Telset.id – Dunia maya digegerkan dengan penahanan YouTuber asal India, Jyoti Malhotra, yang diduga menjadi mata-mata Pakistan. Kasus ini mencuat di tengah ketegangan militer antara kedua negara tetangga tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya?

Malhotra, seorang travel blogger dengan 377.000 subscriber di YouTube dan 133.000 follower di Instagram, ditangkap oleh kepolisian Haryana, India. Tuduhan utama? Ia dianggap melakukan aktivitas spionase untuk Pakistan. Namun, keluarga Malhotra membantah keras tuduhan tersebut.

Perjalanan ke Pakistan Jadi Sorotan

Polisi India menyoroti kunjungan Malhotra ke Pakistan pada Maret 2025 sebagai bukti awal kecurigaan mereka. Dalam video terakhirnya yang diunggah ke YouTube, Malhotra terlihat menghadiri jamuan makan malam di Pakistan High Commission di New Delhi. Video lainnya menunjukkan ia mengunjungi kuil Hindu dan Sikh, serta berinteraksi dengan warga setempat.

Dituduh Berhubungan dengan Pejabat Pakistan

Kepolisian Haryana mengklaim Malhotra pernah berhubungan dengan Ahsan-ur-Rahim, seorang pejabat Pakistan High Commission yang diminta meninggalkan India pada 13 Mei 2025 karena aktivitas mencurigakan. Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2023 saat Malhotra mengurus visa untuk kunjungan ke Pakistan.

“Dia berhubungan dengan influencer YouTube lainnya. Dia biasa pergi ke Pakistan dalam perjalanan yang disponsori,” ujar Shashank Kumar Sawan, kepala polisi distrik Hisar, Haryana, seperti dikutip dari BBC.

Pembiayaan Perjalanan yang Dipertanyakan

Salah satu alasan penahanan Malhotra adalah ketidaksesuaian antara sumber pendapatannya yang diketahui dengan kemampuannya membiayai perjalanan keliling dunia. Channel YouTube-nya menampilkan perjalanan ke Bangladesh, China, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, selain tentunya Pakistan dan berbagai destinasi di India.

Keterkaitan dengan Serangan Pahalgam?

Malhotra juga sedang diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam serangan Pahalgam di Jammu dan Kashmir yang menewaskan 26 turis pada 22 April 2025. Namun, polisi mengakui ia tidak memiliki akses langsung ke informasi militer atau pertahanan.

Latar Belakang Ketegangan India-Pakistan

Penahanan ini terjadi di tengah eskalasi konflik India-Pakistan. Pada 7 Mei 2025, India menyerang ‘infrastruktur terorisme’ di Pakistan, sebagai balasan atas serangan di Pahalgam. Pakistan membantah keterlibatan dalam serangan tersebut.

Setelah empat hari bentrokan mematikan, kedua negara sepakat gencatan senjata pada 10 Mei 2025, yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kasus Malhotra menjadi sorotan baru dalam hubungan kedua negara yang sudah lama memanas.

Bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah Malhotra benar-benar terlibat spionase atau hanya korban ketegangan politik? Kita tunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang India.

Telset.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/5/2025), menuntut revisi kebijakan potongan aplikasi. Salah satu poin utama protes mereka adalah permintaan agar potongan maksimal ditetapkan 10% dari pendapatan mitra. Namun, respons Gojek justru mengindikasikan bahwa langkah tersebut berisiko memicu efek domino yang merugikan kedua belah pihak.

Demonstrasi yang digerakkan oleh aliansi pengemudi ini bukan kali pertama terjadi. Sejak penetapan tarif ojek online baru oleh Kemenhub pada Mei lalu, ketegangan antara mitra pengemudi dan perusahaan penyedia layanan terus memanas. Kini, tuntutan mereka meluas ke sistem prioritas, hemat, dan aceng yang dinilai tidak adil.

Mengapa Gojek Menolak Potongan 10%?

Menurut Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), penurunan potongan aplikasi secara drastis dapat mengganggu ekosistem bisnis secara keseluruhan. “Jika potongan diturunkan menjadi 10%, tarif layanan mungkin harus naik. Ini berisiko mengurangi minat konsumen dan akhirnya menekan pendapatan mitra,” jelasnya.

Catherine memaparkan bahwa 20% potongan saat ini tidak sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan. Sebagian besar dialokasikan untuk subsidi tarif dan promosi guna menjaga daya saing layanan. Tanpa insentif tersebut, tarif dasar bisa melonjak hingga 30%, berpotensi memicu penurunan permintaan.

Dilema Regulasi dan Kelangsungan Bisnis

Gojek menegaskan bahwa perubahan skema pembagian pendapatan harus mempertimbangkan tiga aspek krusial: biaya operasional mitra, daya beli konsumen, dan keberlanjutan platform. Perusahaan juga mengklaim telah meningkatkan transparansi melalui laporan real-time di aplikasi serta insentif berbasis lokasi.

