Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) mengungkap strategi untuk mempercepat perluasan jaringan 5G dan pengembangan industri kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah fiberisasi hingga tingkat kecamatan untuk mendukung konektivitas yang stabil.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan menjelaskan, pemerintah menargetkan 90% kecamatan di Indonesia terhubung dengan jaringan fiber optik dalam lima tahun ke depan. “Kami berfokus pada pengembangan 5G berbasis fiberisasi untuk menjangkau lebih banyak wilayah,” ujarnya dalam diskusi “Unlocking ASEAN’s Digital Future: The 5G and AI Imperative” yang digelar Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Denny menambahkan, fiberisasi di 7.277 kecamatan menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaringan yang andal. Namun, tantangan geografis Indonesia membuat solusi alternatif seperti Non-Terrestrial Network (NTN) melalui satelit juga dipertimbangkan, terutama untuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Dukungan untuk Industri AI

Selain 5G, Kemkomdigi juga mendorong pertumbuhan industri AI dengan menyiapkan infrastruktur pusat data. Denny menyebut Indonesia memiliki keunggulan seperti sumber energi melimpah dan pasar yang besar untuk mendukung operasional pusat data. “Kami tidak ingin tertinggal dari negara lain. Potensi ini bisa mendorong pertumbuhan pusat data,” tegasnya.

Pemerintah terbuka untuk kolaborasi dalam pembangunan pusat data di berbagai lokasi. Hal ini sejalan dengan upaya kerja sama digital yang telah dijalin dengan beberapa negara, termasuk Rusia.

Sebelumnya, Kemkomdigi juga aktif dalam meningkatkan literasi digital, termasuk melalui program PP Tunas untuk edukasi penggunaan media sosial oleh anak-anak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyiapkan masyarakat menghadapi transformasi digital.

Dengan dukungan infrastruktur dan kolaborasi multipihak, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pengembangan 5G dan AI di kawasan ASEAN.

Telset.id – Layanan internet satelit Starlink milik SpaceX kembali membuka pendaftaran untuk pelanggan baru di Indonesia setelah sempat ditutup karena kapasitas maksimal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) memastikan bahwa aktivasi pelanggan baru sudah bisa dilakukan melalui situs resmi Starlink.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengonfirmasi pembukaan kembali layanan tersebut. “Per hari ini termonitor di laman resminya Starlink bahwa mereka sudah membuka kembali layanannya untuk aktivasi pelanggan baru di Indonesia,” ujarnya kepada ANTARA, Selasa (22/7).

Berdasarkan pantauan Telset.id, halaman “Ketersediaan” di situs Starlink kini menampilkan status “Tersedia” untuk wilayah Indonesia. Pengumuman penutupan pendaftaran yang sebelumnya muncul juga sudah tidak ada.

Alasan Penutupan Sementara

Sebelumnya, Starlink menghentikan pendaftaran pelanggan baru di Indonesia karena kapasitas layanan telah mencapai batas maksimal. Dalam pengumuman resminya, perusahaan menyatakan, “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitas yang terjual habis di seluruh Indonesia.”

Tak hanya pendaftaran baru, aktivasi perangkat yang dibeli melalui toko ritel atau pihak ketiga juga sempat ditangguhkan. Starlink menyebut sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperluas kapasitas layanan di Indonesia.

Kehadiran Starlink di Indonesia

Starlink resmi beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024, dengan peluncuran perdana di Denpasar, Bali. Layanan ini hadir melalui kemitraan dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di daerah terpencil dan fasilitas kesehatan.

Sebelum peluncuran, Starlink telah memperoleh izin operasional dari Kemkomdigi (dulu Kominfo) sebagai penyedia layanan internet satelit (VSAT). Kehadirannya sempat memicu kekhawatiran di kalangan penyedia layanan internet lokal, seperti yang diungkapkan APJII.

Dengan dibukanya kembali pendaftaran, Starlink kembali memberikan opsi akses internet satelit bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan konvensional.

Telset.id – Google memperkenalkan fitur baru di peramban Chrome untuk iOS yang memungkinkan pengguna berpindah dengan mudah antara akun kerja dan pribadi. Fitur ini menghilangkan kebutuhan untuk keluar (log out) dari satu akun sebelum masuk ke akun lainnya.

Sebelumnya, pengguna iOS yang ingin berganti akun Google di Chrome harus melakukan proses log out dan log in secara manual. Dengan pembaruan ini, Google menyederhanakan pengalaman sekaligus meningkatkan keamanan. “Chrome di iOS kini menghadirkan fitur perpindahan akun yang mulus disertai pemisahan data untuk akun yang dikelola,” tulis Google dalam blog resminya.

Fitur ini memisahkan aktivitas penelusuran terkait organisasi dari penelusuran pribadi di perangkat yang sama. Data lokal seperti tab, riwayat, dan sandi akan tetap berada dalam lingkungan akun yang dikelola tanpa tercampur dengan akun lain. Google menyebut fitur ini ideal bagi pengguna dan administrator TI.

