Telset.id, Jakarta – Pemerintah Jepang meminta supaya Facebook tingkatkan keamanan terhadap data penggunanya. Mereka merujuk pada berbagai skandal penyimpangan data, termasuk serangan hacker yang berdampak pada puluhan juta penggunanya di seluruh dunia.
Selain itu, Jepang mengharuskan Facebook untuk sepenuhnya mengkomunikasikan masalah keamanan kepada pengguna.
Raksasa media sosial ini juga wajib meningkatkan pengawasan terhadap penyedia aplikasi di platform-nya, serta memberi tahu regulator tentang setiap perubahan tindakan keamanan.
Perintah itu dikeluarkan oleh Personal Information Protection Commission Jepang, yang ikut menyelidiki insiden Cambridge Analytica dengan pihak berwenang di Inggris, dan pemerintahan lainnya.
Namun, seperti dilansir Telset.id dari Channel News Asia, Selasa (23/10/2018), perintah tersebut rupanya hanya bersifat himbauan saja. Sebab, pemerintah Jepang tidak memberikan syarat administratif, hukuman, dan tidak mengikat secara hukum.
Meski begitu, Facebook telah berjanji akan merinci bagaimana mereka menangani permintaan pemerintah Jepang, dalam situs web berbahasa Jepangnya.
Menurut pemerintah Jepang, permintaan pihaknya terhadap Facebook merupakan buntut dari skandal penyalahgunaan data Cambridge Analytica. Menurut mereka, skandal itu berpotensi mempengaruhi hingga 100.000 pengguna di Jepang.
Mereka juga menyatakan, serangan hacker beberapa waktu lalu yang menargetkan 29 juta pengguna Facebook, diperkirakan akan berdampak pada penggunanya di Jepang.
Hingga sekarang, Facebook masih belum memberikan tanggapan atas permintaan dari pemerintah Jepang.
Sebelumnya Facebook memperkenalkan pusat kendali yang disebut sebagai war room atau ruang perang. Ruang tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan data, sekaligus memberantas hoax jelang pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada 6 November 2018 mendatang.
Ruang perang Facebook merupakan representasi visual untuk memerangi hoaks. Facebook menyatakan, itu menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan keamanan jelang pemilihan paruh waktu AS dan pemilihan presiden Brasil. (WS/FHP)
