Telset.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara diminta lebih memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil, ketimbang sibuk membuat aturan baru untuk menurunkan tarif interkoneksi.
Saat ini masyarakat di daerah terpencil lebih membutuhkan pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih merata, agar mereka bisa menikmati perkembangan teknologi informasi dan memudahkan komunikasi antar masyarakat di daerah dengan cepat dan murah.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang membidangi antara lain pemerintahan daerah dan juga permasalahan daerah di perbatasan, Achmad Muqowam dan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Kedua senator ini menanggapi kebijakan Menkominfo Rudiantara yang akan memangkas biaya interkoneksi, karena ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).
Menurut mereka, sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet, sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.
Achmad Muqowam mengatakan, Rudiantara harus menjelaskan ke publik soal rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan.
“Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan, dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” ujarnya.
[Baca juga: Penurunan Tarif Interkoneksi Malah akan Rugikan Pelanggan & Industri]
Muqowam mempertanyakan, apakah kebijakan yang akan diambil Menkominfo itu menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Karena jangan sampai kebijakan menurunkan biaya interkoneksi justru malah menimbulkan prokontra di masyarakat.
“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan,” imbuhnya.
“Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas-batas daerah, sehingga jarak antara daerah dan kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tegas Muqowam.
Perluas Jaringan
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, yang membidangi antara lain, perhubungan, pekerjaan umum, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Kominfo.
Menurutnya, jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin mudah dan diuntungkan. Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan.
Parlindungan juga mengingatkan agar kebijakan menurunkan tarif interkoneksi yang akan dibuat menteri Rudiantara harus dikaji benar secara mendalam, terutama dampaknya bagi masyarakat daerah.
[Baca juga: Turunnya Tarif Interkoneksi Hambat Pembangunan Jaringan di Daerah]
“Fokus kita masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja,” kata Parlindungan.
Dia mencontohkan bagaimana di kapal besar Pelni yang membawa ribuan penumpang untuk mudik dari Batam ke Medan, Internet sangat mahal dan sulit. “Ini kan sangat menyusahkan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan menurunkan tarif interkoneksi sebesar 25% lewat aturan baru yang tak lama lagi digulirkan. Menkominfo Rudiantara mengatakan menurunkan tarif interkonekasi diharapkan memangkas biaya panggilan telepon lintas operator (off-net) mendekati panggilan ke sesama operator (on-net). [HBS]
