AI Data Center Pemicu Lonjakan Tagihan Listrik di AS

Telset.id – Lonjakan konsumsi listrik dari pusat data kecerdasan buatan (AI) telah memicu kenaikan biaya listrik yang signifikan bagi warga Amerika Serikat, memaksa pemerintah federal mengambil langkah konkret melalui kebijakan perlindungan tarif listrik. Kebijakan yang disebut “ratepayer protection pledge” ini digaungkan langsung oleh Presiden Donald Trump untuk menekan dampak kenaikan biaya yang memberatkan masyarakat.

Menurut laporan Tom’s Hardware yang dikutip dari Associated Press, sebanyak 23 gubernur negara bagian dan 187 perusahaan utilitas serta pengembang pusat data telah menandatangani janji perlindungan tarif listrik tersebut. Beberapa perusahaan besar yang turut serta antara lain NextEra Energy, Duke Energy, American Electric Power, Southern Co., Pacific Gas & Electric, serta pengembang pusat data seperti Equinix, Digital Realty, dan Prologis.

Presiden Trump pertama kali mengumumkan janji ini pada akhir Februari lalu dalam pidato State of the Union. Seminggu kemudian, ia mengundang para pemain besar AI seperti Meta, Amazon, dan OpenAI ke Gedung Putih untuk memaksa mereka membiayai kebutuhan listrik mereka sendiri. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya listrik yang melonjak akibat permintaan energi yang masif dari pusat data AI.

Menteri Energi Chris Wright pada bulan Maret lalu menyatakan bahwa kebijakan ini “akan memberikan energi yang lebih terjangkau, andal, dan aman bagi rakyat Amerika.” Presiden Trump juga menegaskan dalam acara tersebut, “Tagihan listrik untuk keluarga Amerika akan benar-benar turun. Mereka akan memiliki banyak kelebihan listrik, dan akan dialirkan ke jaringan.”

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Meskipun ada janji dari Gedung Putih, tarif listrik di berbagai wilayah Amerika Serikat justru terus meroket. PJM Interconnection, operator jaringan listrik terbesar di Amerika, memberlakukan tagihan sebesar USD 2 miliar kepada negara bagian Maryland untuk meningkatkan jaringan listrik guna mengakomodasi pusat data AI yang berada di luar negara bagian tersebut.

Monitoring Analytics, lembaga pengawas independen yang memantau PJM Interconnection, juga melaporkan bahwa kenaikan biaya listrik sebesar 75,5% di wilayah kekuasaan PJM secara langsung disebabkan oleh pusat data. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pengembangan AI dan infrastrukturnya membawa dampak besar terhadap kantong konsumen rumah tangga.

Belum jelas apakah kenaikan biaya ini merupakan efek jangka panjang dari pembangunan AI yang terjadi bahkan sebelum janji Gedung Putih diumumkan. Namun, tampaknya pemerintahan Trump terus berupaya memperkuat komitmen ini dengan meminta negara bagian, perusahaan utilitas, dan pengembang pusat data untuk berpartisipasi.

Trump terus mendorong percepatan adopsi alat dan infrastruktur AI, dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat harus memenangkan “perlombaan AI” untuk mempertahankan supremasi globalnya, terutama saat China semakin ketat bersaing dalam teknologi ini. Namun, dorongan ini berbenturan dengan penolakan dari masyarakat Amerika yang mulai merasakan dampak langsungnya.

Berbagai isu seperti kenaikan biaya listrik, kualitas air, polusi suara, dan masalah lain yang disebabkan oleh pusat data semakin banyak dilaporkan. Akibatnya, beberapa yurisdiksi menerapkan larangan sementara terhadap pembangunan pusat data, termasuk Seattle yang menjadi basis Amazon dan Microsoft, serta negara bagian New York. Perkembangan ini mengancam kebijakan AI pemerintahan saat ini yang telah memerintahkan operator jaringan untuk mempercepat pengajuan aplikasi pusat data AI.

Janji perlindungan tarif listrik ini diharapkan memungkinkan Amerika Serikat memiliki pusat data tanpa harus menghukum warga biasa dengan kenaikan biaya listrik yang berlebihan. Namun, para kritikus menilai bahwa janji ini hanyalah sebuah komitmen tanpa kekuatan hukum yang mengikat.

Associated Press melaporkan bahwa California sedang berupaya mengesahkan undang-undang yang akan mengkodifikasikan janji-janji ini menjadi hukum. Sementara itu, Oregon menjadi satu-satunya negara bagian yang telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pengembangan yang menggunakan daya lebih dari 20 megawatt untuk membayar bagian yang adil.

Undang-undang POWER Act, yang disahkan pada April 2025—hampir setahun sebelum Trump mengumumkan janji perlindungan tarif listrik—mewajibkan tagihan listrik konsumen besar untuk “mencerminkan biaya sebenarnya dari layanan listrik mereka.” Akibatnya, Portland General Electric (PGE), pemasok listrik terbesar di Oregon, telah menaikkan tagihan listrik pusat data sebesar 30% sambil memotong biaya residensial sebesar 1,3%.

Belum diketahui apakah negara bagian lain yang telah menandatangani janji tersebut memiliki undang-undang serupa yang sedang berjalan, atau langkah apa yang akan diambil oleh pengembang pusat data untuk menepati janji mereka. Meskipun demikian, Presiden Trump tetap bersikeras bahwa negara bagian harus mendukung pengembangan pusat data di wilayah mereka.

“Kamu harus meyakinkan komunitasmu. Kamu tidak bisa melawannya. Kamu harus mengikutinya,” kata Trump. “Jika kamu tidak mengambil semua uang itu, orang lain yang akan mengambilnya. Lebih baik kamu melakukannya sendiri.”

Fenomena ini menunjukkan bagaimana pengembangan AI yang masif menimbulkan konsekuensi nyata bagi masyarakat umum. Kenaikan biaya listrik akibat pusat data AI menjadi isu yang semakin kritis di Amerika Serikat, terutama saat negara-negara bagian dan perusahaan utilitas berupaya menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan konsumen.

Dengan semakin banyaknya pusat data yang dibangun untuk mendukung pengembangan AI, tantangan untuk menjaga agar biaya listrik tetap terjangkau bagi warga biasa menjadi semakin kompleks. Kebijakan yang ada saat ini masih bergantung pada komitmen sukarela, sementara undang-undang yang mengikat masih dalam proses pengesahan di beberapa negara bagian.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan industri AI tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga menimbulkan tekanan ekonomi yang harus dikelola dengan hati-hati. Amerika Serikat kini berada di persimpangan antara mengejar keunggulan dalam perlombaan AI global dan melindungi kepentingan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan.