Telset.id – Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah informasi yang dihasilkan kecerdasan artifisial (AI). Menurutnya, jawaban AI yang terdengar meyakinkan tetap bisa salah, bias, bahkan mengarang fakta, sehingga sikap berpikir kritis menjadi benteng utama agar pengguna tidak menjadi korban disinformasi.
Peringatan itu disampaikan Heru saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menekankan bahwa informasi dari AI bukan kebenaran mutlak karena teknologi tersebut menyusun jawaban berdasarkan pola data dan probabilitas yang tetap memiliki peluang keliru.
“AI bisa terdengar sangat meyakinkan, tetapi tetap bisa salah, bisa bias, bahkan mengarang fakta. Kita perlu membangun sikap kritis, jangan percaya begitu saja karena jawabannya rapi, bahasanya canggih, atau disampaikan dengan percaya diri,” kata Heru.
Bagi Heru, ancaman terbesar bukanlah kemampuan mesin membuat kebohongan yang meyakinkan. Persoalan yang lebih serius muncul ketika manusia kehilangan kemampuan membedakan antara fakta dan rekayasa. Karena itu, ia menyoroti pentingnya penguatan literasi digital mengenai AI di tengah masyarakat.
“AI boleh menjadi asisten berpikir, tetapi jangan sampai menggantikan kemampuan kita untuk berpikir. Jangan hanya pintar menggunakan AI, tetapi kita juga harus cerdas meragukan, memeriksa, dan memverifikasi hasilnya,” ujar pengamat yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu.
Isu soal ketergantungan pada AI memang bukan hal baru. Fenomena overreliance AI disebut membuat mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Pola serupa juga disorot di lingkungan pendidikan, seperti kebijakan Google yang mematikan layanan Search di sekolah yang menolak fitur AI dan berdampak pada siswa.
Baca Juga:
Heru lantas mengingatkan agar masyarakat memverifikasi lebih dulu informasi yang diterima di internet, terutama jika konten tersebut dibuat oleh AI, sebelum menyebarkannya. Informasi yang diterima sebaiknya diperiksa dari sumber asli, tanggal, konteks, serta dibandingkan dengan media atau kanal resmi.
Untuk menanggulangi risiko penyebaran misinformasi oleh AI, Heru mengusulkan tiga langkah perlindungan. Langkah pertama adalah edukasi masyarakat yang masif, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas. Langkah kedua adalah tanggung jawab platform digital. Langkah ketiga adalah penegakan hukum yang proporsional.
Pada lapis kedua, platform digital dituntut transparan, wajib memperkuat sistem deteksi konten manipulatif, menyediakan kanal pengaduan yang responsif, serta memberikan label peringatan pada konten deepfake. Tuntutan ini menempatkan platform sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas ekosistem informasi yang lebih sehat.
Meski mendorong penguatan perlindungan ekosistem digital lintas sektor, Heru mengingatkan agar penegakan aturan terkait AI tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa yang harus dilawan adalah manipulasi dan penipuan, bukan kebebasan berekspresi.
“Jangan menjadikan semua konten AI sebagai ancaman atau alasan untuk membatasi kritik. Yang harus dilawan adalah manipulasi dan penipuan, bukan kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Seruan Heru sejalan dengan sejumlah peringatan lain soal penggunaan AI yang berlebihan. Di dunia kerja, seorang pria Kentucky bahkan menang pengecualian religius dari penggunaan AI di kantor. Kasus itu menunjukkan bahwa persoalan AI kini menyentuh ranah kebijakan dan hak individu, bukan sekadar soal teknologi.
Dengan tiga langkah perlindungan yang diusulkan, Heru menempatkan edukasi sebagai fondasi utama. Masyarakat didorong tidak hanya cakap memakai AI, tetapi juga cerdas meragukan, memeriksa, dan memverifikasi setiap hasilnya sebelum dipercaya atau disebarkan.
Komentar
Belum ada komentar.