Telset.id – Bayangkan Anda sedang mencari hadiah untuk teman yang hobi keramik. Alih-alih membuka lusinan tab browser dan membandingkan harga di berbagai marketplace, Anda cukup bertanya pada ChatGPT. Dalam hitungan detik, chatbot itu tidak hanya memberikan rekomendasi produk dari Etsy beserta gambar, ulasan, dan harganya, tetapi juga memungkinkan Anda membelinya langsung di dalam percakapan yang sama. Ini bukan lagi skenario fiksi. OpenAI baru saja meluncurkan fitur “Instant Checkout”, sebuah langkah berani yang berpotensi menggeser peta kekuatan e-commerce global dan menantang hegemoni raksasa seperti Google dan Amazon.

Fitur anyar ini tersedia untuk pengguna ChatGPT di AS, baik yang berlangganan Pro, Plus, maupun pengguna gratis yang telah login. Untuk saat ini, pembelian langsung dapat dilakukan dari penjual Etsy yang berbasis di AS. Namun, gelombang besar sedang menanti. Lebih dari 1 juta merchant Shopify—termasuk merek-merek ternama seperti Glossier, Skims, Spanx, dan Vuori—dijadwalkan bergabung “segera”. Langkah ini secara efektif mengubah ChatGPT dari sekadar asisten percakapan menjadi agen belanja yang lengkap. Sebelumnya, seperti yang pernah diulas Telset.id, ChatGPT sudah bisa menampilkan produk relevan, gambar, review, dan tautan langsung ke merchant. Kini, dengan Instant Checkout, pengguna tak perlu lagi meninggalkan chat. Cukup ketuk “Beli”, konfirmasi detail pesanan, pengiriman, dan pembayaran—lengkap sudah transaksinya.

Lantas, bagaimana mekanisme di balik layanan yang bisa memangkas friksi belanja online ini? Prosesnya dirancang semudah mungkin. Setelah ChatGPT memberikan rekomendasi produk, pengguna akan melihat tombol “Buy”. Ketika tombol itu ditekan, mereka diminta mengonfirmasi detail seperti alamat pengiriman dan metode pembayaran. Opsi pembayaran yang didukung cukup beragam, mencakup Apple Pay, Google Pay, Stripe, atau kartu kredit. Yang menarik, OpenAI menegaskan bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara. Order, pembayaran, dan pemenuhan pesanan sepenuhnya ditangani oleh merchant menggunakan sistem mereka sendiri. Data pembayaran sensitif Anda tidak disimpan oleh ChatGPT, melainkan diteruskan secara aman kepada pedagang. Model ini mirip dengan yang diusung fitur “Masuk dengan ChatGPT” yang bertujuan memudahkan integrasi antar-platform dengan menjaga keamanan data pengguna.

Pergeseran Kekuatan di Lanskap E-Commerce

Inisiatif OpenAI ini bukanlah yang pertama di pasaran. Tahun lalu, Perplexity memperkenalkan fitur serupa untuk belanja dan pembayaran dalam chat. Microsoft juga tak ketinggalan, menawarkan kemampuan kepada merchant untuk membuat toko dalam chat melalui Copilot Merchant Program. Namun, skalanya berbeda. Dengan ratusan juta pengguna ChatGPT, langkah OpenAI berpotensi memicu pergerakan massal dalam kebiasaan belanja online. Masyarakat mungkin mulai beralih dari mesin pencari seperti Google dan platform e-commerce seperti Amazon, menuju agen percakapan yang menawarkan rekomendasi yang dikurasi, perbandingan, dan pengalaman checkout yang mudah.

Inilah inti dari perubahan besar yang sedang terjadi. Selama ini, Google dan Amazon adalah penjaga gerbang utama untuk penemuan produk retail. Mereka mengontrol apa yang dilihat konsumen pertama kali. Jika lebih banyak pembelian mulai terjadi di dalam chatbot AI, perusahaan di baliknya—dalam hal ini OpenAI—tiba-tiba memiliki kendali yang lebih besar atas produk mana yang ditampilkan dan komisi atau biaya apa yang mereka kenakan. Kekuasaan atas “pintu masuk” konsumen sedang diperebutkan kembali.

