Telset.id – Seorang hakim federal Amerika Serikat memutuskan bahwa penetapan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan oleh Departemen Pertahanan AS adalah ilegal dan tidak berdasar. Keputusan ini sekaligus melarang sejumlah lembaga federal untuk memberlakukan perintah Presiden Trump yang menghentikan penggunaan alat-alat buatan perusahaan AI tersebut.
Hakim Distrik AS Rita Lin menemukan bahwa pembatasan yang diterapkan Departemen Pertahanan AS pada perusahaan AI dan model Claude mereka bersifat “ilegal dan tidak berdasar.” Dalam putusan setebal 59 halaman itu, hakim juga melarang beberapa lembaga federal untuk menegakkan perintah Trump yang menghentikan penggunaan layanan Anthropic. Kemenangan hukum ini menjadi preseden penting bagi hubungan antara perusahaan teknologi dan pemerintah AS.
“Penggunaan kosong keamanan nasional bukanlah cek kosong untuk menghukum dan membalas kritikus pemerintah,” kata Hakim Lin dalam putusannya. “Baik Konstitusi maupun undang-undang federal yang digunakan oleh Para Tergugat tidak mengizinkan mereka untuk menjatuhkan hukuman luas yang didasarkan terutama pada kritik Anthropic terhadap pandangan Administrasi.”
Latar Belakang Sengketa Pentagon dan Anthropic
Perselisihan ini bermula pada akhir Februari, ketika Departemen Pertahanan AS dan Sekretarisnya Pete Hegseth menekan Anthropic untuk menghapus sejumlah pengaman tertentu dari sistem AI mereka. Namun, CEO Anthropic Dario Amodei menegaskan bahwa perusahaan akan menolak menggunakan modelnya untuk pengawasan massal atau pengembangan senjata otonom.
Pada akhir Februari, Trump memerintahkan semua lembaga pemerintah AS untuk berhenti menggunakan Claude dan layanan Anthropic lainnya, yang memperburuk perseteruan. Presiden menyebut akan ada masa transisi enam bulan bagi lembaga federal untuk berpindah dari produk-produk Anthropic. Negosiasi selanjutnya gagal dan Anthropic menjadi perusahaan AS pertama yang ditetapkan sebagai risiko rantai pasokan.
Kasus ini berakar dari sengketa sengit antara Pentagon dan Anthropic terkait kesepakatan senilai $200 juta untuk menggunakan model Claude dalam aplikasi militer. Keretakan dimulai setelah laporan bahwa AS menggunakan Claude dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Setelah operasi tersebut, seorang karyawan Palantir menyampaikan kekhawatiran dari staf Anthropic kepada pejabat AS tentang bagaimana model mereka digunakan.
Dalam negosiasi, Anthropic bersikeras pada batasan tertentu tentang bagaimana model mereka dapat digunakan, termasuk dukungan untuk senjata otonom yang mematikan dan sistem pengawasan massal. Namun Hegseth menolak semua pembatasan tersebut, dengan alasan bahwa kontraktor tidak dapat menentukan bagaimana teknologi digunakan setelah diterapkan dan bersikeras bahwa kontrak mengizinkan “semua penggunaan yang sah.”
Setelah negosiasi gagal pada Februari, Hegseth dipandang luas sebagai pihak yang menghukum Anthropic dengan menetapkannya sebagai “risiko rantai pasokan,” sebuah alat keamanan nasional yang memasukkan perusahaan ke daftar hitam dari bisnis dengan pemerintah federal. Pentagon saat itu menyatakan label risiko rantai pasokan tersebut tepat karena memberikan akses Anthropic ke sistem rahasia apa pun akan “memperkenalkan risiko yang tidak dapat diterima” jika laboratorium AI dapat menonaktifkan atau mengubah teknologinya, misalnya, saat perang.
Putusan Hakim Lin juga mencabut tindakan hukuman tambahan oleh Hegseth yang mencegah kontraktor atau pemasok militer AS untuk berbisnis dengan Anthropic, sebuah posisi yang disebut Lin sebagai “sewenang-wenang, berubah-ubah, penyalahgunaan kebijaksanaan, dan tidak sesuai dengan hukum.” Hakim juga menemukan kelemahan utama dalam kasus Pentagon—pemerintah terus bekerja sama erat dengan Anthropic bahkan setelah secara publik menggambarkannya sebagai ancaman rantai pasokan.
Hakim juga memutuskan bahwa sembilan lembaga—termasuk Pentagon, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri—telah menjatuhkan sanksi tidak sah pada Anthropic. Putusan tersebut menghapus hukuman itu.
Dampak Putusan bagi Anthropic dan Pemerintah
Menanggapi putusan tersebut, juru bicara Anthropic menyatakan, “Kami menyambut baik keputusan pengadilan bahwa penetapan risiko rantai pasokan ini melanggar hukum. Kami tetap fokus untuk bekerja sama secara produktif dengan pemerintah untuk memanfaatkan AI bagi keamanan nasional kami sehingga semua warga Amerika mendapat manfaat dari teknologi ini.”
