Telset.id, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengkaji atau menyelidiki sistem penunjukan 8 platform startup mitra Kartu Prakerja. Diduga penyelidikan tersebut karena penunjukan tidak melalui tender yang transparan.
Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan jika KPPU memang sedang menyelidiki proses penunjukan kedelapan mitra Kartu Prakerja yang menjadi platform pelatihan online.
“Kami lakukan hal ini sebagai fungsi advokasi,” kata Guntur kepada Tim Telset.id pada Jumat (24/04/2020).
{Baca juga: Kompetensi Startup Mitra Pelatihan Kartu Prakerja Diragukan}
Guntur mengatakan bahwa dalam penyelidikan ini KPPU akan keterangan dari pemerintah khususnya Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja. Alasannya mereka adalah pihak yang terlibat dalam penunjukan tersebut.
“Kami akan meminta keterangan dari pihak Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja,” tambah Guntur.
Sayangnya Guntur enggan menjawab terkait alasan mengapa KPPU ingin menyelidiki sistem penunjukan tersebut. Guntur hanya menyatakan jika KPPU masih dalam tahap meminta mengumpulkan keterangan sehingga belum mau menyimpulkan kasus tersebut.
“Karena masih proses meminta keterangan, kami belum bisa sampaikan kesimpulannya,” tutur Guntur.
Sebelumnya Program Kartu Prakerja sendiri adalah program subsidi dari pemerintah untuk kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemegang Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengalir dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kursus online” lewat 8 mitra penyedia platform digital yang sudah ditunjuk pemerintah yang mayoritas dari kalangan startup.
{Baca juga: Tanpa Kartu Prakerja, Ini Dia 8 Kursus Online Gratis!}
Kedelapan platform digital itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa. Namun penunjukan kedelapan mitra tersebut menuai kontroversi.
Alasannya karena banyak pihak yang menilai jika proses penunjukan 8 mitra platform digital Kartu Prakerja tersebut tidak melalui proses lelang tender.
Sebelumnya, Ruangguru yang menjadi salah satu startup yang menjadi mitra pelatihan online disebut-sebut perusahaan asing.
Nama Ruangguru mencuat seiring rencana digulirkannya program pelatihan online Kartu Prakerja. Sorotan pada Ruangguru karena perusahaan startup itu menjadi satu dari 8 mitra platform digital program Kartu Prakerja.
Banyak yang mempertanyakan soal masalah konflik kepentingan yang mungkin timbul dengan ditunjuknya Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja, karena CEO Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara.
{Baca juga: Ruangguru Perusahaan Asing dari Singapura? Ini Faktanya}
Seperti diketahui, Belva adalah salah satu Staf Khusus ‘milenial’ Presiden Joko Widodo. Karena jabatan itulah, banyak yang mempertanyakan penunjukan Ruangguru dalam proyek pemerintah tersebut. Sebagai ‘pejabat publik’, dicurigai akan ada konflik kepentingan. [NM/HBS]