Transparansi vs Dominasi: Janji dan Tantangan

OpenAI berusaha membedakan diri dengan menyatakan bahwa hasil produk yang ditampilkan oleh ChatGPT bersifat “organik dan tidak disponsori, peringkatnya murni berdasarkan relevansi bagi pengguna.” Mereka juga berjanji hanya akan mengenakan “biaya kecil” kepada merchant untuk pembelian yang berhasil. Ini adalah pernyataan penting di tengah kekhawatiran tentang bias algoritma. Sejarah mencatat, baik Amazon maupun Google pernah memanfaatkan dominasi mereka untuk mempromosikan produk sendiri atau mitra pilihan, mendorong pesaing turun di hasil pencarian atau mengenakan biaya tinggi kepada penjual hanya untuk mempertahankan visibilitas. Persaingan sengit ini juga terlihat ketika Google memasukkan iklan ke dalam pencarian AI-nya, sebuah respons langsung terhadap ancaman yang diajukan oleh asisten berbasis percakapan seperti ChatGPT.

Namun, janji transparansi hari ini belum tentu menjadi jaminan untuk selamanya. Dengan memperluas cengkeramannya sebagai gerbang penemuan dan checkout retail, OpenAI berpotensi menjadi broker kekuatan baru di e-commerce. Posisi ini bisa menempatkan mereka sebagai arsitek de facto ekosistem perdagangan AI. Ambisi ini semakin jelas dengan pengumuman bahwa OpenAI akan membuka sumber (open source) Agentic Commerce Protocol (ACP)—teknologi yang mendukung Instant Checkout yang dibangun bersama Stripe. Dengan membuat ACP tersedia untuk merchant dan developer lain, OpenAI tidak hanya mempermudah integrasi tetapi juga secara aktif membentuk standar dan arsitektur masa depan untuk belanja yang digerakkan oleh AI.

Will Gaybrick, Presiden Teknologi dan Bisnis di Stripe, dalam sebuah pernyataan menegaskan komitmennya: “Stripe membangun infrastruktur ekonomi untuk AI. Itu berarti mengarsitektur ulang sistem perdagangan saat ini dan menciptakan pengalaman baru bertenaga AI untuk miliaran orang.” Kolaborasi semacam ini menunjukkan betapa dalamnya transformasi yang sedang dijalankan. Ini bukan sekadar menambahkan fitur baru pada chatbot, melainkan membangun ulang fondasi bagaimana transaksi ekonomi dilakukan dalam era AI. Perkembangan teknologi AI yang pesat, termasuk dalam iklan seperti yang dilakukan Vodafone dengan avatar AI-nya, semakin mengaburkan batas antara dunia digital dan interaksi komersial.

Masa Depan Belanja dan Pertarungan Terbuka

Lalu, apa artinya bagi Anda sebagai konsumen? Di satu sisi, ini menjanjikan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belanja menjadi lebih kontekstual, personal, dan efisien. Di sisi lain, ini memusatkan kekuatan pada sedikit perusahaan AI. Jika ChatGPT menjadi gerbang utama Anda untuk menemukan dan membeli produk, algoritma OpenAI akan sangat memengaruhi pilihan dan persepsi Anda. Meskipun mereka berjanji untuk tetap organik hari ini, model bisnis dapat berevolusi seiring waktu.

Pergeseran ini juga menyiapkan panggung untuk ketegangan yang lebih besar antara OpenAI dan Google. Raksasa teknologi dari Mountain View itu baru-baru ini meluncurkan protokol terbuka mereka sendiri untuk pembelian yang dimulai oleh agen AI, yang disebut Agent Payments Protocol (AP2). Pertarungan untuk menjadi standar protokol pembayaran AI yang dominan telah dimulai. Pada akhirnya, perkenalan Instant Checkout oleh ChatGPT bukan sekadar fitur tambahan. Ini adalah sinyal jelas bahwa perbatasan antara AI dan e-commerce telah runtuh. Masa depan belanja online akan semakin percakapan, dipersonalisasi, dan—yang paling penting—dikendalikan oleh siapa pun yang menguasai percakapan itu sendiri. Perang untuk dompet digital Anda kini berpindah ke dalam chatbox.

Bayangkan Anda adalah produsen terbesar di dunia, namun tiba-tiba pemerintah ingin membatasi siapa yang boleh membeli produk andalan Anda. Itulah dilema yang kini dihadapi Nvidia, raksasa teknologi yang namanya sedang melambung tinggi berkat dominasinya di pasar chip AI. Perusahaan yang berkantor pusat di Santa Clara, California ini baru-baru ini menyuarakan kritik pedas terhadap RUU GAIN AI Act yang diusulkan Amerika Serikat. Sebuah langkah berani yang memantik perdebatan sengit: apakah proteksionisme adalah jalan terbaik untuk memenangkan perlombaan teknologi?

