Telset.id – Industri data center di Oregon, Amerika Serikat, menghadapi gelombang penolakan politik yang semakin terorganisir setelah laporan mengungkap data center di wilayah tersebut menerima lebih dari $450 juta atau sekitar Rp7,3 triliun dalam bentuk pembebasan pajak properti selama 2026. Sekitar $85 juta di antaranya terkonsentrasi di kawasan Hillsboro. Angka itu memicu reaksi dari warga, kelompok lingkungan, pendidik, petani, dan pejabat terpilih yang kini menyatukan agenda mereka menjelang sesi legislatif 2027.
Penolakan terhadap data center di Oregon tidak lagi bersifat sporadis. Sebuah koalisi akar rumput yang dipimpin organisasi nirlaba 1000 Friends of Oregon berhasil mendorong perubahan politik nyata, termasuk menggulingkan seorang senator di kawasan Hillsboro dan memaksa Gubernur Tina Kotek mengubah arah kebijakannya.
Direktur eksekutif 1000 Friends of Oregon, Sam Diaz, mengatakan kekhawatirannya menguat setelah melihat langsung bagaimana fasilitas data center memengaruhi komunitas dan sumber daya di sekitar Prineville. Pada 2022, seorang peternak menceritakan kepadanya bahwa alokasi air berkurang karena bangunan server besar hadir di dekat lokasi mereka.
Peringatan Satu Siklus Pemilu
Diaz mengungkapkan bahwa peringatan dari seorang eksekutif tata guna lahan asal Virginia menjadi pemicu percepatan organisasi. Peringatan itu datang sebelum data center menjadi sulit diatur secara politis.
“Mereka berkata, ‘Begitu ini mengakar di negara bagian Anda, Anda benar-benar harus bergerak lebih dulu, dan Anda mungkin hanya punya satu siklus pemilu sebelum Anda benar-benar melihat politisi melakukan apa yang diinginkan data center,'” kenang Diaz.
Ketegangan meningkat ketika Senator Janeen Sollman mengusulkan pembukaan 1.700 acre lahan pertanian untuk industri dan menggandakan pembebasan pajak yang sudah dinikmati data center. Tekanan keras memaksanya mencabut rencana penggandaan pembebasan pajak itu dalam hitungan hari setelah sesi 2026 dimulai, tetapi gelombang penolakan sudah telanjur bergulir. Sollman kemudian kehilangan kursinya kepada Myrna Muñoz, meski ia menyalahkan rancangan undang-undang terpisah soal tunjangan mogok, bukan data center, sebagai penyebab kekalahannya di pemilihan pendahuluan.
Baca Juga:
Kritik kembali menguat setelah Hillsboro diketahui menyetujui insentif untuk 17 data center tak lama sebelum moratorium tingkat negara bagian berlaku. Keputusan insentif itu disebut membantu menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah ke dalam kampanye bersama yang mencakup pendanaan pendidikan, isu lingkungan, lahan pertanian, dan kebijakan pajak.
Gugatan dan Perusahaan Teknologi Besar
Pada Juni, 1000 Friends bersama 11 penggugat lainnya menggugat Hillsboro dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan fasilitas tersebut. Gugatan itu mempertanyakan apakah kota memiliki kewenangan hukum untuk menyetujui perjanjian tersebut.
“Pertanyaan pertama, ‘Apakah kota memiliki kewenangan untuk melakukan apa yang dilakukannya?’, lalu pertanyaan kedua adalah, ‘Bahkan jika mereka punya, apakah aplikasi ini memenuhi persyaratan Enterprise Zone Act?'” ujar Diaz.
Koalisi berargumen bahwa pemungutan pajak properti yang berkurang dapat memengaruhi layanan publik, termasuk pendanaan pendidikan melalui State School Fund Oregon. Oregon Education Association yang mewakili 41.000 guru ikut bergabung dalam gugatan tersebut karena apa yang mereka sebut sebagai konsekuensi finansial bagi sekolah-sekolah di seluruh negara bagian.
Kekhawatiran ini juga menjadi bagian dari agenda koalisi untuk sesi legislatif 2027. Para anggotanya menginginkan perubahan pada subsidi, aturan tata guna lahan, dan belanja publik untuk pembangunan ekonomi.
Gugatan tersebut turut menyeret perusahaan teknologi besar ke dalam sengketa karena fasilitas mereka terkait dengan insentif pajak yang dipermasalahkan para penggugat. Gugatan itu menyebut perusahaan teknologi utama termasuk CoreWeave, Adobe, dan NVIDIA sebagai perusahaan yang terikat dengan pengaturan pajak Enterprise Zone yang disengketakan. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mengeluarkan pernyataan resmi mengenai gugatan atau tuduhan terkait keterlibatan mereka.
Tekanan terhadap insentif data center di Oregon ini menjadi bagian dari tren yang lebih luas di Amerika Serikat. Sejumlah negara bagian lain juga menghadapi dinamika serupa, termasuk langkah sejumlah pihak yang mempertanyakan model pembangunan data center skala besar.
Bagi industri, sengketa ini menunjukkan bahwa pembebasan pajak properti yang menjadi tulang punggung insentif pembangunan data center kini menghadapi ujian hukum dan politik sekaligus. Koalisi di Oregon tidak hanya mempertanyakan besaran insentif, tetapi juga dasar kewenangan kota dalam menyetujuinya.
Dengan gugatan yang masih berjalan dan agenda legislatif 2027 yang mulai disusun, dampak dari pembebasan pajak senilai lebih dari $450 juta itu masih akan menjadi pusat perdebatan antara pemerintah daerah, perusahaan teknologi, dan warga Oregon.
[IMG_PLACEHOLDER]
[IMG_PLACEHOLDER]
Komentar
Belum ada komentar.