Telset.id, Jakarta – Ajakan damai Yahoo untuk penyelesaian kasus kebocoran data email pengguna ditolak oleh pengadilan di San Jose, California, Amerika Serikat. Alasannya, Yahoo tersebut dinilai tidak transparan.
Dilansir Reuters, Hakim Distrik Lucy Koh menyatakan, proposal penyelesaian masalah itu tidak adil dan masuk akal secara fundamental. Sebab, tidak ada pernyataan soal berapa banyak korban yang dapat dipulihkan.
Dikutip Telset.id pada Rabu (30/01/2019), perusahaan teknologi ini dinilai lambat melaporkan tiga celah keamanan dari 2013 hingga 2016 yang berdampak terhadap tiga miliar akun penggunanya. Hal itu merupakan satu kebocoran data terbesar sampai saat ini.
{Baca juga: Buntut Kasus 2013, Yahoo Didenda Rp 759 Miliar}
Perusahaan tersebut kabarnya sanggup membayar USD 50 juta atau Rp 706,7 miliar, dan memberikan pengawasan secara gratis selama dua tahun untuk sekitar 200 juta pengguna di Amerika Serikat dan Israel dengan total akun sebanyak satu miliar.
Tapi hakim mengatakan, bahwa proposal tidak menyatakan jumlah dana untuk melakukan pengawasan. Jumlah pengguna yang dicantumkan pun dinilai terlalu besar, karena jumlah pengguna aktif yang diungkapkan terhadap Hakim terhitung jauh lebih rendah.
{Baca juga: Pembobol Miliaran Akun Yahoo Divonis 5 Tahun Penjara}
Saat ini perusahaan layanan email tersebut merupakan bagian dari Verizon Communication Inc. Atas kasus itu, Verizon menyampaikan, meski permintaan penyelesaian tidak dikabulkan, perusahaan punya opsi menempuh jalur yang sifatnya berkelanjutan.
Yahoo baru mengumumkan dampak keboran data setelah setuju bisnis internetnya dibeli Verizon senilai USD 4,83 miliar atau Rp 68,2 triliun pada Juli 2016 lalu. Kasus tersebut mengakibatkan harga jual Yahoo turun menjadi USD 4,48 miliar atau setara dengan RP 63,3 triliun. (SN/FHP)