GAIN AI Act, atau Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act, bukan sekadar rancangan undang-undang biasa. Ia diselipkan dalam National Defense Authorization Act dengan ambisi besar: menjadikan AS sebagai penguasa tunggal pasar kecerdasan buatan global. RUU ini mengusulkan prioritas absolut untuk pesanan domestik terhadap chip dan prosesor AI canggih, serta mengamankan rantai pasok perangkat keras AI kritis. Pada intinya, ini adalah upaya mengurangi ketergantungan pada manufacturer asing—sebuah langkah yang terdengar patriotik, namun menuai kritik dari pelaku industri terbesar sekalipun.

Lantas, mengapa Nvidia—perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia—begitu vokal menentang kebijakan yang konon dirancang untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri? Jawabannya terletak pada filosofi bisnis yang telah membawa mereka ke puncak: pasar global yang terbuka. Dalam sebuah forum industri terkini, juru bicara Nvidia dengan tegas menyatakan, “Kami tidak pernah mengorbankan pelanggan Amerika untuk melayani dunia lain. Dalam upaya memecahkan masalah yang tidak ada, RUU yang diusulkan justru akan membatasi persaingan global di industri mana pun yang menggunakan chip komputasi mainstream.”

Dilema Nasionalisme Teknologi vs Inovasi Global

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa jadinya jika setiap negara melarang ekspor teknologi terbaiknya? Dunia mungkin akan terfragmentasi menjadi pulau-pulau teknologi yang saling bersaing ketat, namun justru kehilangan momentum inovasi kolektif. GAIN AI Act secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan AS harus “menolak lisensi ekspor chip AI paling kuat, termasuk chip dengan total daya pemrosesan 4.800 atau lebih tinggi, dan membatasi ekspor chip AI canggih ke entitas asing selama entitas AS masih menunggu dan tidak dapat memperoleh chip yang sama.”

Nvidia berargumen bahwa pendekatan ini keliru karena mengasumsikan kelangkaan yang sebenarnya tidak ada. Dalam pernyataannya, perusahaan menegaskan bahwa penjualan mereka kepada pelanggan di seluruh dunia tidak merampas apa pun dari pelanggan AS—bahkan justru memperluas pasar bagi banyak bisnis dan industri AS. Perspektif ini menggemakan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan teknolog: bahwa proteksionisme bisa menjadi bumerang yang justru memperlambat kemajuan.

Dukungan dan Penentang: Dua Sisi Mata Uang yang Sama

Di seberang ring, para pendukung RUU ini memiliki argumen yang tak kalah kuat. Brad Carson, presiden Americans for Responsible Innovation (ARI)—kelompok lobi untuk industri AI—mengibaratkan chip AI canggih sebagai “mesin jet yang akan memungkinkan industri AI AS memimpin selama dekade berikutnya.” Dalam pernyataan yang tersebar luas, Carson menekankan bahwa secara global, chip-chip ini saat ini terkendala pasokan, yang berarti “setiap chip canggih yang dijual ke luar negeri adalah chip yang tidak dapat digunakan AS untuk mempercepat R&D dan pertumbuhan ekonomi Amerika.”

Perspektif ini mencerminkan kekhawatiran nyata tentang keamanan nasional dan keunggulan ekonomi. Dalam perlombaan teknologi dual-use—yang bisa digunakan untuk tujuan sipil dan militer—AS jelas tidak ingin ketinggalan. Namun pertanyaannya tetap: apakah dengan membatasi ekspor, AS justru akan kehilangan posisinya sebagai inovator global? Spesifikasi Nvidia RTX 4070 Ti yang mendukung video 4K hingga 240Hz, misalnya, adalah contoh bagaimana teknologi konsumen dan profesional saling terkait dalam ekosistem yang kompleks.

Pelajaran dari Masa Lalu: Kisah AI Diffusion Rule

Kritik Nvidia tidak berhenti pada GAIN AI Act. Perusahaan ini dengan sengaja mengingatkan publik pada kebijakan serupa yang gagal: AI Diffusion Rule. Dalam pernyataan lanjutan yang tanpa basa-basi, Nvidia menyebut aturan era Biden yang akhirnya dicabut itu sebagai “kebijakan yang mengalahkan diri sendiri, berdasarkan fiksi ilmiah doomer, dan tidak boleh dihidupkan kembali.”

