Telset.id – Regulasi federal data center di Amerika Serikat terancam kedaluwarsa tanpa rencana pengganti yang jelas dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pegawai pemerintah dan pengamat industri, terutama di tengah dorongan besar-besaran untuk pembangunan data center guna mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Menurut laporan WIRED yang dikutip Telset.id, sebuah survei Gallup pada Mei 2026 menunjukkan lebih dari 70 persen warga Amerika menentang pembangunan data center di komunitas mereka. Protes publik ini terjadi di berbagai negara bagian, dari Utah hingga Georgia, namun tampaknya tidak mengubah arah kebijakan federal.
Berdasarkan laporan tersebut, Office of Management and Budget (OMB), badan pemerintah yang menetapkan panduan implementasi kebijakan, tidak menyediakan rencana apapun terkait pengelolaan sunset atau kelanjutan pelaporan setelah masa berlaku Federal Data Center Enhancement Act (FDCEA) berakhir. Sumber dari General Services Administration (GSA) dan OMB menyebut ini sebagai sinyal bahwa pemerintahan Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lepas tangan terhadap pengawasan data center.
Kekhawatiran di Internal Pemerintah
Seorang pegawai GSA yang berbicara dengan syarat anonim mengungkapkan ketidakbiasaan situasi ini. “Tidak pernah dalam sejarah kebijakan data center, sebuah kebijakan berakhir tanpa kebijakan lain yang telah digarap dengan susah payah selama tiga tahun di belakang layar,” ujarnya kepada WIRED. “Teknologi telah berubah drastis. Mereka mengaku akan memastikan perusahaan swasta membayar bagian yang adil, tapi belum menjelaskan bagaimana caranya.”
Pernyataan ini diperkuat oleh Clare Martorana, mantan chief information officer federal di era Biden. “Upaya luar biasa telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sebagian besar ekosistem ini telah dibersihkan, dan pemerintah menghemat miliaran dolar,” katanya. Martorana menekankan bahwa regulasi seperti FDCEA dibangun untuk dunia yang berbeda—yang berfokus pada ketahanan, keberlanjutan, dan penghematan biaya.
Ironisnya, di saat yang sama, pemerintah federal terus mendorong adopsi AI di berbagai badan. Electric Power Research Institute memperkirakan pada 2030, data center bisa mengonsumsi setidaknya 9 persen listrik di AS. Tanpa regulasi yang jelas, pengelolaan konsumsi energi ini menjadi tanda tanya besar.
Baca Juga:
Sejarah Panjang Regulasi Data Center
Sebelum 2010, pengawasan federal terhadap pembangunan dan pengoperasian data center sangat terbatas. Badan-badan pemerintah membangun data center secara independen, seringkali tanpa mempertimbangkan efisiensi energi atau target anggaran. Seorang mantan pekerja OMB menceritakan contoh ekstrem: sebuah data center dibangun di bawah tanah di zona banjir.
Pada masa pemerintahan Barack Obama, dimulailah upaya bertahun-tahun untuk memonitor dan merapikan data center badan-badan federal, termasuk pensiunkan data center tertentu dan memindahkan informasi ke layanan berbasis cloud. Undang-undang reformasi teknologi informasi tahun 2014 menjadi tonggak penting yang mencakup inisiatif konsolidasi dan pemantauan data center yang lebih ketat.
FDCEA yang disahkan pada 2023 merupakan kelanjutan dari upaya tersebut. Undang-undang ini mewajibkan badan-badan federal untuk mendapatkan rekomendasi spesialis efisiensi energi, mempertimbangkan penggunaan air dalam desain, dan melaporkan keberlanjutan data center kontraktor pihak ketiga.
Dampak Sunset FDCEA
Berakhirnya FDCEA akan menghilangkan persyaratan krusial yang mewajibkan badan-badan federal mempertimbangkan penggunaan energi dan air oleh data center. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, FDCEA tidak disertai pendanaan khusus, sehingga setiap badan harus mencari anggaran sendiri untuk mematuhinya.
