Telset.id, Jakarta – Menjawab tantangan dan hambatan terkait pengelolaan data di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Telkom) memperkenalkan BigBox, solusi big data analytics untuk program Satu Data Indonesia yang dicetuskan pemerintah.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan tersendiri bagi industri di mana data kian tersebar, tidak terintegrasi, tidak ada standardisasi dan kesulitan interoperabilitas data.
BigBox diluncurkan secara online melalui video conference oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ikut hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali, Dirut Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Digital Business Telkom M. Fajrin Rasyid, dan founder BigBox Muhammad Sigit Pramudya.
{Baca juga: MDI Ventures Telkom Dukung Startup Teknologi Lewat Arise Fund}
Wakil Menteri BUMN II menyambut baik langkah Telkom menghadirkan BigBox sebagai solusi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
“Layanan big data ini memberikan solusi data yang komprehensif dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh lembaga pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu (2/12/2020)..
Sementara itu, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan bahwa BigBox merupakan wujud nyata kontribusi Telkom dalam pemanfaatan data bagi masyarakat luas.
“BigBox adalah bagian dari fokus bisnis digital yang tengah Telkom kembangkan khususnya dalam rangka mengakselerasi pengembangan platform digital, sejalan dengan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital,” ujar Ririek.
Dijelaskannya, peranan layanan BigBox dalam mengelola dan mengartikan data merupakan kunci penting yang dapat dioptimalkan sebagai competitive advantages bagi instansi maupun korporasi di Indonesia.
{Baca juga: Telkom Catat Pertumbuhan Laba Bersih 1,3% di Q3 2020}
Selain peluncuran BigBox, dilakukan juga diskusi panel dengan tema “Enabling Satu Indonesia” dengan panelis Gubernur Jawa Tengah yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, Direktur Digital Business Telkom M. Fajrin Rasyid, dan Deputi Executive Vice President Digital Platform & Enabler Telkom Komang Budi Aryasa.
BigBox Solusi Satu Data Indonesia
BigBox sendiri merupakan end-to-end big data platform, produk dari Amoeba sebagai inkubasi model startup internal perusahaan. Layanan ini diklaim akan menjadi solusi big data analytics untuk program Satu Data Indonesia yang dicetuskan pemerintah.
Menurut International Data Center (IDC) Benchmark Analysis Report, November 2020, memiliki key product/features seperti data integration, data lake, workflow management, search engine, data exploration and insight, realtime dashboard, API factory, dan crawling engine.
{Baca juga: Telkom Luncurkan Kanal Berita Berbahasa Inggris ‘SEA Today’}
Laporan IDC tersebut didasarkan terhadap produk horizontal platform BigBox yang terdiri dari 8 modul (BigLake, BigSpider, BigAction, BigSearch, BigQuery, BigBuilder, BigFlow, dan BigEnvelope).
Selain itu, BigBox juga memiliki vertical platform, yaitu social media analytic platform (BigSocial), e- commerce analytic platform (BigCommerce) dan one data management platform (BigOne).
Khusus untuk BigOne, akan diusung oleh Telkom untuk menjadi platform Satu Data Indonesia, secara nasional. BigBox diyakini mampu memenuhi semua hal yang tercantum dalam kebutuhan Satu Data Indonesia.
Mulai dari lingkungan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pengolahan data, analitik yang akurat dan dipertanggungjawabkan, sampai menghasilkan insight untuk pengambilan keputusan, serta API (Application Programming Interface) marketplace yang memudahkan data dibagi-pakaikan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inisiatif pemerintah ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan, tak hanya untuk pengambilan kebijakan tapi juga bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. [HBS]