AI Diffusion Rule, yang diberlakukan pada Januari 2025, mewakili pergeseran signifikan dalam kontrol ekspor AS yang menargetkan teknologi AI mutakhir. Aturan ini dirancang untuk membatasi penyebaran alat AI canggih ke negara saingan dengan mewajibkan perizinan untuk penjualan chip AI high-end dan memberlakukan batasan ketat pada daya komputasi yang dapat diakses penerima asing. Namun pendekatan era Trump, yang berfokus pada kerangka bilateral yang lebih tertarget, siap menggantikan strategi yang lebih luas dari pemerintahan Biden.

Presiden Trump mengumumkan rencana untuk mencabut aturan AI Diffusion, mengkritiknya sebagai birokrasi yang berlebihan dan berpotensi menghambat inovasi AS. Sebaliknya, administrasinya lebih memilih kesepakatan spesifik negara untuk mengontrol praktik ekspor, bertujuan pada pendekatan yang lebih adaptif dan kasus per kasus. Meskipun aturan AI Diffusion akhirnya dicabut, Biro Industri dan Keamanan (BIS) memberi sinyal penekanan baru pada penegakan peraturan yang ada.

Dominasi Pasar dan Realitas Persaingan

Posisi Nvidia dalam debat ini tidak bisa dipisahkan dari dominasi pasar mereka yang hampir tak terbantahkan. Sebagai pemasok utama chip AI untuk segala hal mulai dari pusat data hingga kendaraan otonom, kepentingan bisnis mereka jelas terancam oleh pembatasan ekspor. Namun, apakah ini sekadar perlindungan kepentingan bisnis, atau ada kebenaran yang lebih dalam tentang bagaimana inovasi teknologi seharusnya berkembang?

Industri teknologi telah menyaksikan bagaimana Nvidia dituduh memanipulasi review untuk GPU RTX 5060—sebuah kontroversi yang mengingatkan kita bahwa bahkan raksasa teknologi pun tidak kebal dari praktik bisnis yang dipertanyakan. Di sisi lain, rencana Nvidia untuk “merilis ulang” RTX 4080 12GB sebagai RTX 4070 Ti menunjukkan kompleksitas strategi pemasaran dalam industri yang sangat kompetitif ini.

Tantangan sebenarnya mungkin terletak pada menciptakan undang-undang yang sama dinamisnya dengan teknologi yang ingin mereka atur. Dalam ekosistem di mana batasan antara keamanan nasional, keunggulan ekonomi, dan inovasi global semakin kabur, solusinya tidak mungkin hitam putih. Iklim yang ideal adalah di mana inovasi dan akuntabilitas etika tidak saling eksklusif, tetapi justru saling memperkuat.

Ketika AS dan China terus memperebutkan supremasi teknologi, dan perusahaan seperti Nvidia berada di tengah-tengah pertarungan geopolitik ini, masa depan inovasi AI mungkin tergantung pada keseimbangan yang sulit: melindungi kepentingan nasional tanpa mengisolasi diri dari kolaborasi global. Apakah GAIN AI Act akan mengulangi kegagalan AI Diffusion Rule, atau menjadi instrumen kebijakan yang membentuk ulang lanskap teknologi global? Jawabannya mungkin akan menentukan tidak hanya masa depan Nvidia, tetapi arah perkembangan kecerdasan buatan itu sendiri.

Telset.id – Bayangkan jika studio film besar bisa mengubah waralaba andalannya menjadi anime hanya dalam hitungan jam, menggunakan kecerdasan buatan, lalu menjualnya kembali sebagai film baru. Itulah klaim ambisius yang dilontarkan Michael Burns, Wakil Ketua Lionsgate, awal tahun ini. Namun, realitas di balik kemitraan AI dengan Runway ternyata jauh lebih rumit dan penuh tantangan daripada yang dibayangkan.

Gagasan untuk memanfaatkan AI dalam produksi film bukanlah hal baru. Banyak perusahaan, termasuk OpenAI yang juga merambah animasi, berusaha menemukan efisiensi. Namun, kasus Lionsgate dan Runway ini menjadi contoh nyata betapa jurang antara visi dan eksekusi dalam teknologi generatif masih sangat lebar. Lantas, apa yang sebenarnya menghambat rencana revolusioner ini?

Janji Manis yang Terkendala Realitas Teknis

Kemitraan “pertama di jenisnya” antara Lionsgate dan Runway AI diumumkan tahun lalu dengan gegap gempita. Inti kesepakatannya: Lionsgate memberikan akses penuh ke seluruh perpustakaannya—rumah bagi franchise seperti John Wick dan The Hunger Games—kepada Runway. Runway kemudian akan menciptakan model AI eksklusif yang dapat digunakan Lionsgate untuk menghasilkan video berbasis AI. Impian Burns untuk membuat versi anime dari film mereka dalam beberapa jam pun seolah berada di depan mata.

