Telset.id, Jakarta – Erajaya Group berharap kepada pemerintah Indonesia agar segera menetapkan regulasi IMEI. Tujuan utamanya, agar peredaran ponsel BM (Black Market) di Indonesia dapat ditekan.
Menurut CEO Erajaya Group, Hasan Aula, regulasi IMEI dapat mendorong masyarakat untuk membeli smartphone dari distributor resmi. Hal ini ia sampaikan saat acara Erajaya Business Review di Jakarta, Kamis (20/12/2018).
“Kita sangat berharap itu bisa terjadi, karena IMEI Control bisa berdampak pada bisnis dari segi legalitas. Kita mengharapkan itu (regulasi IMEI) bisa terjadi di tahun depan. Karena dengan IMEI Control, kita bisa membeli barang yang lebih official,” ucap Hasan.
{Baca juga: Bos XL Akui Sulit Terapkan Regulasi IMEI di Indonesia}
Ia yakin, ketika regulasi IMEI ditetapkan, maka ponsel BM tidak lagi bisa digunakan dengan baik di Indonesia. Hal ini, membuat para konsumen Tanah Air lebih memilih untuk membeli barang-barang yang legal saja.
“Jika IMEI Control terjadi konsumen akan membeli barang official, karena barang-barang yang tidak masuk secara legal akan tidak dapat digunakan dengan baik,” ujarnya.
Hasan juga menyatakan, peredaran ponsel BM di Indonesia cukup berpengaruh terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Meski demikian, ia tidak dapat memberitahu “pengaruh” tersebut, namun ia mengatakan bahwa Xiaomi merupakan salah satu brand dengan peredaran produk ilegal yang cukup banyak.
{Baca juga: Beda Pendapat, Rudiantara Sebut Validasi IMEI Tunggu Kemenperin}
“Ada pengaruh ya, tapi kita tidak bisa hitung secara konkret angkanya berapa. Untuk brand tertentu besar jadi kalo kita bicara brand yang masih banyak beredar itupun ada kaya Xiaomi kan. Xiaomi kan barang BM-nya masih banyak kaya di luar-luar kota itu cukup besar,” jelasnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Marketing Komunikasi Erajaya, Djatmiko Wardoyo. Dirinya menilai jika penerapan regulasi IMEI sudah berlangsung di negara lain, dan itu terbukti efektif untuk menekan ponsel BM.
“Kita sangat berharap bahwa penerapan IMEI control bisa diterapkan. Karena itu adalah salah satu cara yang terbukti di negara-negara lain berhasil,” ucap Djatmiko.
{Baca juga: Vivo Ragu Validasi IMEI Bisa Bendung Ponsel BM}
Walau demikian, ketika disinggung soal target tertentu ketika regulasi IMEI telah ditetapkan di Indonesia, Djatmiko masih enggan memberikan komentarnya.
“Kita gak bisa kuantitatif target mematok target setelah aturan IMEI diberlakukan. Ya harusnya kenaikan bisa lebih signifikan dengan tidak ada BM,” tutup Djatmiko. (NM/FHP)
Baca juga artikel terkait Sengkarut Ponsel BM: Modus Baru Masalah Lama, dan tulisan In-Depth lainnya
