Pemerintah Sebut DIM RUU Penyiaran Jaga Kebebasan Berekspresi Kreator Konten

Telset.id – Pemerintah memastikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tetap menjaga kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Jaminan itu disampaikan agar pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital.

“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa DIM RUU Penyiaran tidak dirancang untuk menyasar aktivitas ekspresi sehari-hari masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran selaras dengan perubahan lanskap media, di mana individu sebagai pengguna jejaring sosial kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi layaknya pekerja media konvensional.

Menurut Angga Raka, pembaruan aturan penyiaran memberikan kejelasan batas pengaturan yang baru. UU Penyiaran perlu disegarkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang dapat menjangkau jutaan pengguna.

“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.

Tiga Prinsip Utama dalam DIM RUU Penyiaran

Dalam DIM RUU Penyiaran, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.

“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Angga Raka Prabowo.

Prinsip kedua adalah memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Karena itu, DIM memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.

“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga Raka Prabowo.

Prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga Raka menilai lembaga penyiaran televisi dan radio menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.

“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya.

Angga Raka juga menyampaikan bahwa penyelesaian DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyatukan pandangan sebelum masuk ke pembahasan legislasi bersama DPR.

Angga menegaskan, kesepahaman pemerintah menjadi modal untuk memasuki pembahasan legislasi dengan satu pandangan, meskipun berbagai substansi masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” Angga menutup pernyataannya.

Pembahasan mengenai pengawasan platform digital sendiri bukan hal baru dalam revisi aturan penyiaran. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyoroti persoalan kewenangan pengawasan konten hingga pajak layanan digital yang menjadi bagian dari diskusi regulasi media over-the-top.

Dampak bagi Kreator Konten dan UMKM

Bagi kreator konten dan pelaku UMKM, arah DIM RUU Penyiaran ini memberi kepastian bahwa aktivitas ekspresi sehari-hari tidak otomatis masuk kategori kegiatan penyiaran. Pemerintah menempatkan kewajiban kepatuhan Standar Isi Siaran pada channel yang sudah beroperasi secara profesional, seperti memiliki redaksi, jadwal, monetisasi besar, dan jangkauan jutaan orang.

Di sisi lain, DIM juga menekankan tanggung jawab platform digital melalui pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi anak dari konten berbahaya, sekaligus meminta teknologi bertanggung jawab sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menilai regulasi baru akan menciptakan level playing field dan fair competition antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital. Lembaga penyiaran televisi dan radio dinilai telah menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan, sementara platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.

Isu pengawasan konten di platform digital juga menjadi perhatian DPR, yang menilai pemerintah perlu bersinergi dalam pengawasan konten digital. Sinergi antarlembaga ini menjadi bagian dari konteks pembahasan RUU Penyiaran yang lebih luas.

Dengan DIM yang sudah disepakati, pemerintah menyatakan telah satu suara untuk masuk ke pembahasan bersama DPR. Namun, berbagai substansi masih akan dibahas lebih lanjut, sehingga bentuk akhir aturan penyiaran akan bergantung pada pembahasan legislasi tersebut.

[ META_DESCRIPTION]
Pemerintah sebut DIM RUU Penyiaran jaga kebebasan berekspresi kreator konten dan UMKM, dengan tiga prinsip utama yang mengatur penyiaran digital.