Namun, laporan dari The Wrap mengungkapkan bahwa rencana ini menemui kendala signifikan. Ternyata, perpustakaan Lionsgate—sebesar dan sekaya apapun—tidak cukup untuk menciptakan model AI yang benar-benar fungsional. Bahkan, dikabarkan bahwa perpustakaan raksasa seperti milik Disney pun tidak akan memadai untuk tugas semacam ini. Ini adalah tamparan realitas bagi banyak yang mungkin mengira bahwa data dari satu studio sudah cukup.

Membangun model AI generatif yang andal membutuhkan data dalam skala yang benar-benar masif. Sebagai perbandingan, model seperti Google Deep Think atau Veo dan OpenAI Sora, yang dilatih dengan data hampir tak terbatas dari internet, masih sering menghasilkan video penuh kesalahan, glitch, dan keanehan yang membuat penonton tidak nyaman. Bayangkan, jika model dengan akses data terbatas seperti milik Lionsgate saja sudah bermasalah, hasilnya tentu akan jauh lebih terbatas lagi.

Misalnya, jika studio ingin menggunakan Runway untuk menciptakan efek pencahayaan tertentu dalam sebuah film, model tersebut hanya akan mampu merender efek itu jika memiliki cukup titik referensi untuk dipelajari. Tanpa data yang memadai, AI tidak bisa “belajar” dengan baik. Ini seperti mencoba mengajari seseorang melukis pemandangan laut hanya dengan menunjukkan padanya tiga gambar pantai—hasilnya tentu tidak akan mendekati realitas.

Belitan Masalah Hukum dan Hak Cipta

Selain kendala teknis, ada ranah lain yang sama peliknya: hukum. Burns sendiri mengakui kepada Vulture bahwa untuk mewujudkan impiannya membuat versi anime dari film Lionsgate menggunakan AI, dia harus membayar para aktor dan pemegang hak lainnya. Tapi pertanyaannya: siapa saja yang berhak mendapat kompensasi?

Apakah penulis skenario perlu mendapat bayaran? Bagaimana dengan sutradara? Atau bahkan kru pencahayaan (gaffer) untuk karya lighting mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dengan jelas, menciptakan kabut hukum yang menghalangi jalan menuju rilisnya film yang sepenuhnya dihasilkan AI. Padahal, Lionsgate adalah pemilik intellectual property-nya sendiri.

Ini mengingatkan kita pada kompleksitas yang juga muncul dalam penggunaan AI di perangkat seperti Galaxy S25 Edge, di mana batasan antara alat bantu dan pelanggaran hak cipta menjadi semakin kabur. Industri kreatif sedang berjalan di atas tali yang sama sekali tidak kokoh ketika berbicara tentang regulasi AI.

Pertanyaan mendasarnya: ketika sebuah AI “belajar” dari karya manusia, lalu menciptakan sesuatu yang “baru”, siapa sebenarnya pemilik karya tersebut? Apakah studio yang memiliki data latih? Perusahaan AI yang mengembangkan model? Atau para kreator asli yang karyanya menjadi fondasi pembelajaran mesin tersebut? Ini adalah wilayah abu-abu yang belum dipetakan dengan baik oleh hukum mana pun di dunia.

Antara Pengakuan Resmi dan Realitas di Lapangan

Menanggapi laporan-laporan yang beredar, Peter Wilkes, Chief Communications Officer Lionsgate, memberikan pernyataan resmi yang cukup diplomatis. “Kami sangat puas dengan kemitraan kami dengan Runway dan inisiatif AI lainnya, yang sedang berjalan sesuai rencana,” katanya kepada Gizmodo.

Wilkes menambahkan bahwa Lionsgate memandang AI sebagai alat penting untuk melayani para pembuat film mereka, dan telah berhasil menerapkannya dalam beberapa proyek film dan televisi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan menciptakan peluang bercerita yang baru. Dia juga menyebut penggunaan AI untuk mencapai penghematan biaya signifikan dan efisiensi yang lebih besar dalam lisensi perpustakaan film dan televisi mereka.

Namun, yang menarik adalah pernyataan “berjalan sesuai rencana” ini agak bertolak belakang dengan laporan tentang kendala teknis dan hukum yang dihadapi. Mungkin yang dimaksudkan Lionsgate adalah mereka tetap menggunakan Runway, meski tidak melalui model eksklusif seperti yang semula direncanakan.

