Telset.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Selain itu, Sukamta pun mendesak supaya perusahaan rintisan atau startup yang tergabung dalam program tersebut segera mundur.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Telset.id pada Jumat (24/04/2020), pemerintah seharusnya peka terhadap kritik terkait program Kartu Prakerja.
Sukamta menyatakan, banyak pihak yang menilai bahwa program tersebut tidak berjalan efektif, terutama selama pandemi Covid-19. Ditambah, biaya dari program pelatihan online juga dirasa terlalu mahal.
{Baca juga: KPPU Selidiki Penunjukan Startup Mitra Kartu Prakerja}
“Hentikan segera dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja,” kata Sukamta.
Program pelatihan online yang merupakan bagian dari program Kartu Prakerja pun tak lepas dari kritikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini. Ia dengan tegas menyatakan bahwa penunjukkan platform dari startup tidak transparan, karena tidak melalui proses tender terlebih dahulu.
“Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir,” tuturnya.
Ia merasa, pemerintah seharusnya fokus menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, dan segera menghentikan program Kartu Prakerja. Alasannya, hingga saat ini penyebaran Covid-19 masih terus terjadi dan kasusnya semakin bertambah setiap harinya.
{Baca juga: Kompetensi Startup Mitra Pelatihan Kartu Prakerja Diragukan}
“Saat seperti ini mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi segera Covid-19 yang hingga hari ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas di banyak kabupaten atau kota,” ucapnya.
Ia pun mendesak para platform digital yang sudah ditunjuk dalam program ini, seperti Ruangguru, Tokopedia, Bukalapak, OVO, dan LinkAja untuk mundur dari program ini.
“Perusahaan-perusahaan ini kapitalnya besar, di tengah pandemi Covid-19 alami lonjakan omset, masa masih mau menyusu ke pemerintah. Mestinya dalam kondisi keprihatinan seperti ini, malah memberikan bantuan bukan mencari untung dengan cara seperti ini,” pungkas Sukamta. (NM/MF)
