Telset.id – Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memacu pemerataan akses internet di seluruh penjuru Nusantara. Namun, menghadirkan sinyal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terbukti lebih kompleks daripada sekadar menyediakan anggaran, dengan tantangan mulai dari kondisi geografis hingga dilema populasi yang minim.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, membeberkan realita di lapangan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok menghadapi bermacam tantangan. Mulai dari kondisi geografis menantang, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga faktor kepadatan penduduk yang sangat minim.
Salah satu kendala yang dihadapi BAKTI bukan ketiadaan dana, melainkan tak tersedianya kapasitas teknologi pendukung di wilayah target. Fadhilah memberikan contoh kasus nyata saat pemerintah berupaya membangun infrastruktur jaringan di wilayah Papua. “Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapasitas satelitnya tidak ada. Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu,” ungkap Fadhilah.
Kebuntuan ini mulai terurai setelah pemerintah meluncurkan satelit Satria 1 di 2023 menggunakan roket Falcon 9. “Itu yang membantu kita menyelesaikan begitu banyak lokasi yang dulu susah sekali kami selesaikan karena kami harus tunggu swasta,” sebutnya. Kehadiran Starlink ikut membantu sebelum pemerintah akhirnya meluncurkan Satria-1.
Baca Juga:
Desa Berpenduduk Minim
Tantangan krusial berikutnya adalah faktor demografi. Di wilayah Kalimantan Timur misalnya, saat ini hanya tersisa 16 desa yang masih berstatus blank spot 100 persen atau tidak memiliki sinyal sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.
Meski jumlah desanya tinggal sedikit, mengeksekusi pembangunan di belasan desa tersebut tidak serta merta dilakukan dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Terdapat analisis kelayakan operasional yang harus diperhitungkan. “Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit. Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi,” jelas Fadhilah.
Kondisi alam yang menantang dan minimnya populasi membuat banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh pihak operator seluler swasta. Di sinilah intervensi negara melalui BAKTI menjadi krusial. Fadhilah mencatat terdapat 57 kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh pembangunan infrastruktur swasta karena kurangnya potensi komersial. Di wilayah-wilayah inilah BAKTI membangun infrastruktur konektivitas.
Hingga kini, BAKTI secara nasional telah membangun infrastruktur BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok, serta menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di fasilitas publik penting seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Meskipun rintangannya berat, pemerintah mematok target tinggi. Fokus utama adalah penyelesaian 100 persen konektivitas di seluruh kawasan permukiman. Selanjutnya tahun 2020 hingga 2029, target pemerataan diperluas agar ketersediaan sinyal terus menyambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga ke laut. Tantangan ini juga menjadi bagian dari Survei Internet 2025 yang dirilis APJII.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan akses internet bukan sekadar soal anggaran, melainkan juga soal kesiapan teknologi dan kelayakan operasional. Hal ini menjadi tantangan data center yang harus dihadapi oleh berbagai pihak.
Dengan data dan fakta yang ada, jelas bahwa perjalanan menuju konektivitas penuh di Indonesia masih panjang dan penuh rintangan. Namun, komitmen pemerintah melalui BAKTI untuk terus membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia digital yang merata.
Komentar
Belum ada komentar.