Faktanya, dalam artikel Vulture yang sama awal tahun ini, disebutkan bahwa Lionsgate sedang mengerjakan pembuatan trailer yang dihasilkan AI untuk film yang bahkan belum syuting. Tujuannya? Agar eksekutif bisa menjual film berdasarkan adegan-adegan yang difabrikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa meski model eksklusif mungkin tidak terwujud, Lionsgate tetap mencari celah untuk memanfaatkan AI dalam proses kreatif—atau lebih tepatnya, proses bisnis—mereka.

Pertanyaan besarnya: apakah penonton dan para kreator benar-benar diuntungkan oleh proses seperti ini? Ataukah ini sekadar cara untuk memotong sudut dan menghemat biaya dengan mengorbankan integritas artistik? Ketika trailer bisa dibuat sebelum filmnya ada, batas antara visi kreatif dan manipulasi pemasaran menjadi semakin tipis.

Kisah Lionsgate dan Runway ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh industri. Teknologi AI generatif memang menjanjikan revolusi, tetapi jalan menuju adopsi yang sukses ternyata dipenuhi dengan rintangan teknis, hukum, dan etika yang tidak terduga. Sebelum kita melihat John Wick versi anime yang dibuat AI dalam waktu semalam, masih banyak PR yang harus diselesaikan—baik oleh para pengembang teknologi maupun pembuat kebijakan.

Telset.id – Bayangkan teknologi yang Anda gunakan setiap hari untuk bekerja, berkomunikasi, dan menyimpan data tiba-tiba menjadi alat pengawasan massal terhadap warga sipil. Inilah realitas kelam yang diungkap Microsoft dalam keputusan bersejarah mereka untuk memutus akses layanan cloud dan AI kepada unit intelijen Israel, Unit 8200, setelah terbukti digunakan untuk memata-matai warga Palestina secara masif.

Keputusan ini datang setelah investigasi internal Microsoft mengonfirmasi laporan The Guardian yang mengungkap bagaimana Azure—platform cloud andalan Microsoft—disalahgunakan untuk menyimpan dan memproses jutaan rekaman panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Yang mengejutkan, data pengawasan yang dikumpulkan mencapai 8.000 terabyte—setara dengan menyimpan seluruh perpustakaan digital dunia berulang kali—semua tersimpan rapi di data center Microsoft di Belanda.

Brad Smith, Presiden Microsoft, dalam pernyataan resminya mengakui bahwa perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan” layanan tertentu untuk Unit 8200, termasuk penyimpanan cloud dan layanan AI tertentu. Namun, ada yang mengganjal dalam pernyataan ini: Smith dengan hati-hati menghindari pengakuan langsung tentang program pengawasan massal, dengan alasan Microsoft tidak mengakses konten pelanggan dalam investigasi semacam ini. Sebuah posisi yang kontras dengan pernyataan mereka bulan Mei lalu yang menyatakan “tidak ada bukti” teknologi mereka digunakan untuk menyasar warga Palestina.

Dari Ruang Rapat ke Medan Perang Digital

Yang mungkin tidak Anda sadari adalah bagaimana pertemuan tingkat tinggi antara CEO Microsoft Satya Nadella dengan pimpinan Unit 8200 pada akhir 2021 menjadi awal dari kolaborasi yang bermasalah ini. Kala itu, mereka membahas hosting materi intelijen di platform cloud Microsoft—sebuah pembicaraan bisnis biasa yang ternyata menyimpan konsekuensi luar biasa bagi privasi dan hak asasi manusia.

Lalu apa yang membuat Microsoft akhirnya berubah pikiran? Tekanan dari dalam sendiri ternyata memegang peran krusial. Gerakan “No Azure for Apartheid” yang diorganisir oleh karyawan Microsoft telah melakukan berbagai aksi protes, termasuk mengganggu presentasi Nadella di Microsoft Build Conference dan menduduki kantor Brad Smith. Aksi terakhir ini bahkan berujung pada pemecatan beberapa karyawan yang berpartisipasi—sebuah langkah keras yang justru memicu perhatian lebih besar.

Hossam Nasr, mantan pekerja Microsoft dan organisator No Azure for Apartheid, menyebut keputusan ini sebagai “kemenangan signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya” bagi kampanye mereka. “Dalam waktu kurang dari sebulan sejak pendudukan di kantor Brad Smith, Microsoft telah mengambil keputusan penting untuk menjadi perusahaan teknologi AS pertama yang menghentikan penjualan beberapa teknologi kepada militer Israel sejak dimulainya genosida di Gaza,” ujarnya kepada Gizmodo.