Namun, para pengemudi ojol tetap bersikeras. Mereka mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi tegas tentang hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi. “Kami ingin kepastian, bukan sekadar janji insentif yang fluktuatif,” ujar perwakilan demonstran.

Masa Depan Kolaborasi Mitra-Platform

Konflik ini menyoroti tantangan bisnis berbasis gig economy di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan perlu menjaga kesehatan finansial. Di sisi lain, mitra pengemudi menuntut kesejahteraan yang lebih terjamin. Solusi tengah mungkin terletak pada model subsidi silang atau pemanfaatan layanan digital lainnya untuk menstabilkan pendapatan.

Sementara dialog masih berlangsung, pengguna layanan ojek online diimbau memantau perkembangan kebijakan terbaru. Dampak dari keputusan ini akan memengaruhi tidak hanya pengemudi dan perusahaan, tetapi juga jutaan konsumen yang bergantung pada layanan tersebut.

Telset.id – Sebuah aksi sabotase digital yang dilakukan oleh mantan karyawan perusahaan IT Singapura, National Computer Systems (NCS), berujung pada kerugian mencapai Rp 11,1 miliar. Nagaraju Kandula (39), mantan karyawan NCS, menghapus 180 server virtual milik perusahaan sebagai bentuk balas dendam setelah di-PHK karena kinerja buruk.

Kasus ini mencuat setelah Kandula mengaku bersalah di persidangan dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan. Aksi sabotase ini terjadi karena NCS lupa mencabut akses Kandula ke sistem perusahaan meskipun ia sudah dipecat pada 16 November 2022.

Dokumen pengadilan mengungkap bahwa Kandula memanfaatkan akses yang masih aktif untuk masuk ke sistem NCS sebanyak 13 kali antara Januari hingga Maret 2023. Selama periode itu, ia memasukkan dan menguji skrip kustom buatannya yang dirancang untuk menghapus server virtual milik tim quality assurance perusahaan.

Dampak Sabotase yang Sulit Dipulihkan

Server-server tersebut dihapus pada 18-19 Maret 2023, dan NCS menyadari bahwa data yang terhapus tidak dapat dipulihkan. Perusahaan akhirnya melaporkan insiden ini kepada pihak berwajib, yang kemudian melacak aksi tersebut ke alamat IP milik Kandula.

Polisi menyita laptop Kandula dan menemukan bahwa skrip penghapusan server dibuat berdasarkan tutorial yang ia cari di Google. Meskipun tidak ada informasi sensitif yang bocor, kerugian finansial yang ditimbulkan mencapai USD 678 ribu atau sekitar Rp 11,1 miliar.

Kesalahan Manajemen Akses yang Berujung Bencana

Kasus ini menyoroti pentingnya manajemen akses karyawan, terutama setelah pemutusan hubungan kerja. NCS, sebagai perusahaan IT besar di bawah Singtel Group dengan 13 ribu karyawan, ternyata lalai dalam mencabut hak akses Kandula.

Seperti yang pernah terjadi dalam kasus Bug Twitter yang membuat tweet terhapus muncul kembali, keamanan sistem digital sering kali bergantung pada protokol yang ketat. Sayangnya, dalam kasus NCS, satu kesalahan kecil berakibat fatal.

Pelajaran untuk Perusahaan dan Karyawan

Insiden ini menjadi pengingat bagi perusahaan untuk selalu memastikan bahwa akses mantan karyawan segera dinonaktifkan. Di sisi lain, karyawan juga perlu menyadari bahwa tindakan balas dendam seperti ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga diri sendiri, seperti yang terbukti dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Kandula.

Sebagaimana dalam kasus bos Apple yang ingin berita tertentu dihapus, emosi sering kali memicu keputusan yang merugikan. Namun, dalam dunia digital, jejak tindakan seseorang sulit untuk benar-benar hilang.

Telset.id – Jika Anda berencana menggunakan layanan ojek online (ojol) hari ini, bersiaplah mencari alternatif transportasi. Ribuan pengemudi ojol akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Selasa (20/5/2025), mulai pukul 13.00 WIB. Aksi ini diprediksi akan mengganggu layanan transportasi online sepanjang hari.

Massa dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan memenuhi lima titik strategis di Jakarta, termasuk Kementerian Perhubungan dan Istana Merdeka. Unjuk rasa ini menjadi puncak kekecewaan para driver terhadap kebijakan perusahaan aplikasi dan pemerintah yang dianggap merugikan.

“Ini bukan sekadar demo biasa. Kami akan mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam penuh,” tegas Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Ancaman ini tentu berdampak besar bagi pengguna yang bergantung pada layanan ojol untuk mobilitas harian.

