Telset.id – Kampanye baru bernama Stop Smart Glasses resmi diluncurkan di Inggris untuk menekan ritel dan pembuat kebijakan agar bertindak sebelum teknologi kacamata pintar menjadi normalisasi. Inisiatif ini diprakarsai oleh Liz Hunter, seorang ibu dan pendiri perusahaan teknologi asal London, bersama dengan Guy Holder, seorang guru sekaligus aktivis privasi yang sebelumnya menggagas petisi parlemen untuk melarang penjualan perangkat wearable milik Meta.
Peluncuran kampanye ini terjadi di tengah meningkatnya laporan tentang perempuan yang direkam secara diam-diam di ruang publik menggunakan kacamata pintar, dengan rekaman sering diunggah ke internet tanpa persetujuan korban. Hunter mengaku tidak bisa menemukan satu pun petisi yang mencerminkan skala kemarahan yang ia lihat daring, sehingga ia memutuskan untuk membangun platform sendiri.
“Saya tidak ingin hanya berdiri di pinggir lapangan sambil meremas-remas tangan, karena semua orang yang saling mengeluh di LinkedIn tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya ingin membangun sesuatu untuk membuat suara itu sedikit lebih keras,” ujar Hunter kepada TechRadar.
Platform Digital untuk Aksi Nyata
Dengan bantuan alat AI dasar, Hunter membangun platform kampanye hanya dalam waktu satu minggu, meskipun tidak memiliki latar belakang coding. Situs tersebut menyediakan beberapa alat untuk membantu masyarakat mengambil tindakan praktis. Sebuah fitur pencari toko memungkinkan pengunjung menemukan ritel lokal di Inggris dan Irlandia dengan memasukkan kode pos, kota, atau nama kota, lalu mengirim email kepada mereka agar berhenti menjual kacamata pintar.
Pengguna juga dapat menghubungi fasilitas olahraga lokal dan tempat lainnya untuk mendorong penerapan larangan properti pribadi. Situs ini bahkan memudahkan pengguna untuk membanjiri kotak masuk dukungan pelanggan ritel nasional besar atau menghubungi anggota parlemen setempat. Selain itu, pengunjung dapat menandatangani petisi Holder yang bertujuan melarang penjualan perangkat wearable Meta.
“Kami sangat berharap angka-angka itu mulai meningkat dengan cepat,” kata Hunter.
Meskipun target utama kampanye ini adalah lini perangkat wearable Meta, Hunter menegaskan bahwa masalahnya jauh lebih besar. Pencarian cepat di Google menunjukkan puluhan perusahaan telah memproduksi kacamata pintar. Bagi Hunter, ada satu prinsip yang tidak bisa ditawar: kamera yang tertanam dalam barang sehari-hari seharusnya tidak menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari.
“Perdebatan publik yang mendesak diperlukan dan, sambil menunggu hal itu terjadi, perangkat ini harus segera dilarang,” tulisnya di situsnya.
Baca Juga:
Larangan vs Manfaat Legitimasi
Gelombang penolakan terhadap perangkat wearable Meta semakin intensif setelah lonjakan laporan tentang perempuan yang direkam secara diam-diam di ruang publik. Seperti dilaporkan Futurism, TikTok sudah dibanjiri video remaja laki-laki di Amerika Serikat yang menggunakan kacamata ini di sekolah untuk melecehkan dan menindas siswi.
Bagi Hunter, prioritasnya adalah menghindari pengulangan masa-masa awal media sosial, ketika teknologi baru “berlari lebih cepat dari regulasi” dengan sedikit perhatian pada potensi dampak negatifnya. “Kita membalik halaman, dan tiba-tiba kita berada dalam episode Black Mirror,” kata dia. “Kami tidak ingin generasi yang rusak lagi menjadi bukti dari ketidakpedulian.”
Namun, masalah pelarangan kacamata pintar adalah perangkat ini juga menawarkan manfaat yang sah. Mereka memungkinkan penerjemahan real-time dan kontrol hands-free — dan yang paling penting, memberdayakan individu dengan gangguan penglihatan untuk hidup lebih mandiri. Faktor-faktor ini membuat larangan penjualan menyeluruh di Inggris tidak mungkin terjadi.