Hakim Lin menegaskan bahwa pemerintah AS tidak boleh menggunakan kekuatan keamanan nasional terhadap perusahaan teknologi yang tidak setuju dengan kebijakannya. Putusan ini penting tidak hanya bagi Anthropic, tetapi juga bagi semua perusahaan swasta yang berbisnis dengan pemerintah.
Namun, Hakim Lin menegaskan bahwa Pentagon tidak diwajibkan untuk menggunakan model Anthropic, dan putusan tersebut tidak mencegah Pentagon untuk memilih menggunakan model lain. Juru bicara Pentagon belum dapat dimintai komentar, tetapi departemen tersebut diperkirakan akan mengajukan banding.
Anthropic mengajukan dua gugatan sebagai respons—satu di pengadilan distrik federal di California dan satu di Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia—menuduh Pentagon melanggar perlindungan Amandemen Pertama dan Kelima atas dasar ideologis. Kasus di DC masih berlangsung. Putusan Hakim Lin memberikan kemenangan bagi Anthropic pada salah satu gugatan tersebut, tetapi Anthropic masih dianggap sebagai risiko rantai pasokan menunggu keputusan kedua.
Lin mengutip keterlibatan administrasi dalam meninjau model Anthropic tingkat lanjut sebagai bagian dari putusannya. “Bahkan sekarang, pemerintah sedang membahas kolaborasi dengan Anthropic pada model barunya, Mythos, dalam berbagai konteks sensitif,” tulisnya. “Tidak ada satu pun yang konsisten dengan ketakutan tulus bahwa Anthropic adalah penyabot yang akan meracuni perangkat lunaknya untuk membahayakan keamanan nasional.”
Penetapan risiko rantai pasokan ini tidak memperlambat langkah Anthropic menuju IPO yang kemungkinan mendekati rekor akhir tahun ini. Awal bulan ini, pendapatan perusahaan melonjak ke rekor $11,5 miliar, 14 kali lebih banyak dari yang diperolehnya pada kuartal yang sama tahun lalu.
Terpisah dari penetapan risiko rantai pasokan, model-model teratas Anthropic baru-baru ini menjadi subjek kerangka pengawasan AI pemerintahan Trump karena kemampuannya yang kuat. Model AI terbaik Anthropic dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Putusan ini menjadi preseden penting dalam hubungan antara perusahaan teknologi dan pemerintah, terutama dalam hal kebebasan berbicara dan kritik terhadap kebijakan administrasi. Keputusan Hakim Lin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan wewenang keamanan nasional untuk membalas kritik dari perusahaan teknologi. Kasus serupa juga pernah terjadi, seperti Hakim AS Tetap Kebal Hukum dalam konteks penggunaan AI di pengadilan.
Meskipun demikian, kemenangan hukum ini tidak sepenuhnya memulihkan hubungan kerja Anthropic dengan Pentagon. Bahkan jika memenangkan kedua kasus, Pentagon tidak akan diwajibkan untuk melanjutkan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Pemerintah tetap memiliki kebebasan untuk memilih vendor AI sesuai preferensinya.
Perkembangan ini juga menarik untuk dicermati mengingat dinamika industri AI yang semakin kompetitif. Sementara Anthropic berjuang melawan pembatasan pemerintah, perusahaan lain seperti xAI milik Elon Musk mengambil langkah berbeda. Elon Musk Putuskan SpaceX dan xAI untuk eksklusif menggunakan GPU Nvidia dalam pengembangan model mereka.
Kasus ini juga menjadi sorotan di tengah meningkatnya pengawasan hukum terhadap perusahaan AI. Beberapa waktu lalu, Hakim Tolak Gugatan xAI dalam kasus serupa yang melibatkan larangan aplikasi di Minnesota, menunjukkan bahwa pengadilan semakin sering menjadi ajang penyelesaian sengketa teknologi.
Putusan Hakim Lin memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan dalih keamanan nasional untuk membungkam kritik dari perusahaan teknologi. Ini menjadi landasan penting bagi masa depan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan AI untuk keamanan nasional.
Bagi industri AI secara keseluruhan, putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa perusahaan memiliki hak untuk menolak penggunaan teknologi mereka untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan, tanpa harus takut akan pembalasan dari pemerintah. Ini adalah keseimbangan yang penting antara keamanan nasional dan kebebasan berpendapat di era digital.
Keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah AS di masa depan dalam menangani perusahaan teknologi yang memiliki pandangan berbeda. Dengan adanya preseden hukum ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen keamanan nasional untuk tujuan yang bersifat politis atau pembalasan.
Anthropic sendiri tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Juru bicara perusahaan menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada pemanfaatan AI untuk keamanan nasional yang bermanfaat bagi seluruh warga Amerika, selama hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan perusahaan.
Sementara itu, pengamat industri memperkirakan bahwa putusan ini akan memperkuat posisi tawar Anthropic dalam negosiasi-negosiasi berikutnya dengan pemerintah. Meskipun Pentagon tidak wajib menggunakan model Claude, keputusan pengadilan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis yang adil dan transparan tetap menjadi landasan dalam hubungan kontraktual dengan pemerintah.
Komentar
Belum ada komentar.