Telset.id – Krisis memori global yang membuat harga RAM meroket hingga 700% dalam empat tahun terakhir kini berujung ke meja hijau. Tiga raksasa semikonduktor dunia, yaitu Samsung, SK Hynix, dan Micron, resmi digugat dalam sebuah class action di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California pada 25 Juni 2026.
Gugatan dengan nomor perkara Garciaguirre et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al. ini dilayangkan oleh 17 penggugat. Mereka terdiri dari individu serta pemilik bisnis kecil di bidang komputer, seperti Troy’s Computers LLC dan JB Tech Solutions LLC. Para penggugat menuduh ketiga perusahaan yang menguasai sekitar 90% pasar DRAM global itu sengaja menciptakan kelangkaan pasokan buatan untuk mendongkrak harga.
Inti dari dakwaan tersebut mencakup beberapa poin penting. Pertama, koordinasi strategis di mana Samsung, SK Hynix, dan Micron diduga secara sengaja memangkas produksi DRAM konvensional seperti DDR3 dan DDR4 secara bersamaan. Kedua, ketiga perusahaan dituduh menggunakan lonjakan permintaan High Bandwidth Memory (HBM) untuk akselerator AI di pusat data sebagai tameng. Hal ini dilakukan untuk menutupi pengurangan produksi RAM untuk konsumen umum.
Ketiga, para penggugat berargumen bahwa dalam pasar yang benar-benar kompetitif, setidaknya satu produsen akan meningkatkan produksi untuk mengisi kekosongan pasokan dan meraih pangsa pasar. Namun, karena tidak ada yang melakukannya, mereka menduga adanya kesepakatan rahasia atau kartel untuk menjaga harga tetap tinggi. Krisis memori ini telah memberikan dampak nyata bagi industri teknologi.
Dampak dari krisis ini sudah sangat terasa. Harga perangkat konsumen, mulai dari laptop seperti MacBook, PC gaming, hingga konsol game seperti Xbox dan PlayStation, mengalami kenaikan harga yang signifikan. Produsen perangkat terpaksa membebankan biaya komponen yang mahal kepada pembeli. Bahkan, harga PC diprediksi naik signifikan imbas dari situasi ini.
Baca Juga:
Sejarah Kelam yang Berulang
Gugatan ini tidak muncul tanpa preseden. Ketiga perusahaan ini memiliki rekam jejak panjang dalam kasus hukum serupa. Pada tahun 2000-an, Samsung dan Hynix pernah dijatuhi hukuman denda ratusan juta dolar oleh otoritas AS setelah terbukti bersalah melakukan praktik bid-rigging dan penetapan harga DRAM.
Kemudian pada tahun 2018, gugatan class action serupa pernah dilayangkan terkait lonjakan harga memori. Namun, saat itu kasusnya ditolak oleh pengadilan karena dianggap kurang cukup bukti adanya kesepakatan tertulis antarperusahaan. Krisis yang disebut banyak kalangan sebagai “RAMpocalypse” ini kini kembali menjadi sorotan.
Meskipun ketiga perusahaan belum memberikan tanggapan resmi di pengadilan, pakar industri memperingatkan bahwa bukti dalam kasus ini akan sulit didapatkan. Pihak produsen kemungkinan besar akan berargumen bahwa peralihan produksi ke HBM adalah langkah bisnis yang logis karena permintaan pasar AI yang jauh lebih menguntungkan, bukan karena konspirasi.
Sementara proses hukum berjalan, pasar memori diprediksi masih akan mengalami tekanan harga yang berat. Analis dari Jefferies Equity Research memperkirakan harga memori akan kembali melonjak sebesar 30% hingga 40% pada kuartal keempat tahun 2026 ini. Memori China gagal menjadi penyelamat dalam situasi krisis ini.
Harapan akan adanya normalisasi harga baru muncul pada tahun 2028. Hal ini seiring dengan bertambahnya kapasitas pabrik baru dan mulai meredanya gila-gilaan investasi pusat data AI, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (3/6/2026). Dampak dari krisis ini juga dirasakan oleh berbagai merek, termasuk Sony yang terpaksa menangguhkan pesanan kartu memori.
Kasus ini menjadi pengingat akan kerentanan pasar semikonduktor global yang sangat terkonsentrasi. Dengan tiga perusahaan menguasai hampir seluruh pasar, potensi praktik anti-persaingan menjadi risiko yang selalu mengintai. Konsumen dan bisnis kecil menjadi pihak yang paling terdampak dari situasi ini.
Ke depannya, keputusan pengadilan dalam kasus ini akan menjadi preseden penting bagi industri teknologi. Jika terbukti bersalah, ketiga perusahaan bisa menghadapi denda miliaran dolar dan kewajiban untuk mengubah praktik bisnis mereka. Namun, proses hukum diprediksi akan berlangsung panjang dan kompleks.
Komentar
Belum ada komentar.