Telset.id, Jakarta – Google kemungkinan sedang bersiap-siap untuk meluncurkan mesin pencarian di China yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur mengenai sensor di negara itu. Sebelumnya Google memilih keluar dari negara itu pada tahun 2010, karena menolak untuk menyensor konten pencarian.
Menurut dokumen yang dilihat The Intercept, mesin pencarian Google ini akan membuat daftar hitam hasil pencarian dan website yang berisi tentang hak asasi manusia, demokrasi, agama dan protes damai.
Dokumen tersebut memberi petunjuk mengenai proyek bernama kode Dragonfly yang berlangsung sejak musim semi 2017.
Baca juga: Google Ingin Kembali Masuk Pasar China
Dilansir dari CNET, programmer dan insinyur Google dilaporkan telah membuat aplikasi Android yang sudah ditunjukkan kepada pemerintah China. Versi final dari aplikasi itu kemungkinan akan diluncurkan dalam waktu enam hingga sembilan bulan, tergantung persetujuan dari pejabat China.
Namun kabar tersebut dibantah surat kabar milik negara, China Securities Daily pada hari Kamis, lalu. Dalam laporan koran tersebut ditulis bahwa kembalinya Google ke China tidak benar.
Menurut para analis dan informasi dari departemen terkit, yang tidak disebutkan namanya menunjukan Google tidak mungkin untuk kembali ke China dalam waktu dekat.
Pada 2010, Google menarik diri dan tidak menyediakan alat pencarian untuk pasar China. Sementara versi mesin pencari internasionalnya diblokir oleh China.
Baca juga: Pasar Android Menggiurkan, Google akan Comeback di China
Kali ini, Google dilaporkan membangun mesin pencarian yang akan mematuhi undang-undang sensor China, meskipun saat ini China jauh lebih ketat dari sebelumnya dalam hal kebebasan berbicara di online.
“Kami menyediakan sejumlah aplikasi seluler di China, misalnya Google Translate dan File Go, dan juga membantu pengembang China, serta berinvestasi di perusahaan Cina seperti JD.com. Tapi kami tidak mau berkomentar mengenai spekulasi rencana masa depan,” kata juru bicara Google dalam sebuah pernyataan.
Pasar China yang sangat besar memang sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS). Namun hubungan AS dan China yang kian memanas, membuat mereka mengalami kesulitan untuk masuk ke Negeri Panda tersebut.
Pemerintah China membuat aturan bagi perusahaan AS, termasuk Google untuk tunduk pada regulasi setempat yang melakukan sensor terhadap semua konten di internet. Pihak AS sendiri dibawah kepemimpinan Donald Trump, memiliki hubungan yang buruk dengan China.
Trump melarang perusahaan-perusahaan AS untuk membeli produk China, dengan alasan mengancam keamanan negara. Huawei dan ZTE menjadi contoh “korban” dari kebijakan ini. Kedua perusahaan itu dicekal oleh AS.
Beberapa waktu lalu, anggota parlemen AS mendesak Alphabet, perusahaan induk Google, untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan raksasa teknologi China, Huawei. Menurut parlemen, hal itu berpotensi menimbulkan risiko serius bagi konsumen maupun keamanan nasional AS.
Menurut CNBC, dalam sebuah surat kepada CEO Google, Sundar Pichai, pada Rabu (20/6), baik anggota parlemen Republik maupun Demokrat menyatakan prihatin terhadap kemitraan strategis Google dengan Huawei. Apalagi, keduanya memiliki hubungan kerja sama jangka panjang.
Baca juga: Parlemen AS Tuding Google Dukung Partai Komunis China
Huawei, yang kini menjadi produsen ponsel terbesar ketiga di dunia berdasarkan pangsa pasar, membuat perangkat dengan mengadopsi sistem operasi Android bikinan Google. Pada Januari 2018 lalu, mereka juga membentuk kemitraan untuk bekerja dalam standar baru perpesanan ponsel.
Hal yang cukup membuat para pembuat undang-undang kecewa adalah Google terus bekerja sama dengan Huawei, tetapi Google justru menghentikan kemitraan dengan pemerintah AS dalam Proyek Maven.
Proyek Maven adalah proyek pembuatan senjata menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang akan rencananya akan dikembangkan patungan antara Google dengan Departemen Pertahanan AS. [BA/HBS]
Sumber: CNET
