Telset.id – Pakar keamanan siber menegaskan bahwa tim pemberantasan judi online (judol) yang dibentuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama platform digital memiliki tugas krusial untuk memastikan transparansi sistem moderasi konten dari platform-platform tersebut. Langkah ini menjadi kunci dalam memberantas maraknya promosi judi online di media sosial.
Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyatakan bahwa meskipun platform digital sudah melakukan moderasi konten, upaya tersebut tetap tidak cukup. Pasalnya, platform-platform digital memiliki data dan kemampuan teknis yang lebih besar untuk mengatasi penyebar konten judi online.
“Memang banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Tetapi titik ungkit terbesar ada di platform. Akar masalah memang ada di bandar dan afiliator yang menyembunyikan lokasinya dan sulit dijangkau. Tapi platform menyediakan panggungnya, punya datanya, dan punya kemampuan teknis untuk mendeteksinya,” kata pria yang juga Wakil Ketua Umum 2 Cyber Security Aptiknas itu kepada ANTARA, Sabtu (4/7/2026) malam.
Pernyataan ini muncul di tengah temuan modus baru penyebaran konten judi online yang makin marak ditemukan di komentar-komentar media sosial, terutama pada konten yang populer atau viral. Modus ini memanfaatkan celah keamanan di platform digital.
Modus dan Celah Keamanan yang Dimanfaatkan Pelaku
Alfons menjelaskan bahwa praktik promosi judi online melalui spam komentar bisa terjadi karena pelaku memanfaatkan kerentanan platform dalam hal pembuatan akun baru. Proses registrasi yang hanya membutuhkan email memungkinkan pembuatan akun baru secara massal oleh para pelaku.
Tidak hanya itu, ditemukan juga kasus akun organik yang disalahgunakan karena pemiliknya menjadi korban phising. Akun-akun tersebut kemudian digunakan untuk membanjiri kolom komentar dengan pesan promosi judi online setelah pelaku menemukan konten populer yang memiliki interaksi tinggi.
“Mereka melakukan komentar menggunakan bot melalui platform API atau browser otomatis dengan blok IP yang diputar untuk mengelabui pembatasan (komentar),” ungkap Alfons.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya kemunculan akun-akun ini dapat dideteksi oleh platform digital. Platform memiliki semua akses tentang pemilik akun, mulai dari data akses IP hingga email atau identitas di balik akun tersebut. Namun dalam praktiknya, platform digital masih bisa kecolongan sehingga akun-akun palsu tersebut bisa membanjiri ruang digital.
Baca Juga:
Desakan Transparansi dan Laporan Rutin
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui tim khusus pemberantasan judi online harus bisa lebih tegas kepada platform. Tujuannya adalah meminta platform menyediakan transparansi data sehingga mempermudah koordinasi pemerintah dalam memburu para pelaku di balik layar judi online.
“Minta transparansi platform tentang efektivitas moderasi dan platform harus memberikan laporan rutin. Bukti dari moderasi dan kerjanya,” tegas Alfons.
Langkah ini harus dibarengi dengan penutupan akun-akun sumber dana dari para pelaku judi online. Harapannya, ketika semua upaya berjalan beriringan, pemberantasan judi online bisa dicapai secara nasional.
Sebelumnya, pada Selasa (30/6), Kemkomdigi bersama Meta, perusahaan teknologi yang menaungi Instagram dan Facebook, membentuk tim untuk mencegah penyebaran konten bermuatan judi online, terutama melalui spam komentar di akun media sosial.
“Kita telah menyepakati untuk membentuk sebuah tim bersama dalam mengatasi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta.
Menteri Meutya juga menyatakan bahwa Kemkomdigi tidak hanya melibatkan Meta saja. Ke depan, pemerintah akan membentuk tim bersama yang menggandeng berbagai platform digital lain untuk berantas judol secara lebih komprehensif.
Seruan untuk melibatkan seluruh platform digital ini sejalan dengan pandangan para pengamat. Penanganan judol memang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, bukan hanya satu atau dua platform saja.
Dengan adanya tim khusus ini, diharapkan pemerintah dapat menekan angka penyebaran konten judi online yang kian meresahkan. Transparansi dari platform menjadi elemen vital yang tidak bisa ditawar lagi dalam upaya pemberantasan ini.
Alfons menekankan bahwa platform digital memiliki posisi strategis karena mereka menguasai data pengguna dan infrastruktur teknis. Tanpa transparansi dari platform, upaya pemerintah akan menghadapi hambatan besar dalam mengidentifikasi dan menindak para pelaku.
“Platform memiliki kemampuan untuk melacak dan memblokir akun-akun mencurigakan secara real-time. Namun, efektivitas sistem ini harus bisa diverifikasi oleh pihak berwenang,” imbuhnya.
Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap pola spam komentar perlu dikembangkan untuk mengantisipasi modus-modus baru yang mungkin muncul.
Pemerintah juga diharapkan terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Dampak buruk judol bagi keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam kampanye literasi digital yang digalakkan Kemkomdigi.
Dengan pendekatan yang lebih tegas dan transparan, diharapkan ruang digital Indonesia bisa lebih bersih dari konten judi online yang merugikan banyak pihak. Langkah ini menjadi krusial untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari jeratan judi online yang semakin canggih modusnya.
Komentar
Belum ada komentar.