Telset.id, Jakarta – Twitter membuat kemajuan dalam menangani konten terorisme di platform mereka. Media sosial ini menyatakan telah menghapus 166.153 akun sejak Juli hingga Desember 2018. Seluruh akun itu diduga telah menyebarkan aksi terorisme di Twitter sejak juli hingga desember 2018.
Penghapusan ratusan ribu akun penyebar konten terorisme itu sendiri dilakukan secara proaktif oleh teknologi internal Twitter.
Menurut laporan Asia One, seperti dilansir pada Senin (13/05/2019), Twitter menjelaskan bahwa 91% dari ratusan ribu akun tersebut mempromosikan aksi terorisme.
Menurut Wakil Presiden Twitter untuk Kebijakan Publik, Sinead McSweeney, terjadi penurunan tajam jumlah akun pendukung terorisme dibanding 6 bulan sebelumnya sekitar 19%, atau dari 205.156 akun menjadi 166.153 akun yang ditangguhkan.
{Baca juga: Sepanjang 2018, Kominfo Blokir 500 Situs Terorisme}
“Penurunan tajam ini merupakan indikasi tren yang lebih besar yang sekarang kita amati dari tahun ke tahun. Jumlah organisasi teroris yang mencoba menggunakan layanan kami berkurang,” kata Sinead.
“Ini dapat dikaitkan dengan pendekatan teknis yang kuat yang telah kami tingkatkan selama bertahun-tahun. Kami didorong oleh metrik ini tetapi akan tetap waspada, ”tambahnya.
Sebelumnya, Twitter bersama dengan Facebook dan Google, berada di bawah tekanan dari regulator dan pemerintah di seluruh dunia untuk menghapus konten ekstremis lebih cepat atau menghadapi undang-undang yang lebih berat, dari masing-masing negara.
Bahkan baru-baru ini Seorang anonim menuduh Facebook sebagai produsen konten ekstrem. Ia bahkan mengadukan jejaring sosial milik Mark Zuckerberg itu ke otoritas Amerika Serikat (AS).
{Baca juga: Facebook Dituding sebagai Produsen Konten Ekstrem}
Si pelapor anonim menuding Facebook menyediakan tempat untuk video jihad serta halaman bisnis kepada jaringan Al-Qaeda. Konten serupa milik Nazi juga banyak ditemukan. Facebook pun angkat suara menanggapi tuduhan-tuduhan itu.
Facebook menegaskan sudah menghapus video-video konten ekstrem. Namun, memang ada kendala di sistem sehingga upaya penanggulangan belum berjalan sempurna. (NM/FHP)
Sumber: Asia One
