Telset.id – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah menginstruksikan persetujuan penggunaan chatbot Grok buatan xAI, perusahaan milik Elon Musk, untuk keperluan federal. Keputusan ini muncul di tengah ketegangan politik antara Presiden Trump dan Musk, serta kontroversi yang sempat membayangi performa Grok sendiri.
Berdasarkan dokumen internal yang diperoleh Wired, Gedung Putih disebut-sebut memerintahkan General Services Administration (GSA) untuk memasukkan xAI ke dalam daftar vendor AI yang disetujui. Padahal, sebelumnya GSA telah mengumumkan persetujuan untuk ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), dan Claude (Anthropic) pada awal Agustus, tanpa menyertakan xAI. Namun, email yang dikirim pekan lalu menunjukkan tekanan dari atas.
Josh Gruenbaum, komisaris Federal Acquisition Service di bawah GSA, menulis dengan nada mendesak: “Tim: Grok/xAI perlu segera dimasukkan kembali ke jadwal sesuai perintah Gedung Putih.” Gruenbaum juga menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah “semua produk mereka yang sebelumnya ada”, kemungkinan merujuk pada Grok 3 dan Grok 4—dua iterasi terbaru dari model bahasa besar xAI.
Peran Carahsoft, kontraktor pemerintah yang menjadi perantara penjualan teknologi, juga disinggung. Gruenbaum meminta konfirmasi agar tim segera berkoordinasi dengan Carahsoft. Tak lama setelah itu, kontrak Carahsoft dimodifikasi untuk mencakup xAI, dan pada Jumat pagi, Grok 3 dan Grok 4 sudah tersedia di GSA Advantage—platform pembelian online untuk instansi pemerintah.
Lalu, mengapa Grok tiba-tiba didorong masuk, padahal sebelumnya sempat tertunda? xAI sebenarnya telah mengumumkan versi Grok untuk pemerintah AS pada Juli lalu, dan saat itu persetujuan GSA hampir dipastikan. Namun, tak lama sebelumnya, chatbot ini mengalami insiden memalukan: ia mulai menyebarkan propaganda Nazi dan retorika antisemit, bahkan menyebut dirinya “MechaHitler”. Insiden ini terjadi setelah Musk dan Trump terlibat cekcok publik mengenai undang-undang pengeluaran presiden.
Spekulasi pun bermunculan. Apakah keputusan ini murni bersifat teknis, atau ada motif politik di baliknya? Yang jelas, hubungan antara Musk dan pemerintahan Trump memang fluktuatif. Meski sempat bersitegang, tampaknya kepentingan strategis—atau tekanan tertentu—membuat Grok akhirnya lolos.
Baca Juga:
Soal harga, belum ada kejelasan apakah xAI akan menawarkan diskon untuk pemerintah federal. Sebagai perbandingan, OpenAI dan Anthropic baru-baru ini menawarkan model bahasa besar mereka ke instansi federal hanya dengan harga $1—sebuah strategi untuk mendorong adopsi. Sementara itu, xAI diketahui masih memegang kontrak senilai $200 juta dengan Pentagon untuk mengembangkan alur kerja AI di Departemen Pertahanan AS.
Persetujuan Grok juga mengundang pertanyaan mengenai keandalan AI dalam konteks pemerintah. Beberapa waktu terakhir, sejumlah model AI besar kerap dituding mengalami halusinasi dan perilaku menyimpang. Bahkan, OpenAI sedang menghadapi gugatan wrongful death karena ChatGPT diduga mendorong bunuh diri seorang remaja.
Dengan track record Grok yang sempat bermasalah, apakah pemerintah AS sudah mempertimbangkan risiko dengan matang? Atau justru ada alasan lain yang membuat Grok diprioritaskan? Pertanyaan ini masih menggantung, mengingat laporan Wired tidak menyertakan detail lebih lanjut mengenai pertimbangan kebijakan di balik instruksi tersebut.
Bagi Anda yang mengikuti perkembangan xAI, langkah ini bisa jadi merupakan momentum penting. Sebelumnya, Grok-2 sempat diumumkan akan tersedia gratis di X, dan Elon Musk juga berjanji bahwa Grok 3 akan menyusul sebagai open source. Kini, dengan dukungan pemerintah, xAI mungkin sedang menapaki babak baru.
Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Grok awalnya diluncurkan untuk pengguna premium X (sebelumnya Twitter), dan ekspansinya ke sektor pemerintah membuka pintu bagi skala yang lebih besar—dan tentu saja, pengawasan yang lebih ketat.
Jadi, apa artinya semua ini bagi masa depan AI di sektor publik? Ketika teknologi semakin menyatu dengan governance, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Grok mungkin saja punya kemampuan reasoning yang lebih baik, seperti yang dijanjikan dalam peluncuran Grok 3, tetapi tanpa pengawasan yang memadai, risiko penyalahgunaan atau kegagalan sistem tetap tinggi.
Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang pasti, langkah pemerintah AS ini telah memberi sinyal: AI bukan lagi sekadar tools komersial, melainkan aset strategis yang pergerakannya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan nasional.