Matt Triner, pendiri Hunter Strategy, sebuah perusahaan konsultan IT di Washington DC, mengatakan bahwa tanpa tekanan dari undang-undang dan OMB, “kebijakan ini secara efektif memberi lebih banyak diskresi kepada CIO tentang apa yang mereka tekankan dalam pelaporan.” Namun, perbedaan pelaporan antar badan, menurut Triner, juga bisa menyebabkan kesalahan.
Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah juga menghentikan metrik pemantauan IT federal publik, seperti Federal IT Dashboard yang berisi informasi kontrak pemerintah dan belanja data center. “Mereka akan berhenti mengumpulkan data IT. Itu adalah fitur, bukan bug,” kata pegawai GSA tersebut.
Kurangnya transparansi ini, menurut Triner, juga bisa berdampak pada keamanan siber. Meskipun berakhirnya FDCEA tidak serta merta menurunkan persyaratan keamanan siber, pengurangan persyaratan pelaporan berarti visibilitas terhadap langkah-langkah yang telah diterapkan menjadi berkurang. “Visibilitas adalah bagian besar dari keamanan, dan Anda menyingkirkan banyak alat yang digunakan untuk memastikan hal itu terjadi,” tegasnya. Kondisi ini sangat relevan mengingat tren serangan siber 2026 yang semakin masif.
Arah Baru Kebijakan Data Center
Dukungan penuh pemerintah federal terhadap pembangunan data center dimulai awal masa jabatan kedua Trump. Pada Juli 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan berbagai badan untuk memanfaatkan tanah federal bagi pembangunan data center. Perintah ini juga mencabut perintah eksekutif era Biden yang berisi ketentuan untuk mendorong pengembangan energi bersih di lahan federal dan mewajibkan rencana keberlanjutan air dan energi.
Sumber menyebutkan bahwa langkah OMB membiarkan regulasi ini sunset sejalan dengan semangat perintah eksekutif Juli 2025. “Dengan membiarkan ini berakhir, OMB akan memasuki era baru yang memprioritaskan pengembangan AI yang cepat di atas kontrol terpusat atau standar yang ketat,” kata pegawai GSA.
Senator Jacky Rosen, yang mensponsori FDCEA pada 2023, menyatakan kesadarannya bahwa undang-undang tersebut akan berakhir musim gugur ini. “Tim saya dan saya sedang melihat semua opsi untuk memastikan informasi pribadi warga Amerika yang tersimpan di data center tetap aman,” ujarnya. Namun, kantor Rosen tidak mau merinci rencana tersebut.
Pencarian di reginfo.gov, situs web OMB yang berisi laporan agenda terpadu presiden, juga tidak menunjukkan hasil untuk FDCEA. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar, sementara juru bicara OMB hanya mengatakan akan memenuhi semua persyaratan hukum.
Di tengah ketidakpastian ini, Kongres telah memperkenalkan berbagai undang-undang terkait data center tahun ini, mulai dari yang mewajibkan tinjauan lingkungan hingga yang dirancang untuk melindungi moratorium lokal. Namun, tampaknya tidak satu pun dari RUU ini yang dirancang untuk mengatasi persyaratan dalam FDCEA atau secara khusus menangani data center yang dijalankan atau disewa oleh pemerintah federal.
Pemerintah Indonesia sendiri tengah mempersiapkan regulasi serupa melalui Perpres AI yang akan terbit tahun ini. Langkah ini bisa menjadi pelajaran berharga dari dinamika regulasi data center di AS, terutama dalam hal keseimbangan antara pengembangan teknologi dan pengawasan yang ketat.
Dengan tidak adanya arahan baru dari OMB, GSA tidak memiliki standar terukur untuk mengarahkan badan-badan federal dalam mengelola data center secara efisien. Ketidakpastian ini, di tengah booming AI dan kebutuhan infrastruktur yang semakin besar, menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan keamanan data dan efisiensi energi di AS.
Komentar
Belum ada komentar.