Menkomdigi Desak Roblox Patuhi PP TUNAS demi Anak Indonesia

Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kewajiban pemenuhan regulasi pelindungan anak di ruang digital kepada Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Roblox David Baszucki. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026) waktu setempat. Langkah ini menjadi penentu masa depan keamanan anak Indonesia di platform gim daring yang banyak digemari tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Meutya meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) tidak hanya sekadar dipahami, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di dalam platform gim daring tersebut. Pemerintah Indonesia menilai kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS menjadi bagian dari komitmen perlindungan anak di ruang digital.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Membahas kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS, Menkomdigi mengatakan Indonesia mengapresiasi sejumlah inisiatif awal yang telah dilakukan Roblox khususnya bagi pengguna anak. Inisiatif tersebut mencakup penerapan fitur facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Meski begitu, Meutya menilai verifikasi usia dan perlindungan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun harus lebih diperketat di platform tersebut. Ia menyoroti urgensi penerapan prinsip safety-by-design, di mana keamanan dibangun sejak tahap awal perancangan fitur, bukan hanya sebagai langkah reaktif setelah terjadi pelanggaran.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Pemerintah Indonesia meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi anak dengan orang tak dikenal dan mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform. Permintaan ini menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada fitur internal Roblox, tetapi juga mencakup upaya mencegah anak berkomunikasi dengan pihak asing di luar ekosistem platform.

Merespons hal tersebut, CEO Roblox David Baszucki menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna usia muda dan menyatakan kesiapannya untuk mematuhi regulasi di Indonesia. “Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian fitur keamanan yang diminta Indonesia berpotensi diintegrasikan ke dalam pengembangan produk Roblox secara global. Pernyataan ini menunjukkan bahwa permintaan Indonesia tidak hanya berdampak pada pasar domestik, tetapi juga berpeluang memengaruhi standar keamanan Roblox di tingkat internasional.

Selain penguatan sistem keamanan platform, Menkomdigi juga mendesak Roblox untuk memperkuat kehadiran fisiknya di Indonesia melalui pembukaan kantor di Jakarta atau penempatan perwakilan senior. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat koordinasi antara platform dan pemerintah.

Terkait hal itu, pihak Roblox menyatakan tengah mengevaluasi penempatan pimpinan senior di Jakarta. Evaluasi tersebut menjadi indikasi awal keseriusan Roblox dalam menjawab permintaan pemerintah Indonesia.

Menutup perjumpaan itu, Pemerintah Indonesia juga meminta komitmen agar implementasi PP TUNAS dilaporkan secara rutin dan transparan. “Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.

Pertemuan di Silicon Valley ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah memperketat pengawasan platform digital yang digunakan anak-anak Indonesia. Sebelumnya, penerapan PP TUNAS juga telah menunjukkan dampak nyata terhadap ekosistem platform digital, seiring dengan pembatasan sejumlah akun anak sejak regulasi tersebut diterapkan.

Bagi Roblox, permintaan Indonesia menambah daftar penyesuaian yang harus dipenuhi agar tetap dapat beroperasi dan melayani pengguna di Tanah Air. Baszucki menyatakan kesiapan perusahaan untuk mematuhi regulasi, termasuk potensi mengintegrasikan fitur keamanan yang diminta ke dalam pengembangan produk global.

Dengan penegasan yang disampaikan Meutya, arah kebijakan pemerintah terhadap platform global semakin jelas. Standar perlindungan anak menjadi syarat utama, dan kepatuhan terhadap aturan Indonesia tidak bisa ditawar bagi platform yang ingin hadir dan melayani masyarakat Indonesia.