Kontrol Penuh untuk Organisasi

Saat pengguna pertama kali masuk atau beralih ke akun yang dikelola, mereka akan melihat layar onboarding yang menjelaskan bagaimana data dipisahkan. Organisasi tetap memiliki kontrol penuh dan dapat menentukan bagaimana data browsing sebelumnya ditangani.

“Pengalaman perpindahan akun yang lebih baik serta pemisahan data ini membantu perusahaan memungkinkan karyawan menggunakan perangkat pilihan mereka sendiri,” jelas Google. Setelah berpindah, pengguna juga akan diberi tahu bahwa mereka sedang memasuki lingkungan kerja yang diawasi.

Peningkatan Keamanan Mobile

Selain fitur perpindahan akun, Google juga mengumumkan peningkatan keamanan untuk perangkat mobile. Pelaporan keamanan lanjutan di Chrome Enterprise memungkinkan tim TI mengirim data penting ke konsol admin Google, log Chrome, atau sistem keamanan pilihan mereka.

Fitur penyaringan URL (URL filtering) di iOS memungkinkan organisasi memblokir akses ke situs AI generatif tertentu dan mengalihkan pengguna ke layanan korporat yang disetujui. “Chrome Enterprise Premium menawarkan perlindungan lintas sistem operasi dan platform,” tambah Google.

Pembaruan ini sejalan dengan upaya Google untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan pengguna Chrome di berbagai perangkat. Sebelumnya, Google juga memperbarui posisi address bar Chrome versi iOS dan menghadirkan fitur dark mode untuk pengguna iOS 13.

Telset.id – Kolaborasi antarpelaku kejahatan siber dalam ekosistem bawah tanah membuat serangan semakin kompleks dan sulit dilacak. Hal ini diungkapkan oleh Ensign InfoSecurity, perusahaan keamanan siber terkemuka.

Head of Consulting Ensign InfoSecurity Adithya Nugraputra menjelaskan, kini siapa pun bisa berpartisipasi dalam serangan siber tanpa perlu memiliki kemampuan teknis tinggi. “Satu orang di perusahaan yang memiliki akses seperti username dan password bisa menjualnya di dark web atau ekonomi bawah tanah,” katanya dalam diskusi media di Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2025).

Menurut Adithya, pelaku kejahatan siber seperti operator ransomware, Initial Access Broker (IAB), dan peretas kini bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan finansial. “Mereka tidak perlu memiliki kemampuan meretas sendiri. Akses dijual, serangan dijalankan, dan keuntungan dibagi,” ujarnya.

Model Bisnis Baru Kejahatan Siber

Adithya memaparkan, IABs mengadopsi model “satu akses dijual ke banyak pihak”. Mereka memperjualbelikan akses masuk seperti password kepada berbagai kelompok kejahatan siber. Pelaku utama serangan pun sering menggunakan pihak ketiga untuk menjalankan aksinya, sehingga sulit dilacak.

“Penelusuran pelaku utama semakin sulit, apalagi jika mereka didukung oleh aktor negara. Bisa saja peretas individu ternyata didukung kelompok terorganisir, yang kemudian didanai suatu negara,” jelas Adithya.

Fenomena ini memperburuk ancaman siber di Indonesia, yang sudah menjadi target utama serangan siber di Asia Tenggara. Sebelumnya, beberapa instansi pemerintah dan perusahaan besar di Tanah Air juga pernah mengalami serangan masif seperti yang dialami platform X (Twitter).

Adithya menegaskan, kolaborasi antar-kelompok kejahatan siber ini membuat ancaman semakin sulit diantisipasi. Perusahaan dan institusi perlu meningkatkan sistem keamanan berbasis AI dan melakukan pelatihan berkelanjutan untuk staf.

Telset.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis di tengah transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial (AI). Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Internasional CTRL+J Asia Pacific (APAC) di Jakarta, Selasa (22/7).

Nezar menekankan pentingnya teknologi AI yang mendukung jurnalisme berkualitas, bukan merusak nilai-nilai dasar jurnalistik. “Kami ingin memastikan AI menjadi penguat bagi jurnalisme independen dan bertanggung jawab,” ujarnya. Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi berita di Indonesia, di mana 57% masyarakat mengandalkan media sosial sebagai sumber utama.

Tantangan Industri Media di Era Digital

Nezar mengungkapkan, industri media nasional menghadapi tantangan serius seperti penurunan pendapatan iklan dan kepercayaan publik. “Platform digital global diproyeksikan menguasai 81% belanja iklan di Asia Pasifik pada 2028. Ini ancaman bagi keberlanjutan media lokal,” jelasnya.

