Telset.id, Jakarta  – Hakim AS menggagalkan upaya Twitter ungkap Spionase, setelah mereka gagal mengungkap permintaan pengawasan dari pemerintah AS setelah seorang hakim federal turun tangan. Hakim beragumen tindakan itu akan membahayakan keamanan nasional.
Twitter menggugat Departemen Kehakiman AS pada 2014 untuk diizinkan mengungkap permintaan pengawasan. Mereka berargumen bahwa hak kebebasan berbicara dilanggar dengan tidak diizinkan untuk mengungkapkan rinciannya.
{Baca juga: Bos Twitter Kuras Tabungan Rp 16,2 Triliun untuk Korban Corona}
Hakim Distrik AS, Yvonne Gonzalez Rogers, mengabulkan permintaan pemerintah untuk memberhentikan gugatan Twitter dalam proposal setebal 11 halaman yang diajukan di Pengadilan Distrik untuk California Utara.
Dikutip Telset.id dari Reuters, Minggu (19/4/2020), hakim memutuskan pada Jumat (17/4/2020) bahwa mengabulkan permintaan Twitter ungkap spionase dianggap akan mengakibatkan bahaya besar atau bahaya yang mengancam keamanan nasional.
Twitter telah menggugat Departemen Kehakiman AS dalam memperjuangkan dengan agen-agen federal terkait kebebasan berbicara, yang digambarkan oleh industri internet mencari hak untuk mengungkap pengawasan pemerintah.
Gugatan tersebut berjalan berbulan-bulan setelah negosiasi tanpa hasil dengan pemerintah. Gugatan menandai peningkatan tensi industri internet atas perintah pemerintah tentang sifat dan jumlah permintaan informasi pribadi.
Perusahaan-perusahaan teknologi sedang berusaha untuk mengklarifikasi hubungan dengan penegak hukum dan agen mata-mata AS setelah pengumuman oleh mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional, Edward Snowden.
Twitter sendiri mengeluarkan kebijakan yang melarang iklan politik secara global mulai 22 November 2019 lalu. Hal itu ditegaskan oleh sang CEO, Jack Dorsey, terutama untuk menjaga perseteruan antara partai Demokrat dan Republik pada Pilpres AS.
{Baca juga: Twitter Larang Iklan Politik Mulai 22 November 2019}
Namun, seperti dilansir Reuters, keputusan tersebut dinilai cukup berisiko oleh analis. Sebab, pelarangan iklan politik bakal secara signifikan mengurangi performa bisnis Twitter. Asal tahu saja, saham Twitter turu 1,9 persen pada bursa perdagangan kemarin.
Perusahaan media sosial, termasuk Twitter dan Facebook, memang sedang menghadapi tekanan yang semakin besar. Mereka dituntut untuk berhenti memasang iklan yang menyebarkan informasi palsu yang dapat mengarahkan keputusan para pemilih.
Facebook sendiri telah berjanji untuk berupaya menangani informasi yang salah setelah propaganda Rusia di platform. Campur tangan Rusia telah memengaruhi hasil pemilihan presiden AS 2016 silam, yang dimenangkan oleh Trump, wakil Republik. [SN/HBS]
