Telset.id – Anggota Kongres Amerika Serikat, Ro Khanna (D-CA), memperkenalkan resolusi baru yang menyerukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi hak komunitas lokal dalam menolak proyek data center di dekat tempat tinggal mereka. Resolusi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan finansial dari pembangunan data center yang masif.
Resolusi yang digadang-gadang sebagai “Data Center Bill of Rights” ini merupakan respons atas berbagai upaya di tingkat negara bagian untuk memblokir atau menghentikan sementara proyek data center, termasuk moratorium data center selama satu tahun di New York. Inti dari resolusi Khanna adalah melindungi kemampuan masyarakat untuk mengatur pembangunan data center “tanpa didahului atau ditolak oleh Negara,” sebagaimana tertulis dalam resolusi tersebut.
Komunitas idealnya dapat menolak proyek data center melalui “proses komunitas yang transparan” dan memiliki opsi untuk melarang proyek data center di area perumahan serta “dalam radius 2.500 kaki dari rumah, sekolah, fasilitas penitipan anak, rumah sakit, atau panti jompo.” Resolusi ini juga menyatakan bahwa komunitas harus memiliki opsi untuk menuntut transparansi dari penyedia data center, memblokir perubahan tarif listrik, dan mewajibkan data center menggunakan energi bersih.
Resolusi ini pada dasarnya merupakan kerangka awal sebuah RUU, bukan undang-undang yang bisa langsung disahkan. Namun, resolusi ini menyoroti beberapa kekhawatiran yang membuat regulasi layak untuk diperjuangkan. Kekhawatiran tersebut termasuk polusi berbahaya yang dihasilkan oleh generator dan turbin yang memberi daya pada data center, serta konsumsi air hingga 32 miliar galon yang bisa digunakan data center AI setiap tahunnya pada 2028.
Dampak lingkungan dan finansial dari pembangunan data center yang cepat telah menjadi kekhawatiran utama yang memicu protes dan regulasi data center di seluruh Amerika Serikat. Masalah ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat negara bagian, namun pemerintah federal justru sebagian besar berupaya mempersulit hal tersebut dengan memberikan pengecualian data center dari undang-undang lingkungan yang ada dan mendorong pencegahan negara bagian untuk mengatur data center sama sekali.
Sebuah bill of rights bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi kemampuan masyarakat menentang data center, tanpa adanya moratorium data center di tingkat nasional. Resolusi ini merupakan kebalikan dari undang-undang perumahan di negara bagian asal Khanna, California, yang sebagian besar berupaya melawan keberatan “NIMBY” terhadap pembangunan dengan kepadatan tinggi.
Baca Juga:
Langkah Khanna ini menyoroti perdebatan yang semakin memanas antara kebutuhan infrastruktur digital dan hak-hak masyarakat lokal. Di satu sisi, data center menjadi tulang punggung layanan digital modern, termasuk layanan AI yang semakin berkembang pesat. Di sisi lain, pembangunan yang tidak terkendali menimbulkan masalah nyata bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Isu konsumsi air menjadi salah satu poin paling krusial. Angka 32 miliar galon per tahun yang disebutkan dalam resolusi menunjukkan skala masalah yang sangat besar, terutama di daerah yang sudah mengalami kelangkaan air. Sementara itu, polusi dari generator dan turbin menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas udara di area sekitar data center.
Resolusi ini juga membuka diskusi tentang keseimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Selama ini, pemerintah federal cenderung mendukung pembangunan data center dengan memberikan berbagai kemudahan, termasuk pengecualian dari regulasi lingkungan. Namun, pendekatan ini dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang paling terdampak.
Perlu dicatat bahwa resolusi ini masih berupa kerangka kebijakan. Untuk menjadi undang-undang yang mengikat, diperlukan proses legislasi yang panjang di Kongres. Namun, langkah ini setidaknya membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana seharusnya pembangunan data center diatur di masa depan.
Perbandingan dengan California menarik untuk dicermati. Negara bagian tersebut justru dikenal dengan kebijakan perumahan yang agresif untuk melawan penolakan warga terhadap pembangunan perumahan padat. Resolusi Khanna mengambil posisi sebaliknya untuk data center, yang menunjukkan bahwa konteks dan dampak dari setiap jenis pembangunan memang berbeda.
Ke depan, nasib resolusi ini akan bergantung pada dukungan politik di Kongres dan tekanan publik. Sementara itu, perdebatan antara kebutuhan infrastruktur digital dan hak masyarakat lokal diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan semakin masifnya pembangunan data center di berbagai wilayah.
[CONTENT_END]
Komentar
Belum ada komentar.