakukan di tingkat global, terutama di antara negara-negara G7. “Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik ini, dengan perlindungan hukum nasional sebagai fondasi utama,” tegas Meutya.

Meski UU PDP seharusnya berlaku efektif sejak Oktober 2024, implementasinya masih tertunda karena lembaga pengawas data pribadi belum terbentuk. Meutya, yang pernah menjadi Ketua Komisi I DPR, merupakan salah satu tokoh kunci dalam perumusan UU tersebut.

Isu ini muncul setelah kebocoran data pribadi pasien Indonesia dan pelanggan Sephora menjadi sorotan publik. Namun, Meutya memastikan bahwa transfer data dalam kesepakatan ini berbeda dengan kasus kebocoran tersebut.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak khawatir berlebihan. Perlindungan data tetap menjadi prioritas, sambil memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam ekosistem digital global.

Telset.id – Isu transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menuai banyak pertanyaan. Bagaimana jika data pribadi warga Indonesia justru menjadi komoditas pertukaran? Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa data yang dibahas dalam kerangka perjanjian dengan AS hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi atau strategis negara.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa dalam Pernyataan Bersama tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia, data yang diberikan merupakan data-data komersial. “Jadi, kalau data pendidikan itu kan kayak nama, umumnya, tapi kalau data umumnya itu kan kayak pengolahannya. Pengolahan bukan data pribadi, atau data strategis milik negara yang berundang-undang,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Peran Kemenkominfo dalam Pengaturan Data

Haryo juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menjadi leading sector dalam kesepakatan ini. “Leading Kementerian untuk hal ini adalah Kemenkominfo untuk teknis ketentuan data dan lainnya,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan regulasi data dalam kerja sama internasional.

Aturan penyimpanan data di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan data sektor publik untuk disimpan di server yang berlokasi di Indonesia. Sementara itu, data sektor swasta masih diizinkan untuk disimpan di luar negeri, kecuali data terkait transaksi keuangan yang harus tetap berada di dalam negeri.

UU Perlindungan Data Pribadi yang Masih Tertunda

Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang seharusnya sudah berlaku efektif mulai Oktober 2024. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum membentuk badan pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU tersebut. Hal ini menyebabkan implementasi UU PDP masih tertunda.

UU PDP di Indonesia mengadopsi aturan perlindungan data pribadi Eropa, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Sementara itu, AS belum memiliki UU khusus tentang perlindungan data pribadi yang berlaku secara nasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data jika terjadi pertukaran informasi antara kedua negara.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia memastikan bahwa data yang ditransfer ke AS tidak termasuk data pribadi atau strategis. “Ini murni data komersial yang diperlukan untuk mendukung kerja sama perdagangan antara kedua negara,” tegas Haryo.

Untuk memahami lebih dalam tentang isu ini, Anda bisa membaca analisis lengkap mengenai permintaan data warga RI oleh Trump dalam artikel kami sebelumnya. Selain itu, bagi Anda yang ingin memastikan keamanan data pribadi, simak juga panduan cara backup data HP secara otomatis dan aman.