Telset.id, Jakarta – Menkominfo Rudiantara ingin adanya peningkatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Caranya, dia ingin agar penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk electronic wallet (e-wallet) atau aplikasi.
Hal tersebut disampaikan Rudiantara usai menghadiri acara kolaborasi antara Grab Indonesia, Ovo dan Tokopedia di Jakarta, Kamis (02/05/2019) lalu. Menkominfo menilai jika perlu ada pembaruan dalam penyaluran bantuan tersebut dari melalui perbankan menjadi e-wallet atau transaksi non-tunai.
“Mendorong sistem keuangan pembayaran penarikan untuk program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menggunakan e-wallet, transaksi nontunai lewat aplikasi,” ucap Rudiantara.
{Baca juga: Grab, Ovo & Tokopedia Kompak Kampanye “Patungan untuk Berbagi”}
Menurut Rudiantara pembayaran nontunai lebih transparan. Pasalnya penyaluran akan terdata dengan baik melalui sistem sehingga potensi penggelapan uang ataupun korupsi, yang mungkin terjadi bisa dicegah.
“Kalau transaksi tunai, terkadang kita tak tahu bocor dimana. Terus orang cenderung mengambil semua uangnya kalau lewat bank. Kalau nontunai, butuhnya Rp 50 ribu ya bayarnya segitu,” ujarnya.
Kemudian melalui aplikasi nontunai investasi cenderung lebih murah. Sebelumnya jika menggunakan perbankan maka diperlukan investasi berupa perangkat mesin sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran atau Electronic Data Capture (EDC), dan biayanya lebih mahal.
Namun jika menggunakan transaksi nontunai maka penerima hanya memerlukan smartphone supaya transaksi bisa digunakan. “Daripada EDC dia investasi memanfaatkan aja punya masyarakat yaitu ponsel jadi gak perlu EDC,” imbuhnya.
{Baca juga: Industri Telko Sakit, Rudiantara: Ini Hutang Saya}
Terakhir Rudiantara membuka kesempatan bagi perusahaan yang mau mengembangkan konsep tersebut. Pemerintah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk jika ingin mewujudkan konsep transaksi nontunai.
“Siapa saja bisa pilot project dan ini diserahkan ke pasar,” pungkas Menkominfo Rudiantara. [NM/HBS]
