Jokowi Harus Tangani Polemik Aturan Ojol Angkut Penumpang

Telset.id, Jakarta – Jokowi harus menangani polemik antara Kementerian Kesehatan antara (Kemenkes) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan ojek online (ojol). Tujuannya agar masyarakat tidak bingung dan penanganan covid-19 berjalan maksimal.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai jika perbedaan aturan ojol mengangkut penumpang selama Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa dibiarkan. Pasalnya polemik ini akan membuat masyarakat bingung dengan kebijakan pemerintah.

{Baca juga: PSBB Jakarta Berlaku, Ojol Dilarang Membawa Penumpang}

“Harusnya Presiden Jokowi turun tangan ga boleh itu ada aturan yang berbeda-beda. karena aturan yang berbeda-beda itu dalam prakteknya nanti penegakannya jadi membingungkan masyarakat,” kata Trubus kepada Tim Telset.id pada Senin (13/04/2020).

Selain itu perbedaan kebijakan tersebut membuat penanganan pandemi Covid-19 berjalan tidak maksimal. Alasannya ketika Kemenkes melarang ojol mengangkut penumpang melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sayangnya justru keluar aturan yang berbeda dari Kemenhub.

“Permenkes itu tujuan untuk social distancing, physical distancing agar tidak ketemu orang ketemu orang,” ujar Trubus.

Sedangkan tujuan dari (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 berbeda. Dosen Universitas Trisakti tersebut menduga jika aturan yang memperbolehkan ojol untuk mengangkut penumpang selama PSBB berasal dari desakan perusahaan aplikator.

“Ada pengaruh yang kemudian mempengaruhi para pengambil kebijakan. Pengusaha aplikator dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal boleh tidaknya ojol beroperasi,” tutur Trubus.

{Baca juga: Beda Kebijakan, Kemenhub Izinkan Ojol Bawa Penumpang saat PSBB}

Untuk itu Jokowi harus menangani polemik tersebut dengan mengkaji apakah Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tersebut sesuai dengan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 atau tidak. Lalu memutuskan aturan mana yang harus diterapkan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Turun tangan terkait kenapa lahir permenhub tersebut. Kan permen itu rujukannya dari PP 21. Kita ini ingin memutus rantai penyebaran Covid-19,” saran Trubus. [SN/HBS]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

September 2020, YouTube Setop Kontribusi Teks Komunitas

Telset.id, Jakarta  – Mulai 28 September 2020 mendatang, YouTube bakal menghentikan kontribusi teks komunitas. Kebijakan itu muncul sebagai respons...

Begini Cara Cek Data Nasabah KreditPlus yang Bocor

Telset.id - Ratusan ribu data nasabah KreditPlus bocor di internet. Bagi Anda nasabah KreditPlus, Anda bisa mengecek apakah Anda...

Youtuber Jangan Asal Sebar Konten Obat Covid-19 Tanpa Verifikasi

Telset.id, Jakarta - Belajar dari kasus Anji mengenai obat Covid-19, para Youtuber diminta jangan asal menyebar informasi atau konten...

Spesifikasi Lengkap Oppo Reno4 Jelang Peluncuran

Telset.id, Jakarta - Oppo Indonesia telah memastikan bahwa mereka akan meluncurkan Oppo Reno4 pada tanggal 6 Agustus mendatang. Smartphone...

Kangen Kampus, Mahasiswa Ini Kuliah di Minecraft

Telset.id, Jakarta  – Saking kangennya sama kampus lantaran lama tak studi, mahasiswa Universitas Ashoka di India membuat simulasi kuliah...
- Advertisement -