Telset.id, Jakarta – Penasihan teknologi dari presiden AS terpilih, Joe Biden, akan membantu menyusun UU privasi online California. Bruce Reed, mantan kepala staf Biden, akan mengambil peran utama dalam pemerintahan baru yang dipimpin Biden.
Menurut laporan Reuters, seperti dikutip Telset, Senin (23/11/2020), Reed baru-baru ini mengutuk undang-undang federal kontroversial yang melindungi perusahaan internet.
Ia pun membantu bernegosiasi dengan industri teknologi dan legislator atas nama pendukung inisiatif pemungutan suara yang mengarah kepada UU Privasi.
Pendukung UU privasi online melihat hukum tersebut sebagai model yang paling mungkin untuk hukum nasional. Reed juga ikut menulis bab dalam buku yang diterbitkan bulan lalu, yang mengecam undang-undang federal yang dikenal sebagai Bagian 230.
Reed, seorang veteran politik, adalah kepala staf Biden dari 2011 hingga 2013. Ia menggantikan Ron Klain, yang baru-baru ini diangkat menjadi kepala staf Gedung Putih. Reed kemudian menjabat sebagai presiden Broad Foundation, organisasi filantropi.
{Baca juga: Biden “Bagi-bagi Kursi” ke Bos Perusahaan Teknologi}
Reuters melaporkan bahwa tim kampanye Biden mengidentifikasi Reed sebagai orang teratas dalam kebijakan teknologi. Sayang, mereka menolak untuk merayu Reed supaya bersedia untuk diwawancara.
Reed terlibat dalam kampanye UU privasi online California dalam kapasitasnya sebagai ahli strategi untuk Common Sense Media, organisasi nirlaba yang didirikan oleh dosen Universitas Stanford, James Steyer, dalam penyediaan konten sehat bagi anak-anak.
Perusahaan teknologi awalnya menentang keras inisiatif pemungutan suara yang mengatur panggung bagi undang-undang. Sebab, UU privasi online bakal memberi konsumen hak untuk mempelajari informasi apa yang diberikan oleh setiap perusahaan.
Raksasa Teknologi Bekerja Sama dengan Joe Biden
Sebelumnya diberitakan, para raksasa Silicon Valley ingin mendesak presiden AS terpilih Joe Biden untuk membatalkan kebijakan ketat soal aturan imigrasi yang dibuat Presiden Donald Trump.
Perusahaan teknologi mengeluhkan kebijakan imigrasi karena mempersulit rekrutmen pemegang visa nan terampil. Perusahaan-perusahaan papan atas di Silicon Valley menggugat pemerintahan Trump.
{Baca juga: Apple dkk Lobi Joe Biden Batalkan Aturan Imigrasi Trump}
Mereka berusaha membatalkan perintah Trump yang membatasi imigrasi dan mengharuskan pekerja asing mendapat bayaran dengan tarif yang mendekati gaji pekerja rumah tangga.
Alhasil, raksasa teknologi pun bersama-sama berupaya memberi tahu tim transisi presiden terpilih Biden bahwa membatalkan kebijakan ketat Trump adalah prioritas utama industri pada tahun depan. (SN/MF)
