Telset.id, Jakarta – China meminta kepada Twitter untuk tutup akun yang “mengotori” negaranya. Menurut China, hanya itulah satu-satunya cara untuk melawan praktik disinformasi yang semakin marak.
Juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying, menyatakan bahwa negaranya merupakan korban paling parah akibat disinformasi. Ia menyampaikannya kepada para wartawan, Jumat (12/6/2020).
“Banyak platform menayangkan kebohongan tentang China. Ada kebutuhan dengan pandangan kurang objektif. Twitter sendiri telah diblokir di daratan China,” terangnya, seperti dikutip Telset.id dari Reuters.
{Baca juga: Trump dan Biden Jadi Sasaran Hacker China dan Iran}
Selain Twitter yang diminta tutup akun berisi disinformasi tentang China, belum lama ini Facebook juga menyatakan akan mulai melabeli perusahaan media yang terafiliasi dengan pemerintah Rusia dan China. Musim panas ini, Facebook akan memblokir iklan yang menyasar AS.
Menurut daftar parsial yang tersedia, Facebook akan menerapkan label media pemerintah Rusia dan China, seperti Sputnik Rusia, Press TV Iran, dan Xinhua News China. Label akan diterapkan di sekitar 200 halaman awal.
Meski demikian, Facebook tidak akan memberi label di organisasi berita mana pun yang berbasis di AS. Facebook menegaskan, media yang dikelola pemerintah AS diyakini memiliki independensi editorial.
Nathaniel Gleicher, kepala kebijakan keamanan siber Facebook, mengatakan, perusahaan mengaku gagal menghentikan penggunaan platform Rusia untuk ikut campur dalam pemilihan presiden AS empat tahun lalu.
Sejak saat itu, Facebook meningkatkan keamanan dan memberlakukan persyaratan transparansi lebih luas untuk halaman dan iklan di platform. Facebook bahkan beberapa kali mengatur mengenai iklan terkait politik.
{Baca juga: Facebook Labeli Media yang Terafiliasi Pemerintah Rusia dan China}
Facebook mengumumkan rencana tahun lalu untuk membuat label media pemerintah. Namun, Facebook memperkenalkannya di tengah kritik atas perlakuan lepas tangan lewat unggahan Presiden Donald Trump.
Juru bicara kementerian luar negeri China, Geng Shuang, menyebut bahwa perusahaan media sosial tidak boleh secara selektif menciptakan hambatan bagi agen. ”Mereka harus mengesampingkan bias ideologis,” paparnya. [SN/IF]
