Telset.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas substansinya, melainkan juga sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan tingkat kepercayaan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).
Menurut Nezar, perubahan lanskap komunikasi digital yang begitu cepat menuntut pemerintah untuk membangun strategi komunikasi yang adaptif. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Ia merumuskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan merupakan formulasi dari tiga elemen utama: kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi yang dijalankan, dan kepercayaan publik.
“Yang kita lakukan adalah memperebutkan kepercayaan, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah kepercayaan publik,” kata Nezar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa jika salah satu dari ketiga unsur tersebut lemah, maka keberhasilan komunikasi kebijakan akan menghadapi tantangan besar. Lebih penting lagi, Nezar mengingatkan bahwa kebijakan yang baik secara substansi belum otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menjadi problematika klasik yang semakin kompleks di era digital saat ini.
Wamenkomdigi juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Saat ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi yang otoritatif. Kondisi ini menuntut komunikasi kebijakan untuk mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital.
“Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis rilis pers. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses,” ujar Nezar.
Ia menambahkan bahwa masyarakat kini juga aktif membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Tak jarang, versi yang dihasilkan oleh para kreator konten tersebut justru bersaing dengan informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Fenomena ini menambah kompleksitas tantangan komunikasi pemerintah.
Menurut Nezar, tantangan komunikasi pemerintah semakin rumit karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta. Kondisi ini memicu polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth yang secara signifikan memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan.
“Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas,” ungkap Nezar.
Ia menjelaskan bahwa konstruksi realitas saat ini tidak lagi dibentuk semata-mata berdasarkan pengalaman langsung masyarakat, melainkan dimediasi oleh platform media sosial. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi pemerintah harus berubah. Nezar menekankan perlunya pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah dinamika ruang digital yang semakin kompleks.
Selain memperkuat pendekatan komunikasi, Nezar menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat. Beberapa alat seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini (early warning system) dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi.
Hal ini termasuk mengantisipasi penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Kemampuan ini menjadi krusial untuk menjaga integritas informasi publik. Sejalan dengan hal tersebut, Kemkomdigi Dorong Pemanfaatan Agentic AI untuk membantu analisis kebijakan publik secara lebih efisien.
Baca Juga:
Nezar juga memberikan contoh praktik komunikasi kebijakan di negara lain. Menurutnya, berbagai negara telah menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama komunikasi pemerintahan. Ia menyebut Inggris, Taiwan, dan Estonia sebagai contoh negara yang berhasil menerapkan praktik komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Nezar menegaskan bahwa integritas informasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks ini, humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung antara negara dan masyarakat.
“Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak kepercayaan,” tegas Nezar.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang kehumasan. Kejujuran dan transparansi data menjadi modal utama yang tidak bisa ditawar. Pelajaran serupa juga dapat ditarik dari kasus di negara lain, seperti yang terlihat pada Blokir Telegram Rusia Bumerang yang justru mengacaukan komunikasi internal militer mereka.
Di sisi lain, Nezar juga mengingatkan bahwa humas pemerintah perlu menguasai algoritma untuk membangun kepercayaan publik. Pemahaman tentang cara kerja algoritma media sosial menjadi keterampilan yang wajib dimiliki agar pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan dengan efektif dan tidak tenggelam di tengah banjir informasi.
Wamenkomdigi juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun demokrasi yang dinamis. Ia menekankan pentingnya ruang aman bagi anak-anak di platform digital, terutama yang berkaitan dengan konten film dan hiburan. Semua ini menjadi bagian dari upaya besar untuk memperkuat ekosistem komunikasi digital yang sehat di Indonesia.
Pada akhirnya, pesan utama dari Nezar Patria sangat jelas: di era informasi yang serba cepat dan penuh persaingan narasi ini, kualitas komunikasi adalah penentu utama keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik, kebijakan terbaik sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan dengan sukses.
Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan yang terpenting, selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap informasi yang disampaikan kepada publik. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat diraih dan dipertahankan.
Komentar
Belum ada komentar.