Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk mendukung program-program prioritas pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7).
Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk membangun infrastruktur internet di Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), serta mempercepat pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI). “Ketiga program ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (8/7).
Pagu indikatif Kemkomdigi untuk 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp7,75 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp20,35 triliun. Alokasi dana akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital, pengamanan ruang digital, dan komunikasi publik.
Fokus pada Pemerataan Digital
Meutya menekankan, pembangunan akses internet di Papua menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan digital. Program ini sejalan dengan upaya Kemkomdigi melibatkan swasta dalam pemerataan internet di daerah blank spot.
Selain itu, PDN akan difungsikan sebagai tulang punggung transformasi digital, sementara pengembangan AI diharapkan mendorong inovasi di sektor startup. Langkah ini sejalan dengan tema NextDev Summit 2025 yang menempatkan AI sebagai kunci inovasi.
Baca Juga:
Komitmen Transparansi Anggaran
Meutya juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Kemkomdigi Tahun Anggaran 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Kami berkomitmen mempertahankan predikat ini dengan menjalankan rekomendasi BPK,” tegasnya.
Di sisi lain, Kemkomdigi tercatat sebagai penyumbang penerimaan negara bukan pajak terbesar pada kuartal pertama 2025, dengan kontribusi Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025. Capaian ini menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran kementerian.
Program prioritas Kemkomdigi sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. Sebelumnya, kementerian ini juga aktif menyiapkan regulasi klasifikasi gim berdasarkan usia pengguna sebagai bagian dari pengamanan ruang digital.