Meskipun mendukung penggunaan kacamata pintar untuk penyandang disabilitas, Hunter sangat keberatan dengan pertukaran kenyamanan konsumen umum dengan anonimitas publik. “Itu tidak sebanding dengan risikonya. Anda tidak bisa mengabaikan seberapa cepat perangkat ini menjadi alat untuk menyalahgunakan dan melecehkan orang,” tegasnya.
Hunter percaya raksasa teknologi seperti Meta menggunakan manfaat aksesibilitas sebagai perisai humas untuk memaksa penerimaan publik. “Mereka membuka pintu sedikit dengan alasan itu, lalu membanjiri pasar massal, yang memang tujuan mereka sejak awal,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan, juru bicara Meta menyatakan bahwa membatasi akses ke teknologi ini — yang dianggap perusahaan “kritis” bagi komunitas tunanetra dan low vision — “akan menjadi langkah mundur yang besar.” Juru bicara tersebut mengakui bahwa “beberapa tempat seharusnya tidak difilmkan sama sekali,” tetapi berpendapat bahwa “aturan harus diterapkan secara konsisten.”
Mereka juga mencatat bahwa kacamata ini memiliki lampu LED yang menunjukkan ketika foto atau video sedang direkam — “sesuatu yang tidak dimiliki smartphone dan kamera lainnya.” Namun, penelitian terbaru menunjukkan lampu ini tidak memadai, dengan sebuah studi menyimpulkan bahwa pengamat maupun pengguna “tidak menganggap indikator LED sebagai perlindungan privasi yang memadai.”
Penelitian mencatat banyak yang percaya lampu tersebut terlalu kecil, mudah terlewat saat siang hari, dan mudah dihalangi. Pengguna juga menemukan cara untuk menonaktifkan atau menutupi lampu, mendorong Meta merilis patch yang menonaktifkan kamera jika ditemukan kerusakan fisik pada LED penangkap gambar.
Kekuatan Publik dalam Tekanan Legislatif
Stop Smart Glasses kini memberi warga yang peduli alat untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, apakah itu cukup? Pada kenyataannya, momentum daring jarang diterjemahkan menjadi perubahan legislatif aktual. Tahun lalu, petisi untuk mencabut UK Online Safety Act gagal meskipun mengumpulkan lebih dari 450.000 tanda tangan hanya dalam beberapa hari.
Meski demikian, tekanan publik kadang membuahkan hasil — seperti petisi Change.org 2014 yang mengarah pada penghapusan pajak produk sanitasi pada 2021. Petisi viral memang tidak menjamin perubahan undang-undang, tetapi mereka masih dapat memicu debat parlemen.
Perubahan dunia nyata membutuhkan waktu — waktu yang, dalam kasus kacamata pintar, mungkin tidak dimiliki masyarakat. Terlepas dari tantangan tersebut, bagi Hunter keputusan ini sudah jelas — pembuat kebijakan perlu turun tangan dan mengatur pasar ini sebelum lebih banyak kerugian sosial terjadi. Ia percaya urgensi ini dapat didorong oleh lebih banyak tempat publik dan ritel yang memihak kekhawatiran warga.
“Saya sangat percaya bahwa kekuatan rakyat bisa menggeser jarum,” kata Hunter, menambahkan bahwa kampanye ingin menarik perhatian langsung Perdana Menteri Inggris yang baru. “Kami ingin dia cukup berani untuk melarang kacamata pintar.”
Tekanan publik terhadap kacamata pintar telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan di tempat lain di Eropa. Di Norwegia, misalnya, Kementerian Digitalisasi mengumumkan regulasi yang lebih ketat pada fitur kontroversial, sementara Dewan Konsumen Norwegia mendesak ritel untuk menghentikan penjualan sampai regulasi diselesaikan.
Meskipun saat ini fokus pada Inggris dan Irlandia, platform ini pada dasarnya “dibangun untuk go global,” jelas Hunter. Seluruh kode situs bersifat open-source untuk membuatnya “mudah direplikasi” — strategi yang telah menarik minat dari pendukung di AS yang ingin meluncurkan versi mereka sendiri. Apa yang dimulai sebagai perjuangan lokal untuk hak privasi bisa segera berubah menjadi gerakan global.
Komentar
Belum ada komentar.