Telset.id – Kepolisian Metropolitan Seoul resmi menetapkan 80 orang sebagai tersangka atas penggunaan perangkat aftermarket untuk mengaktifkan fitur Full Self-Driving (FSD) Tesla pada mobil yang tidak diizinkan menjalankannya di Korea Selatan. Dalam penggerebekan yang diumumkan Selasa (2026), polisi juga menyita 21 unit perangkat tersebut. Ini menjadi tindakan penegakan hukum terbesar sejauh ini terhadap perangkat keras “jailbreak” FSD yang menyebar di China, Eropa, dan Korea selama setahun terakhir.
Menurut keterangan polisi, para tersangka mengimpor modul pembuka kunci dari Eropa dan China atau merakitnya sendiri. Seorang tersangka mencolokkan unit buatan Eropa ke Tesla miliknya. Tersangka lain, seorang pekerja IT, membangun perangkatnya berdasarkan informasi yang ia temukan di GitHub. Para tersangka juga saling bertukar tips secara online tentang cara membuka FSD dan cara mencegah mobil menyimpan rekaman bahwa fitur tersebut pernah diaktifkan.
Kasus ini mencuat setelah Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan meminta polisi menyelidiki pada April 2026, setelah menemukan tanda-tanda aktivasi tanpa izin. Seorang pejabat kepolisian kepada Korea JoongAng Daily menyatakan bahwa “risiko keselamatan telah terkonfirmasi,” termasuk kemungkinan FSD salah membaca kondisi berkendara. Penyelidikan masih berlangsung, dengan polisi berkonsultasi kepada kementerian dan Korea Transportation Safety Authority pada sisi teknis.
Ancaman Pidana dan Dasar Hukum
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pengelolaan Kendaraan Bermotor Korea yang melarang perubahan perangkat lunak tanpa izin yang dapat memengaruhi keselamatan kendaraan. Ancaman hukumannya mencapai dua tahun penjara atau denda hingga 20 juta won (sekitar 15.000 dolar AS). Langkah Korea ini menjadi sinyal bahwa negara tersebut benar-benar akan menuntut secara hukum, bukan sekadar memberi peringatan.
Perangkat kerasnya sendiri identik, dan itulah alasan hack ini bekerja. Modul tersebut dicolokkan ke CAN bus mobil dan menembus kunci perangkat lunak regional. Tesla pun tidak tinggal diam. Pada April 2026, perusahaan mulai mendeteksi perangkat tersebut dari jarak jauh dan mencabut FSD dari mobil yang terdampak, memperingatkan pemilik bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kecelakaan dan bisa kehilangan garansi, serta memblokir permanen sejumlah pemilik di China dari akses FSD. Langkah penegakan hukum di Korea ini sejalan dengan tren pengawasan perangkat keras ilegal di kawasan, seperti yang terlihat dalam kasus FBI Bongkar Laptop Farm yang juga melibatkan jaringan perangkat tidak resmi.
Baca Juga:
Mayoritas Tesla Korea Tak Boleh Jalankan FSD
Tesla meluncurkan FSD (Supervised) di Korea Selatan pada akhir 2025, tetapi hanya untuk kendaraan rakitan AS: Model S, Model X, dan Cybertruck. Mobil-mobil itu dikecualikan dari sertifikasi keselamatan Korea berdasarkan perjanjian perdagangan bebas Korea-AS. Model 3 dan Model Y, yang dikirim Tesla ke Korea dari Giga Shanghai, belum lolos standar keselamatan Korea untuk fitur tersebut. Padahal, kedua model itu merupakan mayoritas armada.
Mengutip Carisyou Data Lab, Korea JoongAng Daily melaporkan bahwa 47.458 dari 229.311 Tesla di jalanan Korea per Agustus, atau 20,7%, dapat menggunakan FSD secara legal. Angka itu tidak cocok dengan hitungan pemerintah beberapa bulan sebelumnya. Pada Mei, data yang dirilis anggota parlemen Park Yong-gap menunjukkan hanya 4.292 dari 180.684 Tesla terdaftar (2,4%) yang memenuhi syarat: 2.708 Model X, 1.193 Model S, dan 391 Cybertruck. Apa pun datanya, mayoritas pemilik Tesla Korea tidak dapat menggunakan FSD secara legal, dan sebagian dari mereka tetap membayar lebih dari 6.000 dolar AS untuk fitur itu.
Gambaran seorang pemilik Model Y rakitan Shanghai yang sudah membayar FSD, lalu melihat Model X di sebelahnya menjalankan perangkat lunak yang sama di komputer yang sama, cukup menjelaskan mengapa praktik ini muncul. Tesla menjual FSD kepada pemilik mobil yang secara regulasi belum bisa mengaktifkannya di Korea, sama seperti ketika perusahaan menjual “Full Self-Driving” di Eropa selama bertahun-tahun sementara persetujuan terus tertunda. Nama itu baru dicabut di sana bulan ini setelah Jerman menekan. Menjual fitur yang tidak bisa digunakan secara legal pada akhirnya menciptakan pasar bagi jailbreak. Persoalan serupa juga muncul di sektor otomotif lain, misalnya dalam Kia Ubah EV5 yang menyoroti kesiapan kendaraan listrik untuk kebutuhan operasional resmi.
Yang kini menjadi pertanyaan adalah apakah Tesla akan mengembalikan uang para pemilik Korea yang sudah membeli fitur yang mungkin tidak akan pernah diizinkan berjalan di mobil mereka. Penyelidikan polisi masih berlanjut, dan keputusan akhir soal tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya belum terlihat. Sementara itu, penegakan hukum di Korea menunjukkan bahwa modifikasi perangkat lunak yang menyangkut keselamatan kendaraan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.
Komentar
Belum ada komentar.