Telset.id – Pemerintah Inggris resmi memberikan jalur cepat bagi pembangunan data center berskala besar. Melalui kebijakan baru, proyek-proyek tersebut kini bisa mendapatkan persetujuan langsung dari pemerintah nasional tanpa harus melalui proses perizinan rumit di tingkat dewan lokal.
Kebijakan ini diterapkan pada proyek yang dikategorikan sebagai Nationally Significant Infrastructure Projects (NSIPs). Melansir dari Tom’s Hardware, NSIPs adalah proyek besar yang dianggap penting secara nasional, seperti pembangkit listrik dan jalur kereta api. Data center sendiri telah masuk dalam daftar ini sejak awal tahun, yang berarti pengembang kini bisa mengajukan izin langsung ke pemerintah pusat.
Meski demikian, proses ini bersifat sukarela atau opt-in. Pengembang harus mengajukan permohonan status NSIP terlebih dahulu. Firma hukum Womble Bond Dickinson menjelaskan bahwa data center tidak secara otomatis disetujui sebagai NSIP. Sebaliknya, rezim NSIP beroperasi berdasarkan sistem opt-in bagi pengembang.
“Proyek data center dapat diarahkan ke dalam rezim NSIP jika Menteri Negara menganggapnya memiliki kepentingan nasional dan memenuhi persyaratan undang-undang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perencanaan 2008,” demikian pernyataan firma hukum tersebut kepada Tom’s Hardware.
Namun, hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas dari pemerintah mengenai kriteria spesifik yang membuat sebuah data center memenuhi syarat untuk status NSIP. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa setiap proyek data center kecerdasan buatan (AI) bisa dianggap “penting secara nasional.”
Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah (MHCLG) menyatakan bahwa perubahan ini dapat memangkas waktu perencanaan dan pengajuan hingga satu tahun. Selain itu, pengembang juga bisa menghemat biaya hingga USD 1,3 miliar atau setara GBP 1 miliar.
Keuntungan lainnya, pengembang akan mendapatkan dukungan teknis dan saran yang berarti dari Planning Inspectorate sebelum mengajukan aplikasi. Hal ini memastikan proses berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga proyek data center bisa segera terealisasi.
Baca Juga:
Tiga proyek data center di Inggris sudah mulai merasakan manfaat dari status NSIP ini. Langkah pemerintah Inggris ini tampaknya terinspirasi oleh kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana, 7 dari 10 warga Amerika kini menentang pembangunan data center di dekat komunitas mereka.
Pertempuran “not in my backyard” (NIMBY) ini berubah menjadi pertarungan hukum yang mahal dan memakan waktu. Pengembang menghadapi perlawanan di tingkat kota, kabupaten, dan negara bagian. Akibatnya, semakin banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan pembangunan data center.
Data menunjukkan, lebih dari 75 proyek data center senilai USD 130 miliar tertunda di seluruh Amerika Serikat hanya dalam kuartal pertama tahun 2026. Angka ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya dampak dari resistensi lokal terhadap pembangunan infrastruktur digital.
Untuk mengatasi kekhawatiran tentang tidak adanya kualifikasi yang jelas, Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris berencana menerbitkan Pernyataan Kebijakan Nasional (NPS) pada akhir tahun ini. NPS diharapkan memberikan panduan yang lebih terperinci tentang kriteria data center yang memenuhi syarat sebagai proyek penting nasional.
Sementara itu, lebih dari 80 proyek telah menggunakan layanan pra-aplikasi dari Planning Inspectorate. Layanan ini membantu pengembang mempercepat proses pembangunan data center. Langkah ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari industri terhadap kebijakan baru pemerintah Inggris.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis Inggris untuk menarik investasi di sektor infrastruktur digital. Dengan mempercepat proses perizinan, Inggris ingin menjadi tujuan utama bagi perusahaan teknologi global yang ingin membangun data center. Hal ini juga sejalan dengan upaya Inggris untuk menjadi pusat inovasi AI di Eropa.
Namun, tantangan masih ada. Kriteria yang jelas untuk status NSIP masih dinantikan. Tanpa panduan yang transparan, ada risiko bahwa proses perizinan justru menjadi tidak konsisten. Pemerintah harus segera merumuskan NPS untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengembang.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Jika berjalan lancar, Inggris bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola pembangunan infrastruktur digital berskala besar. Sebaliknya, jika gagal, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru di masa depan.
Dari sisi pengguna, kebijakan ini berarti pembangunan infrastruktur digital di Inggris akan lebih cepat. Data center baru akan mendukung layanan cloud, AI, dan aplikasi digital lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Dengan infrastruktur yang lebih baik, kualitas layanan digital di Inggris diharapkan meningkat.
Secara keseluruhan, kebijakan ini adalah langkah berani dan inovatif dari pemerintah Inggris. Dengan memangkas birokrasi dan memberikan insentif, Inggris ingin memenangkan persaingan global dalam pembangunan infrastruktur AI. Kini, semua mata tertuju pada implementasi kebijakan ini di lapangan.
Komentar
Belum ada komentar.