Pemerintah kini memperkuat regulasi untuk melindungi hak ekonomi dan moral jurnalis. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga integritas informasi publik,” tambah Nezar. Forum CTRL+J APAC sendiri menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, dan media untuk merumuskan strategi bersama.

Kolaborasi Media dan Teknologi

Nezar menyerukan kolaborasi antara media dan raksasa teknologi untuk menciptakan model bisnis yang adil. “Konten berkualitas harus mendapat kompensasi layak,” tegasnya. Forum ini juga membahas pengembangan AI yang etis dan tidak bias terhadap bahasa minoritas di Asia Pasifik.

Sebagai tuan rumah forum, Indonesia menjadi representasi kawasan dengan lonjakan konsumsi berita digital, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile. Nezar menambahkan, pemerintah terus mendorong ekosistem digital yang inklusif bagi jurnalisme berkualitas.

Isu serupa juga pernah muncul dalam kasus kemenangan Meta atas NSO Group, yang menunjukkan kompleksnya hubungan antara teknologi dan hak publik. Sementara itu, tantangan regulasi digital masih menjadi perdebatan, seperti yang terjadi dalam kasus WikiLeaks.

Telset.id – Indonesia siap memimpin dialog negara-negara Global South untuk memperkuat kolaborasi dalam merumuskan regulasi kecerdasan artifisial (AI) yang adil dan berdaulat. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan komitmen ini dalam pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan global.

“Indonesia punya komitmen kuat untuk mendorong kolaborasi Global South. Saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO, Gabriel Ramos, setahun lalu, beliau justru meminta Indonesia mengambil peran memimpin dialog negara Selatan,” ujar Nezar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/7/2025).

Komitmen ini juga disampaikan Nezar saat bertemu dengan Direktur AI, Emerging Tech & Regulation International Fund for Public Interest Media (IFPIM) APAC, Irene Jay Liu; Executive Director of the Associação de Jornalismo Digital (Ajor) Brasil, Maia Fortes; dan Head of GIBS Media Leadership Think Tank South Africa, Michael Markovitz.

Indonesia Ajukan Diri sebagai Tuan Rumah Forum AI UNESCO 2026

Nezar mengungkapkan, Indonesia telah mengajukan diri sebagai tuan rumah UNESCO Global Forum for Ethics of AI pada 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pertemuan khusus negara-negara Global South untuk membahas kedaulatan AI dan peran jurnalisme di tengah disrupsi teknologi.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah kemauan politik yang kuat dari negara-negara Selatan. Kita harus punya instrumen untuk duduk bersama dan berdialog dengan para raksasa teknologi, guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil, termasuk bagi jurnalisme berkualitas,” tegas Nezar.

Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia juga telah berdiskusi dengan Utusan Teknologi PBB Amandeep Singh Gill mengenai urgensi kerja sama antarnegara berkembang dalam menghadapi regulasi global AI yang masih dalam tahap awal.

Kesenjangan Regulasi AI antara Negara Maju dan Berkembang

Nezar menyoroti kesenjangan dalam pengaturan AI antara negara maju dan berkembang. Saat ini, pembahasan regulasi AI lebih banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan dekrit presidennya, Uni Eropa dengan AI Act-nya, dan Korea Selatan dengan kebijakan khususnya.

“Hingga kini, belum ada regulasi permanen soal AI. Ini momentum emas bagi negara-negara Selatan untuk bersama-sama menyusun sikap, terutama soal kedaulatan digital,” kata Nezar.

Menurutnya, negara-negara Global South belum memiliki ruang advokasi yang cukup kuat dalam pembentukan regulasi AI global. Kolaborasi antarnegara berkembang dinilai penting agar tidak tertinggal dalam merespons kemajuan dan perkembangan AI di tingkat kawasan.

Sebagai langkah konkret, Nezar menyambut baik inisiatif delegasi Afrika Selatan untuk memanfaatkan forum-forum global, termasuk forum M20 – Pertemuan Menteri Komunikasi negara anggota G20 yang akan digelar tahun depan.

“Forum M20 bisa jadi momentum penting. Tapi kita butuh lebih dari sekadar pernyataan politik. Kita butuh komitmen nyata, misalnya membentuk sekretariat atau forum tetap yang bisa menyuarakan posisi kita secara kolektif menghadapi ekosistem digital yang timpang,” ungkapnya.

Indonesia menegaskan kesiapan menjadi penghubung dialog strategis di kawasan, tidak hanya untuk memperjuangkan hak-hak penerbit, tetapi juga untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, etis, dan setara. Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola internet berbasis AI di Indonesia.

Dengan posisi strategisnya di kawasan, Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi negara-negara Global South dalam merumuskan regulasi AI yang memperhatikan kepentingan negara berkembang. Seperti yang terjadi di kawasan Asia Pasifik lainnya, kolaborasi regional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan teknologi mutakhir.