Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan bahwa efisiensi anggaran yang masih berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tidak akan mengganggu pencapaian target kinerja sektor digital. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/9).
“Ada tren yang menunjukkan upaya efisiensi yang kuat, namun insyaallah nanti pencapaiannya tidak terganggu,” ujar Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta dan dikonfirmasi, Rabu. Penegasan ini menjadi sinyal positif di tengah tren pengetatan belanja kementerian yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
Perjalanan Anggaran dan Komitmen Efisiensi
Kementerian Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Kominfo mencatatkan perjalanan anggaran yang dinamis. Anggaran kementerian tercatat sebesar Rp15,8 triliun pada 2023 dan sempat mencapai Rp19,6 triliun pada 2024. Namun, alokasi kemudian disesuaikan menjadi Rp11 triliun pada 2025 dan Rp10 triliun pada 2026, dengan pagu anggaran untuk 2027 sebesar Rp11,52 triliun.
Komitmen efisiensi tersebut dibuktikan melalui kinerja penyerapan anggaran yang konsisten meningkat setiap tahun. Realisasi anggaran Kemkomdigi tercatat 89,84 persen pada 2023, naik menjadi 92,65 persen pada 2024, dan mencapai 94,95 persen pada 2025. Untuk tahun 2026, penyerapan per 28 Agustus 2026 telah menyentuh 60,49 persen dengan target akhir tahun berada di kisaran 95 persen.
Menariknya, tren efisiensi ini justru berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas kementerian dalam hal penerimaan negara. Di sisi penerimaan, Kemkomdigi terus melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP kementerian mencapai Rp26,52 triliun pada 2023, Rp30,68 triliun pada 2024, dan Rp29,3 triliun pada 2025.
Baca Juga:
Kinerja PNBP dan Proyeksi Penerimaan Negara
Untuk 2026, setoran ke kas negara telah mencapai Rp16,8 triliun dan diproyeksikan tembus hingga Rp26 triliun dari target Rp25,65 triliun. Peningkatan kontribusi penerimaan negara tersebut berlangsung bersamaan dengan penurunan izin penggunaan kembali PNBP oleh Kemkomdigi. Porsi izin pakai PNBP kementerian turun bertahap dari 30,05 persen pada 2023, 28,88 persen pada 2024, 5,58 persen pada 2025, 5,39 persen pada 2026, hingga diproyeksikan mencapai kisaran 3 persen pada 2027.
Data ini menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya berhasil menekan belanja, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap kas negara secara signifikan. Pola ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin sehat dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan prinsip pengawasan anggaran yang ketat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mendetailkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,517 triliun. Alokasi tersebut dibagi ke dalam empat program utama: penguatan infrastruktur digital sebesar Rp6,47 triliun, ekosistem dan ruang digital sebesar Rp2,958 triliun termasuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN), komunikasi publik dan media sebesar Rp20 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp2 triliun.
Sekjen Ismail menambahkan kementerian telah menyusun penajaman kebutuhan riil tahun anggaran 2027 sebesar Rp14,753 triliun guna mengawal program prioritas nasional dan pemerataan infrastruktur secara menyeluruh. Usulan penambahan ini ditujukan untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp3,23 triliun, termasuk dukungan operasional bagi lembaga kuasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers.
Prioritas alokasi anggaran yang difokuskan pada penguatan infrastruktur digital menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Investasi besar pada sektor ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital yang inklusif, sejalan dengan upaya mengatasi tantangan seperti yang disoroti dalam kajian efisiensi bisnis di era digital.
Kinerja positif Kemkomdigi dalam hal efisiensi dan produktivitas ini menjadi catatan penting di tengah berbagai tantangan sektor digital global. Kemampuan kementerian untuk menjaga capaian kinerja dengan anggaran yang lebih ramping menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program yang semakin matang.
Ke depan, keberhasilan model efisiensi ini akan menjadi tolok ukur bagi kementerian lain dalam mengelola anggaran secara produktif. Fokus pada program prioritas seperti infrastruktur digital dan ekosistem ruang digital diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan sektor telekomunikasi dan informatika nasional.
Komentar
Belum ada komentar.