Pemerintah Ukur Keberhasilan Adopsi AI dari Manfaat bagi Masyarakat

Telset.id – Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak diukur dari seberapa cepat teknologi itu dipasang, melainkan dari peningkatan kualitas layanan dan manfaat nyatanya bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa.

Melalui pernyataan tersebut, Nezar menempatkan manfaat publik sebagai tolok ukur utama adopsi AI di sektor pemerintahan. Menurutnya, ukuran keberhasilan itu mencakup empat hal: layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara.

Pernyataan ini menjadi penting karena penerapan AI di layanan publik selama ini kerap dinilai dari sisi teknologi, bukan dari dampaknya bagi warga. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital kini mengarahkan fokus ke hasil akhir, yaitu apakah solusi berbasis AI benar-benar mempermudah masyarakat saat berurusan dengan negara.

Nezar mengemukakan bahwa penerapan solusi berbasis AI bisa membantu memudahkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dinilai relevan karena Indonesia memiliki banyak pulau dan daerah dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kondisi geografis dan keragaman kebutuhan daerah itu membuat pendekatan seragam tidak cukup untuk memastikan AI bekerja optimal di seluruh wilayah.

Guna membantu mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, menurut dia, pengembang perlu menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisi daerah serta kebutuhan dan literasi warganya. Artinya, solusi AI tidak bisa hanya dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa penyesuaian.

“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat,” kata Nezar.

Ia menambahkan bahwa adopsi saja tidak cukup. “Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” ujarnya. Empat penyesuaian itu menjadi syarat agar solusi AI dapat diterima dan benar-benar digunakan oleh masyarakat di daerah.

Adaptasi Lokal dan Perlindungan Data

Selain aspek adaptasi, Nezar juga menekankan pentingnya pelindungan dan pengamanan data dalam pemanfaatan solusi teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan publik yang terpercaya. Penekanan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik menjadi prasyarat lain yang harus dijaga ketika AI digunakan dalam layanan pemerintah.

Menurut Nezar, janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. “Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” demikian Nezar Patria.

Pernyataan tersebut merangkum tiga pilar yang disebut Nezar: lembaga yang kompeten, perlindungan yang jelas, serta kolaborasi. Ketiganya menjadi syarat agar teknologi benar-benar menghasilkan nilai publik, bukan sekadar menjadi proyek yang berhenti di tahap uji coba.

Isu pelindungan data dalam pemanfaatan AI memang menjadi perhatian dalam sejumlah pembahasan di sektor ini. Pembahasan mengenai risiko yang menyertai adopsi AI, termasuk pada ranah jurnalistik, pernah dibahas dalam artikel risiko data poisoning. Sementara itu, dari sisi organisasi, sejumlah temuan menunjukkan bahwa laju adopsi AI dapat naik turun, seperti terlihat pada tren adopsi AI bisnis.

Dalam konteks yang lebih luas, adopsi AI di Indonesia sendiri telah menunjukkan angka yang signifikan. Sebuah studi mencatat bahwa adopsi AI di Indonesia tembus 40 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa teknologi ini sudah masuk ke berbagai sektor, termasuk yang berhubungan dengan layanan kepada masyarakat.

Namun, bagi pemerintah, angka adopsi bukan tujuan akhir. Nezar menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tetap bertumpu pada empat hal yang ia sebutkan: layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam interaksi masyarakat dengan negara. Keempatnya menjadi kerangka penilaian yang menempatkan warga sebagai penerima manfaat utama.

Acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat menjadi ajang bagi pengembang solusi AI untuk sektor publik menunjukkan hasil kerja mereka. Melalui acara ini, pemerintah sekaligus menyampaikan arah penilaiannya terhadap solusi yang dikembangkan, yaitu solusi yang mampu beradaptasi dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, arah kebijakan adopsi AI di layanan publik menjadi lebih jelas: teknologi dipandang sebagai alat untuk memperbaiki cara negara melayani warganya, bukan sebagai capaian tersendiri. Bagi masyarakat, tolok ukur ini berarti penilaian terhadap AI di layanan publik akan bergantung pada pengalaman mereka saat mengakses layanan, bukan pada jumlah teknologi yang dipasang.