Kemenangan Kecil di Tengah Kontrak yang Masih Berjalan

Namun, jangan terlalu cepat bertepuk tangan. Nasr dengan tegas menyoroti bahwa Microsoft hanya mematikan “sebagian kecil layanan untuk hanya satu unit dalam militer Israel,” sementara “sebagian besar kontrak Microsoft dengan militer Israel tetap utuh.” Pernyataan Smith sendiri mengonfirmasi hal ini, dengan menegaskan bahwa Microsoft terus “melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk di bawah Perjanjian Abraham.”

Pertanyaannya: bisakah kita benar-benar memisahkan antara “perlindungan keamanan siber” dengan program pengawasan massal? Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, batas antara keduanya seringkali kabur. Teknologi yang sama yang digunakan untuk melindungi sebuah negara bisa dengan mudah dialihfungsikan untuk memata-matai warganya sendiri.

Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya tanggung jawab perusahaan teknologi dalam mencegah penyalahgunaan platform mereka, mirip dengan bagaimana otoritas berusaha menangani ancaman siber global. Sementara di platform media sosial, upaya membersihkan konten berbahaya terus dilakukan, seperti fitur baru Instagram yang memudahkan penghapusan pengikut spam—sebuah langkah kecil namun penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat.

Nasr menegaskan komitmen gerakannya: “Sementara warga Palestina terus dibom, dibunuh, dibersihkan secara etnis, dan dibuat kelaparan secara paksa oleh militer Israel, tidak dapat diterima dan secara moral tidak dapat dipertahankan bagi Microsoft untuk terus menyediakan teknologi apa pun kepada militer tersebut. Keputusan hari ini hanya memotivasi kami lebih lanjut untuk melanjutkan organisasi kami sampai semua tuntutan kami terpenuhi, dan sampai Palestina merdeka.”

Keputusan Microsoft hari ini mungkin hanya setetes air di tengah samudera masalah, namun ia menciptakan preseden penting: untuk pertama kalinya, raksasa teknologi AS mengambil tindakan nyata terhadap penyalahgunaan teknologi mereka dalam konflik. Pertanyaannya sekarang—akankah perusahaan teknologi lainnya mengikuti jejak ini, atau bisnis akan terus berjalan seperti biasa atas nama keamanan nasional?

Telset.id – Pernahkah Anda merasa ragu saat membeli sepatu secara online? Ukuran yang tidak pas, warna yang berbeda dari gambar, atau desain yang tidak sesuai ekspektasi seringkali menjadi momok yang menghantui para pembeli daring. Padahal, tren belanja sepatu melalui platform digital terus menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut data Statista, pasar penjualan sepatu online mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas transaksi dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet.

Fenomena ini sebenarnya wajar mengingat kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh belanja online. Namun, dibalik kepraktisan tersebut tersembunyi sederet masalah klasik yang belum sepenuhnya terpecahkan. Konsumen tidak bisa mencoba sepatu secara langsung, kesulitan menilai detail produk secara akurat, menghadapi ketidakkonsistenan ukuran antar merek, dan yang paling menyebalkan – proses pengembalian barang yang rumit dan memakan waktu. Bayangkan, Anda sudah menunggu berhari-hari, namun ketika paket tiba, sepatu yang Anda idamkan justru tidak sesuai dengan harapan.

Merespons tantangan inilah Perfect Corp menghadirkan terobosan revolusioner: Shoes Virtual Try-On (VTO). Teknologi mutakhir berbasis artificial intelligence (AI) dan augmented reality (AR) ini memungkinkan konsumen mencoba berbagai model sepatu secara virtual melalui kamera smartphone, komputer desktop, atau perangkat digital lainnya. Seolah-olah Anda memiliki fitting room pribadi di genggaman tangan.

Revolusi Digital dalam Dunia Alas Kaki

Teknologi Shoes VTO dari Perfect Corp bukan sekadar gimmick belaka. Dibangun dengan fondasi yang kuat, sistem ini menggabungkan model 3D beresolusi tinggi dengan motion tracking canggih, menghasilkan visualisasi yang sangat realistis. Sepatu virtual akan tampak melekat secara natural pada kaki pengguna, bahkan mengikuti pergerakan dengan presisi tinggi. Anda bisa berjalan, berputar, atau sekadar menggerakkan kaki – semua akan terlihat seperti sedang mencoba sepatu sungguhan.

