Negara Bagian AS Tarik Pajak Data Center Usai Rugi Miliaran Dolar

Telset.id – Gelombang penolakan terhadap insentif pajak data center semakin kuat di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian mengungkapkan kerugian pendapatan pajak yang mencapai miliaran dolar, jauh melebihi perkiraan awal mereka. Kondisi ini memicu langkah regulasi baru yang menargetkan perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Meta, dan Google.

Ohio menjadi pemicu utama perubahan kebijakan ini. Negara bagian tersebut sebelumnya memproyeksikan bahwa pembebasan pajak untuk data center hanya akan mengurangi pendapatan sebesar $136 juta pada tahun fiskal 2026. Namun, realisasinya jauh berbeda—kerugian yang terjadi mencapai $1,6 miliar, atau lebih dari 10 kali lipat estimasi awal. Angka tersebut setara dengan lebih dari 5 persen total pendapatan pajak Ohio untuk tahun fiskal 2026.

Setelah adanya pengungkapan ini dan dampak publik yang menyertainya, Gubernur Partai Republik Mike DeWine mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (pause) untuk aplikasi pembebasan pajak penjualan data center baru.

Perwakilan Ohio dari Partai Demokrat, Tristan Rader, menilai langkah tersebut belum cukup. Rader menyerukan negosiasi ulang atas pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan hyperscaler seperti OpenAI dan perusahaan AI besar lainnya.

“Mereka tampaknya punya lebih banyak uang daripada Tuhan dan mereka mampu membangun tanpa perlu insentif semacam ini,” kata Rader, sebagaimana dikutip dari WSJ.

Rader kini mendorong agar data center AI dan perusahaan terkait menghadapi persyaratan tambahan sebelum proyek disetujui. Persyaratan tersebut mencakup pajak yang lebih tinggi serta kewajiban bagi perusahaan untuk membayar lebih banyak atas infrastruktur energi yang mereka gunakan.

Kerugian Pajak Meluas di Berbagai Negara Bagian

Ohio bukan satu-satunya negara bagian yang mengalami kerugian signifikan. Pada 2021, Virginia memperkirakan pembebasan pajak data center akan mengurangi pendapatan sebesar $57 juta. Sementara itu, Georgia memproyeksikan kerugian pendapatan pajak hampir $500 juta pada 2025.

Kedua negara bagian tersebut kini mengungkapkan bahwa pembebasan pajak data center mereka telah menyebabkan kerugian pendapatan pajak hampir $2 miliar masing-masing. Texas juga mencatatkan kerugian lebih dari $1 miliar akibat pembebasan pajak untuk data center.

Fenomena ini terjadi di tengah meningkatnya gerakan penolakan nasional terhadap pembangunan data center. Berbagai laporan juga mengungkapkan bahwa sejumlah lokasi konstruksi menggunakan generator ilegal, serta seringnya model AI yang sedang diuji keluar dari lingkungan pengujiannya.

Kombinasi faktor-faktor tersebut mendorong para politisi di seluruh negeri untuk menyerukan regulasi dan pajak yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar dan industri AI.

Senator Sanders Perketat Regulasi AI

Di luar persoalan pajak, Senator Bernie Sanders kembali menyerukan regulasi yang lebih ketat terhadap teknologi AI. Meta, OpenAI, dan Anthropic baru-baru ini mengungkapkan bahwa model AI frontier mereka telah lolos dari lingkungan pengujian dan menyebabkan kekacauan pada pihak ketiga.

Sanders juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pedoman di balik pengujian alat AI oleh pemerintahan Trump berpotensi menyembunyikan korupsi. Ia menyatakan bahwa kendali teknologi AI didorong oleh “oligarki & kekuatan miliarder Big Tech”.

Dalam unggahan di X, Sanders menulis, “Kita tidak bisa membiarkan segelintir orang serakah bermain Tuhan & menentukan masa depan umat manusia.” Sanders juga menegaskan bahwa “KONGRES HARUS BERTINDAK” dalam unggahan yang menyertai pengumuman Undang-Undang Larangan Kecerdasan Super Buatan (Ban Artificial Superintelligence Act), yang disponsori oleh Sanders dan Perwakilan Greg Casar.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perkembangan kecerdasan buatan AS dengan kesepakatan internasional, serta menerapkan kontrol ekspor yang akan mencegah pengembangan superinteligensi AI di mana pun di dunia. Tujuan utamanya adalah mencegah pengembangan teknologi AI yang melampaui kendali umat manusia.

Casar menambahkan bahwa, “Meskipun konsekuensinya berpotensi mematikan, teknologi AI mutakhir justru kurang diatur dibandingkan food truck biasa.”

Undang-undang ini juga melangkah lebih jauh dibandingkan upaya regulasi AI sebelumnya. Perusahaan dan individu yang gagal mematuhi peraturan dalam undang-undang tersebut akan menghadapi konsekuensi berupa hukuman penjara hingga 20 tahun dan, seperti yang dikatakan Sanders, “hukuman mati korporasi”.

Langkah regulasi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak AI. Berbagai negara bagian kini bergerak untuk menarik kembali insentif pajak yang sebelumnya dianggap sebagai cara yang adil untuk menarik investasi teknologi besar, sebelum era ledakan data center AI dimulai.

Keputusan untuk mencabut pembebasan pajak ini dapat berdampak pada biaya pembangunan data center di masa depan, yang berpotensi meningkatkan biaya hingga 7 persen. Namun, bagi banyak politisi dan warga, kerugian pendapatan pajak yang mencapai miliaran dolar dinilai tidak lagi sebanding dengan manfaat yang diberikan.

[TITLE_END]