Telset.id, Jakarta –Â Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS), Naomi Reice Buchwald, mengeluarkan keputusan tegas pada Rabu (23/05/2018) waktu setempat. Ia menyatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump, tak boleh blokir pengguna Twitter yang mengkritik kebijakannya.
Sebelumnya dilaporkan, tujuh pengguna Twitter menuntut Trump di pengadilan pada Juli 2017. Gara-garanya, Trump tanpa basa-basi memblokir mereka di Twitter, setelah mereka melancarkan kritik serta hinaan kepada sang presiden melalui media sosial tersebut.
Menurut mereka, pemblokiran tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran amandemen. Mereka menilai, Trump telah melanggar kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak rakyat untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah.
Alhasil, tuntutan ketujuh penggugat tersebut dikabulkan. Hakim Naomi memutuskan Trump tidak boleh memblokir warga dari akun Twitter.
Ia menyebut, di mata demokrasi dan amandemen, tidak ada perbedaan hak antara rakyat biasa dan presiden. Pengadilan juga tak pernah memandang posisi Trump sebagai orang nomor satu di AS.
Baca Juga: Donald Trump Ngotot Bentuk Pasukan Antariksa, Ada Apa?
Keputusan Pengadilan Distrik sendiri tidak terlalu diterima oleh Departemen Kehakiman AS. Mereka pun memilih jalur petimbangan untuk mengambil langkah khusus atas keputusan yang disampaikan oleh hakim Naomi.
“Kami akan melakukan upaya lebih lanjut,” kata juru bicara Departemen Kehakiman AS, Kerry Kupec.
Belakangan, tingkah pola Trump memang tengah menjadi sorotan. Kemarin, Trump dilaporkan mengabaikan sistem keamanan protokol Gedung Putih terkait pemakaian ponsel iPhone. Satu ponsel iPhone milik Trump diketahui masih dapat mengakses fitur kamera.
Baca Juga: Tak Peduli Keamanan, iPhone Donald Trump Rawan Diretas
Padahal, seharusnya akses fitur kamera di iPhone Trump dimatikan demi menjaga keamanan. Masalah kemudian semakin keruh ketika terdapat kenyataan bahwa pihak protokoler Gedung Putih sama sekali tak pernah memeriksa ponsel iPhone milik Trump.
Sumber internal menyatakan bahwa Trump memang orang yang tak mau repot tentang urusan ponsel pribadinya. Bahkan dilaporkan, ia selalu menolak mengganti ponsel setiap bulan guna memastikan keamanan pribadi seorang kepala negara. (SN/FHP)