Yang membuat teknologi ini begitu mengesankan adalah kemampuannya menampilkan detail-detail halus. Tekstur bahan, gradasi warna, hingga finishing desain dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dengan akurasi yang hampir sempurna. Pengalaman ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menghadirkan sensasi imersif yang menyenangkan. Konsumen bisa bereksperimen dengan berbagai model dan gaya tanpa batasan, layaknya berbelanja di butik mewah dengan koleksi tak terbatas.

Alice Chang, Founder & CEO Perfect Corp, dalam pernyataannya menyampaikan visi perusahaan dengan jelas. “Di Perfect Corp, kami percaya bahwa teknologi dapat menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal, menyenangkan, dan penuh kepercayaan diri. Dengan Shoe Virtual Try-On, konsumen di Indonesia bisa mencoba berbagai model sepatu hanya dengan smartphone mereka, sehingga keputusan belanja menjadi lebih mudah dan meyakinkan.”

Dampak Positif Bagi Brand dan Lingkungan

Kehadiran teknologi Virtual Try-On ini bagaikan angin segar bagi brand dan retailer sepatu. Di satu sisi, mereka bisa meningkatkan conversion rate secara signifikan karena konsumen merasa lebih yakin dengan pilihan mereka. Di sisi lain, tingkat pengembalian produk dapat ditekan secara drastis, yang berarti penghematan biaya operasional yang cukup substantial. Bayangkan berapa banyak sumber daya yang bisa dihemat ketika angka retur berkurang.

Lebih dari sekadar keuntungan finansial, teknologi ini juga memperkuat positioning brand sebagai pionir inovasi digital. Di era dimana konsumen semakin cerdas dan menuntut pengalaman berbelanja yang eksklusif, kemampuan adaptasi terhadap teknologi terbaru menjadi nilai jual yang sangat powerful. Brand yang mampu menghadirkan pengalaman personalized dan cutting-edge akan lebih mudah merebut hati konsumen milenial dan Gen Z.

Yang tak kalah penting, inovasi ini membawa dampak positif bagi lingkungan. Setiap proses pengembalian produk berarti tambahan emisi karbon dari pengiriman ulang dan limbah kemasan yang semakin menumpuk. Dengan mengurangi frekuensi retur, teknologi Shoes VTO turut berkontribusi dalam menciptakan industri fashion yang lebih sustainable. Langkah kecil memang, tapi dalam skala besar, dampaknya bisa sangat signifikan bagi kelestarian planet kita.

Masa Depan Belanja Fashion yang Lebih Cerdas

Perfect Corp tidak berhenti pada sepatu virtual semata. Visi mereka jauh lebih besar – menciptakan ekosistem belanja fashion digital yang terintegrasi. Kedepannya, konsumen tidak hanya bisa mencoba sepatu secara virtual, tetapi juga memadukannya dengan aksesori dan pakaian dalam wardrobe virtual. Bayangkan bisa mix and match seluruh outfit tanpa perlu berganti pakaian berulang kali.

Teknologi ini sebenarnya merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang terjadi di berbagai sektor retail. Seperti halnya fitting room virtual untuk pakaian atau augmented reality untuk perhiasan, Shoes VTO menjadi bukti bahwa batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur. Konsumen modern menginginkan kemudahan tanpa mengorbankan pengalaman, dan solusi semacam inilah jawabannya.

Di Indonesia, dimana penetrasi smartphone sudah sangat tinggi dan e-commerce terus berkembang pesat, kehadiran teknologi Shoes Virtual Try-On sangat tepat waktu. Konsumen lokal yang dikenal sangat detail dalam memilih produk kini memiliki alat yang mampu memenuhi ekspektasi mereka. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ini bisa menjadi game changer dalam industri retail sepatu tanah air.

Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda sebagai konsumen? Simple saja – belanja sepatu online tidak akan pernah sama lagi. Keraguan akan ukuran dan kesesuaian desain bisa diminimalisir, proses decision making menjadi lebih cepat dan akurat, dan yang paling penting – pengalaman belanja menjadi lebih menyenangkan. Seperti memiliki personal shopper yang memahami selera dan kebutuhan Anda.

Perfect Corp melalui inovasi Shoes Virtual Try-On tidak hanya menjawab kebutuhan praktis konsumen modern, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan belanja fashion yang lebih cerdas, engaging, dan berkelanjutan. Saatnya mengatakan selamat tinggal pada era trial and error dalam berbelanja sepatu online, dan menyambut era baru dimana confidence dalam berbelanja digital bukan lagi sekadar impian.