Telset.id, Jakarta – Mulai tahun depan, seluruh transportasi umum Luksemburg akan digratiskan. Kebijakan itu dicanangkan oleh Perdana Menteri (PM) Xavier Bettel, setelah ia terpilih kembali menjadi PM Luksemburg.
Dilansir Telset.id dari Ubergizmo, Jumat (07/12/2018), kebijakan tersebut membuat Luksemburg menjadi negara pertama yang gratiskan seluruh transportasi umum, seperti trem, bus, dan kereta api. Mereka melakukannya, agar dapat menjaga kualitas lingkungan menjadi lebih baik.
Perlindungan terhadap lingkungan negara memang menjadi salah satu janji kampanye Bettel saat itu.
Menurutnya, kondisi lingkungan di Luksemburg harus tetap terjaga, sehingga ia berjanji akan menghapus tarif transportasi umum Luksemburg jika terpilih.
{Baca juga: Turbin Bola Ini Bisa Hasilkan Energi Ramah Lingkungan}
Kebijakan Bettel, tidak hanya baik untuk lingkungan saja, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan yang sering terjadi di ibukota yakni Luksemburg City. Pasalnya, ada lebih dari 110.000 orang tinggal di kota tersebut dan ada tambahan 40.000 orang dari luar yang masuk ke kota ketika jam kerja.
Gara-gara kemacetan yang terjadi, orang-orang menjadi tidak produktif karena banyak menghabiskan waktu di jalan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 misalnya, pengemudi di Luksemburg City menghabiskan 33 jam rata-rata dalam kemacetan lalu lintas.
{Baca juga: Mobil Terbang untuk Atasi Kemacetan Kota Besar, Fiksi atau Nyata?}
Luksemburg memang menunjukan sikap progresif terhadap transportasi umum ketimbang negara lainnya. Sebelum menggratiskan seluruh transportasi umum, Luksemburg juga pernah menyediakan transportasi gratis untuk orang dibawah usia 20 tahun dan anak-anak di musim panas tahun ini.
Bahkan, mereka menawarkan angkutan gratis untuk siswa sekolah menengah agar memudahkan perjalanan mereka dari rumah menuju sekolah. Tetapi saat ini mereka telah benar-benar menghapus semua tiket sehingga warga disana bisa menghemat uang ketika pembelian tiket.
{Baca juga: Ngeri! Ada Kandungan Plastik Ditemukan di Tubuh Manusia}
Kondisi lingkungan memang menjadi konsentrasi banyak negara sehingga mereka mengeluarkan kebijakan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya yang digalakkan oleh Inggris lewat menteri lingkungannya, Michael Gove.
Gove meluncurkan konsultasi publik tentang rencana pemerintah untuk melarang penggunaan sedotan atau barang plastik lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan kehidupan di laut. Ia menyebut, larangan ini dapat diberlakukan pada tahap tertentu antara Oktober tahun depan dan Oktober 2020. (NM/FHP)