Telset.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program laptop untuk sekolah. Program ini mendapat banyak sorotan dan kritikan, karena dianggap hanya buang-buang uang. Benarkah?
Dalam memuluskan program digitalisasi sekolah, pemerintah tahun 2021 ini telah menganggarkan dana senilai Rp 3,7 triliun yang terbagi dalam 2 alokasi.
Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ke Kemendikbudristek senilai Rp1,3 triliun. Kedua, anggaran disiapkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik senilai Rp2,4 triliun.
Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam program digitalisasi sekolah, dana Rp1,4 triliun akna digunakan untuk mengirimkan 189.840 laptop ke 12.674 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA.
Baca juga: Kemendikbud Ristek Bagikan Kuota Internet Mulai September 2021
“Di tahun 2021, program ini berjalan, digitalisasi di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Kita akan kirimkan 190.000 laptop ke 12.000 sekolah dengan anggaran Rp1,3 triliun, dan 100 persen dibelanjakan laptop produk dalam negeri,” ujar Nadiem Makarim.
Secara rinci dana APBN Rp1,3 triliun akan digunakan untuk pembelian 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor, dan 45 speaker. Adapun pemilihan produk dan merek dari masing-masing kebutuhan merujuk pada pilihan yang ada pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sementara, DAK Fisik sebesar Rp2,4 triliun ini akan dipakai untuk membeli 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Selain laptop, DAK Fisik juga dipakai untuk membeli peralatan pendukung seperti 17.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 printer, dan 6.527 scanner. Seluruhnya akan disalurkan bagi 16.713 sekolah.
Menurut Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Samsuri, pengadaan laptop dan produk TIK lainnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Tepatnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
“Pengadaan barang TIK untuk digitalisasi pendidikan ini mendukung produk dalam negeri (PDN) sehingga sejalan dengan program pemerintah agar kita menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri,” kata Samsuri, dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Samsuri menjelaskan setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini wajib mengikuti proses lelang untuk kemudian bisa terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog sesuai standar LKPP.
Baca juga: Ini Spesifikasi Laptop yang Dibagikan Kemendikbud untuk Sekolah
Selain itu, pihak industri TIK dalam negeri yang akan berpartisipasi untuk menyediakan produk TIK juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian sehingga produknya memenuhi ketentuan TKDN.
Gandeng Produsen Lokal
Kembali ke program digitalisasi sekolah. Dalam program tersebut pemerintah menggandeng beberapa produsen lokal yang memenangkan lelang pengadaan laptop atau chromebook. Salah satunya adalah PT Zyerxindo Mandiri Buana Tbk.
Zyrex mendapat kontrak senilai Rp700 miliar untuk 165.000 unit laptop pada tahun 2021. Perusahaan juga mengklaim mampu memproduksi laptop yang masuk dalam pengadaan Kemendikbudristek 2021-2024 untuk 1,3 juta unit senilai Rp17 triliun.
Kemendikbudristek sendiri memiliki alasan mengapa menggandeng produsen lokal dalam program pengadaan chromebook. Samsuri menjelaskan pemerintah ingin mendukung Produk Dalam Negeri (PDN).
“Sehingga sejalan dengan program pemerintah agar kita menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri,” jelas Samsuri.
Samsuri juga menyatakan bahwa program digitalisasi ini berbeda dengan program Laptop Merah Putih. Laptop Merah Putih adalah program kerja sama antara Kemendikbudristek dan Universitas-universitas di Indonesia.
Rencananya produksi laptop Merah Putih akan melalui konsorsium perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Universitas Gadjah Mada.
Konsorsium tersebut telah menyiapkan peta jalan, desain produk, dan produksi akan dilakukan mulai dari 2022. Dalam program tersebut, pemerintah juga menggandeng siswa SMK dan mahasiswa vokasi.
Rawan Korupsi
Program digitalisasi pendidikan juga mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Peneliti ICW Dewi Anggraeni pelaksanaan kebijakan ini sifatnya terlalu terburu-buru.
“Kalau perencanaan seperti ini seharusnya sudah diinformasikan dari jauh-jauh tahun, bukan jauh-jauh hari lagi,” tutur Dewi.
Selain itu pemerintah juga harus mengindentifikasi kebutuhan sekolah sebelum melaksanakan sebuah program. Misalnya apakah laptop sangat diperlukan siswa di era sekarang ini.
Baca juga: Google Indonesia: Advan dkk akan Produksi Ribuan Chromebook
“Apakah kebutuhan laptop untuk sekolah-sekolah saat ini lebih penting dari perbaikan infrastruktur seperti perbaikan atau pembangunan sekolah, penambahan kelas, atau membuat jaringan internet lebih mudah diakses bagi sekolah-sekolah?,” tambahnya.
Untuk itu program digitalisasi sekolah harus dikawal oleh publik. Tujuannya untuk memastikan agar penerima pengadaan laptop yang di program tersebut tepat sasaran.
ICW mewanti-wanti program pengadaan ini dapat mengulang kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk 25 SMA/SMK negeri di Jakarta pada 2014. Kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp81,43 miliar.
Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT), Heru Sutadi. Dirinya berpendapat bahwa ide untuk mendukung PDN, di program digitalisasi pendidikan patut diacungi jempol.
“Secara ide, program memajukan produk dalam negeri perlu kita dukung. Dengan majunya produk dalam negeri akan menggerakan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja. Tapi tetap program ini perlu kita kawal bersama agar tujuannya lurus sesuai semangatnya,” ungkap Heru kepada tim Telset pada Jumat (6/8/2021).
Spek Laptop Harus Bagus
Akan tetapi, Heru menyarankan supaya pemerintah memperhatikan spesifikasi laptop yang akan diberikan kepada siswa di sekolah. Laptop chromebook Kemendikburistek yang diberikan harusnya memiliki spesifikasi yang bagus.
“Produk haruslah berkualitas, teknologi terkini dan bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Laptop saya sendiri 10 tahun tetap bisa dipakai. Sehingga, spesifikasi harus jadi perhatian. Seperti memori, storage, layar, baterai dan lainnya,” jawab Heru.
Sekedar informasi merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 spesifikasi laptop yang akan diberikan cukup rendah. Misalnya memori 4 GB DDR4, monitor 11 inch LED, Processor Core 2 dan Hard Drive 32 GB.
Heru berpendapat spesifikasi tersebut kurang bagus. Chromebook harus ditingkatkan lagi mengingat perangkat ini akan dipakai berjam-jam untuk belajar.
“Perlu ditingkatkan speknya. Speknya harus maksimal dan tahan lama serta tidak dibatasi OS tertentu,” tambah Heru.
Tidak hanya spesifikasi perangkat keras, Heru juga menyoroti disematkannya OS Chromebook di dalam laptop. Seharusnya laptop yang diberikan tidak hanya Chromebook saja sehingga perangkat bisa diakses lebih maksimal.
“Harusnya memang sistem operasi dibebaskan saja sebab khawatir mengarah ke produk tertentu dan perusahaan OS tertentu. Sebab OS Chromebook memiliki kelebihan dan juga kekurangan, begitu juga mungkin lainnya,” ujar Heru.
“OS Chromebook sendiri memang sifatnya gratis, tapi tentu perlu aplikasi, software yang sesuai dengan OS ini sehingga tidak semua bisa digunakan,” sambungnya.
Infrastruktur Belum Siap
Program ini juga dinilai tidak memiliki perencanaan yang matang. Menurut Pemerhati pendidikan dari Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji program ini hanya membuang-buang uang saja.
Alasannya karena pemberian laptop tidak didukung oleh kondisi infrastruktur, sistem informasi yang kuat atau infostruktur, dan kesiapan guru serta siswa atau infokultur yang kuat.
“Pasti uang rakyat terbuang sia-sia karena hanya perangkat keras saja yang diberikan. Harusnya infrastruktur, infostruktur, dan infokultur diberikan bersamaan,” jelas Indra kepada tim Telset pada Jumat (6/8/2021).
Indra mencontohkan jika laptop diberikan kepada sekolah di kawasan Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T). Pastinya laptop tidak bisa digunakan maksimal karena infrastruktur seperti internet yang kurang memadai disana.
“Bisa bayangin nggak chromebook ini dikirim ke daerah 3T yang tidak ada internet. Nggak bisa dipakai. Buat apa? Infrastruktur saja belum siap kok seperti internet dan listrik. Tanpa internet chromebook ini cuma bisa buat ganjal pintu aja,” tuturnya.
Jangan Tiru Malaysia
Pemerintah seharusnya belajar dari kasus proyek pemerintah Malaysia yakni 1Bestarinet. Proyek senilai Rp14 trilyun tersebut awalnya menyediakan konektivitas internet dan menciptakan lingkungan belajar virtual pada 10.000 sekolah di seluruh wilayah Malaysia.
Proyek tersebut dinilai mirip dengan yang terjadi di Indonesia, karena pemerintah Malaysia melakukan pengadaan laptop chromebook dan Learning Management System (LMS), untuk mendukung proyek ini.
Hasilnya karena gurunya tidak dilatih untuk menggunakan laptop. Program 1Bestarinet akhirnya dihentikan pada tahun 2019, karena hasilnya tidak sesuai harapan.
Laptop-laptop tersebut akhirnya banyak tidak digunakan karena guru tidak tahu cara memanfaatkannya dengan optimal. Saya tidak terbayang apa yang terjadi dengan Indonesia yang hanya disiapkan laptop chromebooknya saja,” jelas Indra.
Baca juga: Daftar Laptop Chromebook Harga Murah, Gak Sampai Rp 10 Juta!
Indra pun memberikan saran kepada pemerintah Indonesia. Lebih baik membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan program tersebut. Indonesia bisa belajar dari Singapura yang memiliki ICT Masteplan in Education dari tahun 1997.
Rencana jangka panjang seperti Singapura ini, dapat diterapkan karena membuat pengembangan pendidikan berbasis digital lebih terarah.
“Kalau mau buat dulu ICT Masterplan in Education. Jadi jelas arahnya kemana nggak asal beli sehingga uang rakyat terbuang sia-sia,” tutup Indra. [NM/HBS]
