Telset.id – Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa akses internet di Indonesia masih timpang meski jumlah penyedia layanan internet (ISP) terus bertambah? Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap fakta mengejutkan: dari 1.290 ISP yang beroperasi, mayoritas hanya berkutat di 18 kota besar. Padahal, Indonesia memiliki 550 kota/kabupaten. Lantas, di mana letak masalahnya?
Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam Indonesia Digital Forum 2025 mengakui, pertumbuhan ISP yang pesat tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur. “Infrastruktur kita bukan melebar, tapi menumpuk. Lihat saja kesemrawutan kabel di jalan-jalan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Ironisnya, antrean permohonan izin ISP baru justru mencapai 530 perusahaan—angka yang berpotensi memperparah ketimpangan jika tidak dikelola dengan strategi jelas.
Moratorium ISP: Solusi atau Bumerang?
Dirjen Ekosistem Komunikasi Digital Kominfo, Edwin, sempat mengusulkan moratorium penerbitan izin ISP baru. Namun, Arif menegaskan bahwa langkah ini hanya solusi sementara. “Kita perlu roadmap jangka panjang. Saat ini, ISP seperti berlomba membangun menara di lokasi yang sama, alih-alih menjangkau daerah tertinggal,” paparnya. Data APJII menunjukkan, 72% infrastruktur internet terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sementara wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih kesulitan mendapatkan sinyal stabil.
Baca Juga:
Kolaborasi Kunci Pemerataan
Forum kolaborasi yang diinisiasi Pandi, APJII, dan ATSI berupaya merumuskan solusi konkret. Salah satunya dengan mendorong sinergi antara ISP besar dan pemain baru. “Teknologi satelit seperti Amazon Kuiper atau Starlink bisa menjadi pelengkap infrastruktur fiber optik,” tambah Arif. Namun, regulasi tarif dan bagi hasil perlu ditata ulang agar investasi di daerah kurang menguntungkan tetap menarik.
Pertanyaan besarnya: bisakah Indonesia mengejar ketertinggalan sebelum target Indonesia Emas 2045? Dengan pertumbuhan ISP 15% per tahun tapi cakupan yang stagnan, jawabannya tergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan—bukan sekadar menara yang menjulang di kota-kota metropolitan.
