Telset.id – Pemerintah resmi menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya arus informasi digital serta maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar di Jakarta Pusat pada Selasa, 1 September 2026.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam forum tersebut.
Menurut Meutya, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah yang selama ini berjalan.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Forum Komunikasi Kehumasan Jadi Agenda Berkala
Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan koordinasi kehumasan dinilai semakin diperlukan seiring dengan digitalisasi yang tengah berlangsung di berbagai sektor pemerintahan. Menurutnya, forum kehumasan nasional yang selama ini berlangsung melalui agenda Anugerah Media Humas dapat dilengkapi dengan forum komunikasi yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi secara lebih cepat.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemanfaatan teknologi dalam komunikasi publik. Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga telah menyoroti peran AI bagi humas sebagai mitra strategis, bukan pengganti peran manusia dalam diseminasi informasi.
Baca Juga:
Jaringan Humas Nasional Capai Lebih dari 8.000 Perangkat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menegaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program itu sendiri.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan tersebut menjadi kekuatan komunikasi yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara seragam dan efektif.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat menunggu ketika ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, serta hasil yang dirasakan masyarakat terus tersedia.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan warga, bukan berhenti pada penjelasan mengenai kebijakan semata.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja dua arah. Humas perlu menyampaikan kebijakan kepada publik sekaligus membaca apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga meminta humas pemerintah memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan begitu, ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons pemerintah terhadap isu negatif atau disinformasi.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan menyinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Forum Bakohumas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang mampu bergerak lebih cepat, membaca kebutuhan publik, serta memastikan informasi mengenai program pemerintah sampai kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Langkah penyatuan jaringan humas ini juga relevan dengan berbagai tantangan infrastruktur digital yang sedang dihadapi, termasuk upaya pemerintah dalam memastikan konektivitas yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
[CONTENT_END]
Komentar
Belum ada komentar.