Telset.id, Jakarta – Aplikasi video pendek TikTok meluncurkan pusat moderasi konten dalam upaya meningkatkan transparansi. Hal itu dilakukan setelah TikTok menuai kritik dari anggota parlemen Amerika Serikat (AS) terkait privasi pengguna.
Anggota parlemen AS telah menuding TikTok berbagi data pengguna dengan pemerintah China. Pusat Transparansi akan dibuka di kantor TikTok di Los Angeles, AS. Para ahli eksternal akan mengawasi operasionalnya.
Pusat Transparansi TikTok akan memberi wawasan tentang kode sumber aplikasi, instruksi internal yang dijaga ketat dari perangkat lunak, serta menawarkan rincian lebih lanjut mengenai privasi dan keamanan pengguna.
{Baca juga: Bos Reddit Tuduh TikTok sebagai Aplikasi Spyware Parasit}
Beberapa pejabat AS yang menangani masalah keamanan dan intelijen nasional telah melarang para karyawan menggunakan TikTok. Angkatan Laut AS juga mengharamkan TikTok tersedia di perangkat yang dikeluarkan pemerintah.
Seperti dikutip Telset.id dari New York Post, Kamis (12/03/2020), Senator Republik, Josh Hawley, menyerukan larangan menyeluruh kepada semua karyawan federal untuk mengunduh aplikasi besutan ByteDance tersebut di perangkat masing-masing.
{Baca juga: Challenge #PakePerasaan Viral di TikTok, Seperti Apa?}
TikTok sendiri telah membantah klaim AS soal masalah privasi pengguna. Mereka mengatakan bahwa data pengguna disimpan di AS, dan kata mereka, pemerintah China tidak memiliki yurisdiksi atas konten yang ada di luar negeri.
TikTok sendiri merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek dengan efek khusus. Aplikasi tersebut sangat populer di Asia Tenggara, termasuk India dan Indonesia. (SN/MF)