JAKARTA – Pemerintah India sepertinya cukup aktif untuk urusan blokir-memblokir. Setelah beberapa waktu lalu sibuk melarang Xiaomi dan OnePlus untuk berjualan di negaranya, kini, giliran situs Vimeo, Weebly, DailyMotion, Archive.org dan GitHub yang dikenakan larangan, alias diblokir.
Tidak diketahui apa alasan sebenarnya sejumlah situs ini diblokir. Namun, kabar yang beredar mengatakan bahwa situs-situs itu dilarang karena diduga menjadi host untuk isi konten menguntungkan bagi kelompok teroris ISIS. Daftar larangan itu meliputi 32 situs populer – beberapa di antaranya seperti yang kami sebutkan di atas, dan sebagian besar non politik.
Sebuah laporan telah keluar sejak itu mengatakan bahwa empat dari situs yang ada tengah dalam proses dibuka kembali, yakni Weebly, Vimeo, DailyMotion, dan “gist.github.com” Tidak jelas akan seperti apa status Github, mengingat situs tersebut muncul dua kali dalam daftar larangan.
The sites that have removed objectionable content and/or cooperated with the on going investigations, are being unblocked. 2/2
— Arvind Gupta (@buzzindelhi) December 31, 2014
Larangan ini, seperti dikutip dari Androidpolice, (2/1/2015), datang menyusul penangkapan Mehdi Masroor Biswas pada Desember lalu, seorang pria India yang mengaku mengoperasikan akun Twitter pro-ISIS.
India telah melarang ISIS, keputusan yang memberi pemerintah mereka wewenang untuk membasmi pengaruh kelompok teroris dengan cara ini. Meskipun tidak diyakini bahwa organisasi yang berbasis di Irak itu memiliki banyak simpatisan di India, tindakan nyata yang diambil ini adalah bagian dari kekhawatiran yang meningkat terkait sensor dan profiling.
Meskipun, sulit untuk melihat bagaimana Github, misalnya, mengancam kepentingan nasional India dengan menjadi pihak untuk pesan perekrutan teroris. Sementara yang lain secara logis bisa menjadi host beberapa konten pro-ISIS, seperti Vimeo dan Dailymotion, sensor semacam ini sulit untuk dibenarkan. Dan mengingat Archive.org adalah proyek yang didedikasikan untuk menyimpan dan berbagi sebanyak mungkin konten di Internet, tampaknya tidak masuk akal untuk menuntut mereka selektif menghapus pidato politik tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, beberapa operator situs yang termasuk ke dalam daftar yang dilarang mengaku belum dihubungi mengenai konten yang seharusnya bisa diterima di India. [IF]
