Telset.id – Bayangkan sebuah institusi negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam tata kelola ruang digital dan keamanan siber, justru tersandung masalah privasi yang paling mendasar. Ironi inilah yang sedang hangat diperbincangkan publik setelah viralnya kabar mengenai data pelamar Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) yang diduga bocor dan dapat diakses secara bebas oleh siapa saja melalui layanan penyimpanan awan umum.
Insiden ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan sebuah tamparan keras bagi kredibilitas infrastruktur digital pemerintah. Bagaimana tidak? Di saat masyarakat terus didorong untuk menjaga data pribadi, justru kebocoran terjadi di “rumah” pengawas ruang digital itu sendiri. Kehebohan bermula ketika seorang pengguna media sosial mengungkap betapa mudahnya dokumen sensitif seperti KTP, CV, hingga surat pengalaman kerja milik pelamar lain dilihat tanpa enkripsi atau pembatasan akses yang memadai.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai standar operasional prosedur (SOP) rekrutmen di lingkungan kementerian. Mengapa platform umum seperti Google Drive digunakan tanpa pengaturan izin yang ketat untuk menampung ribuan data sensitif? Publik kini menanti langkah konkret pemerintah, bukan sekadar janji evaluasi yang kerap terdengar setiap kali isu kebocoran data mencuat ke permukaan.
Lempar Bola Panas ke Inspektorat
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya buka suara. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengonfirmasi bahwa isu tersebut kini tengah didalami secara internal. Saat ditemui usai RDP Panja Ruang Digital dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Alexander menyebutkan bahwa proses investigasi sedang berjalan.
“Ini lagi disampaikan Pak Sekjen, lagi didalamin di internal, dari inspektorat, jadi lagi dilihat di mana,” ujar Alexander. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum bisa memastikan di mana letak titik kelalaian utama, apakah murni kesalahan manusia (human error) atau ketiadaan protokol keamanan yang baku.
Ketika didesak mengenai potensi audit menyeluruh terhadap sistem rekrutmen tersebut, Alexander menegaskan bahwa hal itu menjadi ranah inspektorat untuk membedah akar permasalahannya. Namun, jawaban yang cukup menggelitik muncul saat ia ditanya mengenai notifikasi kepada para pelamar yang datanya terekspos. Alih-alih memberikan jaminan perlindungan, ia justru menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada pelaksana teknis.
Insiden ini mengingatkan kita pada kasus serupa di mana Data Pelamar Bocor di instansi besar lainnya, yang menunjukkan betapa rentannya data pencari kerja di Indonesia. “Itu kan dari pelaksana ya, pelaksananya di mana sih? Ya infrastruktur digital harusnya tanya ke sana, pelaksananya dia,” tambah Alexander, seolah melemparkan tanggung jawab teknis kepada unit di bawahnya.
Baca Juga:
Kronologi Data yang ‘Telanjang’
Awal mula terkuaknya kasus ini berasal dari unggahan akun Instagram Abil Sudarman yang viral di media sosial. Ia menyoroti proses rekrutmen untuk posisi pengadaan jasa lainnya perorangan di lingkungan Komdigi. Tautan pendaftaran yang dibagikan ternyata mengarahkan pelamar langsung ke sebuah folder di Google Drive. Di sinilah letak fatalnya: folder tersebut tidak disetel sebagai privat atau drop-only.
Abil mengungkapkan bahwa akses data pelamar benar-benar terbuka lebar. Siapa pun yang memiliki tautan tersebut tidak hanya bisa mengunggah dokumen mereka sendiri, tetapi juga bisa membuka, mengunduh, bahkan mungkin memanipulasi folder milik pelamar lain. Istilah “telanjang” yang digunakan Abil menggambarkan betapa tidak adanya proteksi sama sekali terhadap privasi pelamar.
“Masalahnya adalah semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive ini. Semua folder kelihatan. Jadi lu mau ngelamar, lu bisa buka data pribadi milik pelamar lain, kelihatan telanjang semua bisa dibuka,” tegas Abil dalam videonya. Dokumen yang terekspos pun bukan main-main, mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga riwayat hidup lengkap yang sangat rentan disalahgunakan untuk kejahatan siber.
Kejadian ini menambah daftar panjang insiden keamanan siber di Tanah Air, setelah sebelumnya publik juga dihebohkan dengan aksi peretas yang mengklaim Bocorkan Data MyPertamina dalam jumlah masif. Pola berulang ini menandakan adanya celah serius dalam budaya keamanan data di instansi pemerintahan.
Pelajaran Mahal Bagi Birokrasi Digital
Kasus kebocoran data pelamar Komdigi ini menjadi cermin retak bagi upaya transformasi digital pemerintah. Penggunaan platform gratisan atau publik seperti Google Drive untuk urusan administrasi negara sebenarnya sah-sah saja, asalkan dikelola dengan pemahaman fitur keamanan yang benar. Kegagalan dalam mengatur izin akses (permission settings) menunjukkan minimnya literasi digital di level pelaksana teknis.
Di era di mana Lowongan Kerja Viral bisa menarik ribuan peminat dalam hitungan jam, keamanan data peserta harus menjadi prioritas mutlak. Jangan sampai niat masyarakat untuk mengabdi pada negara justru berujung pada petaka identitas yang dicuri. Evaluasi yang dijanjikan oleh pihak Komdigi harus transparan dan menghasilkan perbaikan sistem yang nyata, bukan sekadar formalitas untuk meredam isu sesaat.
Kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga di era digital. Jika kementerian yang mengurusi digitalisasi saja lalai dalam menjaga data, kepada siapa lagi masyarakat harus berharap akan perlindungan privasi mereka? Kita tunggu langkah tegas inspektorat dalam mengusut tuntas “kecerobohan” yang memalukan ini.