Lima Titik Kerumunan yang Perlu Diwaspadai

Para pengemudi akan berkumpul di lokasi-lokasi berikut:

• Kementerian Perhubungan
• Istana Merdeka
• Gedung DPR RI
• Kantor-kantor aplikasi ojol
• Lokasi strategis terkait perusahaan aplikasi

Menurut perkiraan panitia, lebih dari 25.000 massa akan datang dari berbagai wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek. Mereka akan bergerak secara bergelombang menuju titik-titik unjuk rasa.

Lima Tuntutan Inti Pengemudi Ojol

Demonstrasi ini bukan tanpa alasan. Berikut tuntutan utama yang disampaikan:

1. Sanksi tegas untuk perusahaan aplikasi pelanggar regulasi
2. DPR RI menggelar rapat dengan Kemenhub, Asosiasi, dan Aplikator
3. Penetapan potongan aplikasi maksimal 10%
4. Revisi sistem tarif penumpang (menghapus opsi hemat dan prioritas)
5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang

Dampak Langsung bagi Pengguna

Aksi ini akan berdampak signifikan pada layanan transportasi online. Mulai dari pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, para pengemudi akan:

• Mematikan aplikasi ojol secara massal
• Menolak semua pesanan penumpang
• Menghentikan layanan pesan-antar makanan
• Membatasi pengiriman barang

Sebagai alternatif, pengguna bisa mempertimbangkan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Namun, perlu diingat bahwa demo besar-besaran ini mungkin menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi aksi.

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Seperti diungkapkan dalam kasus serupa di Singapura, ketegangan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi seringkali berujung pada aksi protes yang mengganggu layanan.

Pertanyaan besarnya: Akankah pemerintah dan perusahaan aplikasi merespons tuntutan ini dengan serius? Atau justru akan muncul kebijakan baru yang semakin mempersulit para pengemudi? Jawabannya mungkin akan kita dapatkan setelah aksi hari ini berlangsung.

Telset.id – Rencana kolaborasi Apple dan Alibaba untuk menghadirkan layanan Apple Intelligence di China ternyata menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pejabat Amerika Serikat. Bagaimana tidak, dua raksasa teknologi dari dua negara dengan ketegangan geopolitik ini disebut-sebut akan berbagi data sensitif.

Menurut laporan eksklusif New York Times, beberapa pejabat tinggi Gedung Putih dan anggota Kongres AS telah mempertanyakan rencana kerjasama ini kepada eksekutif Apple. Fokus utama mereka adalah jenis data apa yang akan dibagikan dengan Alibaba serta apakah Apple telah membuat komitmen tertentu kepada pemerintah China.

Yang membuat situasi semakin rumit, eksekutif Apple dikabarkan tidak mampu memberikan jawaban memuaskan atas sebagian besar pertanyaan tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memicu kecurigaan di Washington.

Kekhawatiran Kongres AS

Raja Krishnamoorthi, anggota House Intelligence Committee, tidak menyembunyikan kekhawatirannya. “Kolaborasi ini sangat mengganggu,” ujarnya seperti dikutip New York Times. “Alibaba adalah contoh nyata dari strategi fusi militer-sipil Partai Komunis China.”

Politikus itu mempertanyakan alasan Apple memilih bermitra dengan Alibaba di sektor kecerdasan buatan. “Ada kekhawatiran serius bahwa kemitraan ini akan membantu Alibaba mengumpulkan data untuk menyempurnakan modelnya, sekaligus memungkinkan Apple menutup mata terhadap hak dasar pengguna iPhone di China,” tegas Krishnamoorthi.

Ancaman Daftar Hitam

Kekhawatiran Washington tidak berhenti di situ. Beberapa pejabat AS dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Alibaba dan perusahaan AI China lainnya ke dalam daftar hitam. Langkah ini akan secara efektif melarang perusahaan-perusahaan AS bekerja sama dengan mereka.

Bahkan Kementerian Pertahanan dan badan intelijen AS disebut sedang mengevaluasi hubungan Alibaba dengan militer China. Evaluasi ini bisa menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut terhadap perusahaan teknologi China tersebut.

Konfirmasi dari Alibaba

Meski Apple belum secara resmi mengumumkan kemitraan ini, Chairman Alibaba Joe Tsai sudah mengonfirmasi kerja sama tersebut pada Februari lalu. Pengumuman ini semakin memicu spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar antara Apple dan pemerintah China.

Ini bukan pertama kalinya Apple menghadapi masalah akibat ketegangan AS-China. Seperti dilaporkan sebelumnya di Telset.id, perusahaan asal Cupertino itu juga sedang berjuang dengan masalah tarif impor yang tidak kunjung selesai antara kedua negara.

Dengan ketegangan geopolitik yang semakin memanas, kolaborasi Apple dan Alibaba ini bisa menjadi batu ujian bagi hubungan bisnis-teknologi antara AS dan China. Pertanyaannya sekarang: akankah Apple mempertahankan prinsip privasi yang selama ini digembar-gemborkan, atau akan berkompromi untuk mengamankan pasar China yang sangat menggiurkan?